Pemkot Denpasar larang toko sediakan kantong plastik mulai 1 Januari 2019
Merdeka.com - Sampah plastik menjadi salah satu permasalahan di Indonesia. Untuk mengurangi masalah sampah plastik tersebut, Pemkot Denpasar, Bali melarang toko modern dan pusat perbelanjaan menyediakan kantong plastik mulai 1 Januari 2019.
"Akan lebih baik ketika masyarakat membawa kantong sendiri ketika berbelanja, jika itu bisa diterapkan bersama tentu akan sangat berdampak positif," kata Wali Kota Denpasar IB. Rai Dharmawijaya Mantra, Selasa (23/10).
-
Bagaimana cara desa mengatasi masalah sampah? Masyarakat mau tidak mau harus mempunyai tingkat partisipasi untuk memilah dari dapur pindah ke depan pintu masing-masing rumah,“ Menurut Kuncoro, warga yang tinggal di 10 desa percontohan itu akan dibantu penyaluran sampahnya menuju Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) aktif.
-
Bagaimana cara mengurangi sampah plastik? 'Berbagai upaya mengurangi timbulan sampah harus dilakukan untuk menekan dampak lingkungan hidup baik limbah padat, cair maupun gas, terutama penyebab pencemaran udara dan krisis iklim',
-
Bagaimana Pemkab Sleman atasi masalah sampah? Pemkab Sleman menetapkan beberapa kebijakan dalam pengelolaan sampah rumah tangga agar semakin dapat terkelola dengan baik.
-
Kenapa sampah plastik diolah di Bandung? Upaya warga sendiri merupakan langkah preventif untuk mengurangi sampah plastik yang sulit terurai dan berpotensi menumpuk hingga ribuan tahun.
Pemkot Denpasar larang kantong plastik ©2018 Merdeka.com
Rai Mantra sapaan akrabnya, juga menjelaskan segala aturan tentang pengurangan sampah plastik berlabuh pada tujuan edukasi masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
"Denpasar juga sebagai pusat kota yang memiliki penduduk urban cukup tinggi sehingga PR tentang permasalahan sampah ini harus diselesaikan bersama dengan cara-cara kreatif," ungkapnya.
"Seperti edukasi secara dini kepada anak-anak sekolah, kampanye kreatif tentang pengurangan sampah plastik, hingga pemanfaatan sampah plastik menjadi benda-benda ekonomis," tambah dia.
Hal tersebut juga dilakukan untuk menindaklanjuti Perpres nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (Jakstranas) yakni pengurangan sampah sebesar 30 persen di tahun 2025.
Kehadiran BPK Perwakilan Provinsi Bali yang memonitoring kinerja pengelolaan sampah di Kota Denpasar, bahkan mengapresiasi aturan-aturan penanganan sampah di Kota Denpasar. Menurut Pengendali Teknis BPK Perwakilan Provinsi Bali, Made Gede Wira Buana, segala bentuk kebijakan tentang sampah pasti memberikan dampak positif untuk pengurangan penggunaan sampah plastik.
"Semoga berdampak baik untuk mengurangi sampah di Kota Denpasar," ujarnya.
Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, I Ketut Wisada mengatakan salah satu hal pokok yang bisa mengatasi permasalahan sampah adalah kebijakan pemerintah, setelahnya kekompakan dan kesadaran masyarakat untuk memelihara lingkungan.
"Semoga setiap upaya pemerintah menjadi awal yang baik, dan semua merupakan langkah berkala karena kedepan tentu akan terus dikembangkan, merangkul seluruh lapisan masayarakat untuk bersama-sama menyukseskan setiap program positif pengurangan sampah plastik di Kota Denpasar," ungkapnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurutnya dampak sampah plastik sangat besar bagi lingkungan dan terasa sekali di Jakarta.
Baca SelengkapnyaIndonesia jadi negara terbesar ke-2 yang sumbang sampah kantong plastik ke laut.
Baca SelengkapnyaTak hanya bersih-bersih, Komunitas Malu Dong bersama mitranya juga menyerahkan bantuan berupa 50 teba modern kepada masyarakat sekitar.
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah melakukan langkah konkret dalam mengatasi permasalahan sampah plastik di Indonesia.
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya pengurangan sampah plastik di Indonesia.
Baca SelengkapnyaTempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur, telah dibangun pada tahun 2022 dan diresmikan Presiden Jokowi pada Maret lalu.
Baca SelengkapnyaPuan Maharani mendorong Pemerintah memperbanyak program kebijakan hijau (green policy) untuk mengatasi krisis sampah.
Baca SelengkapnyaJaya Negara mengatakan saat ini Pemkot Denpasar telah memiliki 3 TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) yang didukung oleh pemerintah pusat.
Baca SelengkapnyaPemkot) Surabaya mengklaim sampah plastik di wilayah setempat menurun. Namun, fakta menunjukkan bahwa sampah organik naik berkali-kali lipat.
Baca SelengkapnyaWali kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara bakal menertibkan kawasan Jalan Danau Tempe yang disinyalir menjadi lokasi prostitusi.
Baca SelengkapnyaKondisi pembuangan sampah di Jogja makin mengkhawatirkan usai TPST Piyungan ditutup sementara.
Baca SelengkapnyaSampah plastik masih menjadi masalah utama dalam pencemaran lingkungan.
Baca Selengkapnya