Pemkot Depok lantik tim saber pungli agar layanan warga meningkat
Merdeka.com - Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad mengukuhkan Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kota Depok. Pelantikan tim ini sebagai tindak lanjut dari upaya pencegahan tindak korupsi ataupun pungutan liar di Kota Depok
Menurutnya, tugas aparatur sipil negara (ASN) adalah memberikan pelayanan publik dengan maksimal.
"Indikator pelayanan yang baik dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat," katanya, Kamis (9/3).
-
Siapa yang meminta kinerja ASN Pasuruan berorientasi pelayanan publik? ‘’Maka saya pesan mengenai kinerja kita ke depan yang harus berorientasi pelayanan publik. Pahami dan utamakan kepuasan masyarakat. Bukan kepuasan diri sendiri. Melayani dengan sikap hormat, sopan, cepat, dan ikhlas’’ pesannya.
-
Apa tugas utama ASN dalam pemerintahan? Dalam sistem administrasi negara, ASN memiliki peran sentral dalam menyediakan pelayanan publik, menjaga stabilitas pemerintahan, serta mengimplementasikan berbagai program dan kebijakan yang telah ditetapkan.
-
Kenapa pelayanan publik Kemnaker butuh standar prima? Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik oleh penyelenggara pelayanan publik, merupakan kegiatan yang perlu dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara tentang peningkatan pelayanan publik. 'Karena itu, pelaksanaan pelayanan publik harus memiliki standar yang prima,' ujarnya.
-
Bagaimana Gus Ipul mendorong kinerja ASN Pasuruan? ‘’Maka saya pesan mengenai kinerja kita ke depan yang harus berorientasi pelayanan publik. Pahami dan utamakan kepuasan masyarakat. Bukan kepuasan diri sendiri. Melayani dengan sikap hormat, sopan, cepat, dan ikhlas’’ pesannya.
-
Apa target utama Gus Ipul untuk kinerja ASN Pasuruan? ‘’Maka saya pesan mengenai kinerja kita ke depan yang harus berorientasi pelayanan publik. Pahami dan utamakan kepuasan masyarakat. Bukan kepuasan diri sendiri. Melayani dengan sikap hormat, sopan, cepat, dan ikhlas’’ pesannya.
-
Siapa yang diharapkan paham standar layanan publik? Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi berharap terciptanya pemahaman mengenai batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, serta kewenangan seluruh pihak terkait penyelenggaraan pelayanan publik ketenagakerjaan.
Idris menjelaskan, pelantikan ini adalah bentuk komitmen pemerintah melalui peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli yang ditindaklanjuti oleh intruksi Menteri Dalam Negeri. Satgas saber pungli, kata dia, juga wujud reformasi dalam bidang hukum.
"Harapan saya dengan saber pungli adalah mewujudkan kondisi pemerintah yang bersih, berwibawa dan berkelanjutan," ungkapnya.
Idris menegaskan, tim saber pungli Kota Depok harus disosialisasikan. Dengan harapan, masyarakat dapat memahami batas-batas mana saja yang dinamakan pungli.
"Tim saber pungli dapat bekerja secara profesional sesuai tugasnya masing-masing," tutup Idris.
(mdk/msh)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tomsi menerangkan, berdasarkan survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan ULA pada 2024 sebesar 92,07 persen.
Baca SelengkapnyaPengawasan melekat (Waskat) untuk mencegah penyimpangan di lingkungan Polri ini membuat kepuasan publik terhadap institusi ini sudah mencapai 87,8 persen.
Baca SelengkapnyaLebih dari 89 persen responden sepakat menyatakan puas dengan upaya Polri dalam menjaga kamtibmas
Baca SelengkapnyaGus Ipul meminta kinerja ASN di Pemkot Pasuruan berorientasi pelayanan publik
Baca SelengkapnyaMenteri PANRB, Abdullah Azwar Anas mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan evaluasi program dan membuat skala prioritas.
Baca SelengkapnyaKemnaker menggelar Bimtek Service Excellence dan Complaint Handling Petugas Layanan di lingkungan Kemenaker di Jakarta, Selasa (20/2).
Baca SelengkapnyaNamun, layanan pengaduan pelanggaran anggota memang masih perlu diperbaiki.
Baca SelengkapnyaTomsi menjelaskan, untuk mendapatkan suatu jabatan terbaik harus dibarengi dengan kerja keras dan dedikasi tinggi sebagai abdi masyarakat.
Baca SelengkapnyaDengan adanya SPBE dapat mengurangi masyarakat mengunduh aplikasi untuk mendapatkan pelayanan
Baca SelengkapnyaSurvei ini dilakukan sejak 20 Desember 2023 hingga 5 Januari 2024 dengan melibatkan 2.000 responden di Kota Parepare.
Baca SelengkapnyaSekjen Kemenkumham Komjen Pol. Andap Budhi Revianto menerima Gelar Honoris Caus dari Universitas Negeri Surabaya
Baca Selengkapnya"Bisa menjadi sapu lidi yang lurus dan bersih disatukan dalam semangat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," kata Kapolri Jenderal Sigit.
Baca Selengkapnya