Pemkot Palembang Ajukan PSBB, Gugus Tugas Sumsel Nilai Perlu Kajian Lagi
Merdeka.com - Pemerintah Kota Palembang telah mengajukan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ke Kementerian Kesehatan melalui Gubernur Sumsel. Hanya saja, pengajuan ini dinilai perlu dikaji ulang.
Gugus Tugas Covid-19 Sumsel Yusri mengungkapkan, PSBB diterapkan banyak pertimbangan, baik sosial ekonomi, dan terutama kondisi penularan Covid-19. Di Palembang, kasus transmisi lokal masih sebatas keluarga dan tenaga medis serta orang-orang yang ditracing masih bisa dilacak sehingga belum dapat dikatakan penyebaran virus corona tak terkendali.
"Walaupun PSBB upaya memutus rantai penyebaran Covid-19, tapi Palembang masih butuh kajian untuk PSBB," ungkap Yusri, Senin (20/4).
-
Apa itu BPKB? Kebutuhan mendesak di tengah kondisi finansial yang sulit, membuat orang-orang mencari solusi pinjaman dana guna memenuhi kebutuhannya. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah pinjaman dana dengan menggadaikan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).
-
Apa itu keringanan PBB di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kemudahan dan keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024.
-
Kapan PKL di Indonesia mulai diterapkan? Prakerin mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan kurikulum SMK tahun 1994.
-
Kenapa PKB dibentuk? Pembentukan partai ini diusulkan oleh kaum nahdliyin di berbagai daerah. Pasalnya, banyak warga NU yang ingin agar dibentuknya sebuah badan atau partai politik yang mewadahi aspirasi mereka di seluru pelosok Nusantara.
-
Di mana PKB dibentuk? Partai Kebangkitan Bangsa merupakan salah satu partai politik yang dibentuk pada era Reformasi 1998, tepatnya pada 23 Juli 1998.
-
Bagaimana cara mendapatkan keringanan PBB? Proses pengajuan keringanan PBB cukup mudah, antara lain:1. Akses laman pajakonline.jakarta.go.id: Semua proses pengajuan dilakukan secara online melalui laman ini.2. Siapkan dokumen persyaratan: Siapkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan kategori Anda, seperti KTP, NPWP, laporan keuangan, atau surat keterangan dari instansi terkait. 3. Ajukan permohonan: Isi formulir permohonan secara lengkap dan benar, lalu unggah dokumen yang diperlukan.
Meski PSBB tak diberlakukan, di Palembang sudah berlangsung upaya social distanting dan physical distanting sejak Maret 2020. Hal itu dibuktikan dengan aktivitas sekolah dihentikan, perkantoran kerja di rumah, imbauan salat di rumah dan lainnya.
"Secara riil PSBB sudah berlaku, hanya saja secara legal belum," kata dia.
Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru mengapresiasi langkah berani Pemkot Palembang yang mengajukan PSBB. Menurut dia, secara syarat kondisi Palembang sudah pantas diterapkan agar penularan tak menyebar luas.
"Tapi tergantung Kemenkes, jika disetujui nanti dibuatkan Peraturan Gubenur untuk pelaksanaannya," kata dia.
Untuk daerah lain, Deru meminta dipertimbangkan secara matang dengan melihat kesiapan, terutama pasokan pangan. Jangan sampai pemerintah daerah justru kewalahan dan timbul masalah baru yang tak kalah penting dari Covid-19.
"Yang sudah pantas PSBB Palembang dan Prabumulih. Untuk Prabumulih masih dilakukan pengkajian," pungkasnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Polda Metro Jaya tengah mendiskusikan wacana perpanjang STNK harus lulus uji emisi.
Baca SelengkapnyaPrasetio berharap berharap eksekutif dan legislatif duduk bersama mencari jalan keluar mengenai Kampung Susun Bayam.
Baca SelengkapnyaPemerintah menghormati putusan MK soal perubahan ambang batas pencalonan Pilkada 2024 dan syarat calon usia kepala daerah.
Baca SelengkapnyaPKB menilai hal itu bisa saja terjadi jika adanya kedaruratan dan kegentingan.
Baca SelengkapnyaGubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengisyaratkan bakal menetapkan status tanggap darurat bencana asap karena kualitas udara nyaris menembus ambang batas.
Baca Selengkapnya