Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemkot Palembang Kaji Pencabutan Izin Holywings

Pemkot Palembang Kaji Pencabutan Izin Holywings Ilustrasi Holywings Indonesia. ©2022 Merdeka.com/Instagram @holywingsindonesia

Merdeka.com - Setelah Pemprov DKI Jakarta, Pemerintah Kota Palembang juga bakal mencabut izin operasional Holywings. Hanya saja, pemerintah setempat perlu melakukan pengkajian terlebih dahulu.

Sekretaris Daerah Palembang, Ratu Dewa mengatakan, pencabutan izin tersebut karena usaha itu diduga menimbulkan keresahan masyarakat, baik keramaian maupun parkir kendaraan yang memakan bahu jalan. Tempat hiburan malam yang baru diresmikan belum sebulan itu berada di Jalan R Soekamto Palembang.

"Kami akan kaji terlebih dahulu, setelah kita keluarkan rekomendasi pencabutan izin," ungkap Ratu Dewa, Selasa (28/6).

Dia mengaku pemerintah daerah tak berwenang langsung mencabut izin lantaran berada di pemerintah pusat. Karena itu rekomendasi adalah satu-satunya langkah diambil jika terbukti melakukan pelanggaran dari hasil kajian.

“Perizinan Holywings yang mengeluarkan adalah pemerintah pusat, Pemkot Palembang tidak bisa langsung mencabut. Kita pelajari dulu dengan sangat teliti, setelah itu rekomendasi baru dikirimkan," kata dia.

Belum lama ini, Polrestabes Palembang membubarkan pengunjung Holywings. Pembubaran dilakukan lantaran adanya laporan masyarakat sekitar yang terganggu dengan aktivitas di sana dan kendaraan parkir pengunjung sembarangan serta menimbulkan kerumunan.

Sebelum dibubarkan, satu persatu pengunjung dites urine dan hasilnya nihil positif narkoba. Pembubaran berlangsung tertib karena melibatkan puluhan personel Satreskrim Narkoba Polrestabes Palembang dan gabungan.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mahfud MD soal Putusan MA Tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah: Melampaui Kewenangan
Mahfud MD soal Putusan MA Tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah: Melampaui Kewenangan

Menurutnya, saat ini hukum di Indonesia sudah rusak. Karena dirusak oleh segelintir pihak.

Baca Selengkapnya
MKMK Sebut Baleg DPR Lakukan Pembangkangan Konstitusi Terhadap Putusan MK
MKMK Sebut Baleg DPR Lakukan Pembangkangan Konstitusi Terhadap Putusan MK

Badan legislatif (Baleg) DPR RI sepakat, Revisi Undang-undang (UU) Pilkada dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi UU

Baca Selengkapnya
VIDEO: Blak-blakan PDIP Soal Pemakzulan PDIP
VIDEO: Blak-blakan PDIP Soal Pemakzulan PDIP

Mahfud menegaskan pemakzulan kepada Presiden Jokowi harus diputuskan DPR.

Baca Selengkapnya
Pakar Nilai Berdasarkan UU, MK Tak Berwenang Tangani Dugaan Pelanggaran TSM Pemilu
Pakar Nilai Berdasarkan UU, MK Tak Berwenang Tangani Dugaan Pelanggaran TSM Pemilu

Penanganan pelanggaran atau kecurangan secara TSM itu ranahnya ada di Bawaslu, bukan MK.

Baca Selengkapnya
Heru Budi Syaratkan Ini Jika Bangunan Disegel Ingin Pembangunan Dilanjutkan
Heru Budi Syaratkan Ini Jika Bangunan Disegel Ingin Pembangunan Dilanjutkan

Izin yang diajukan itu perlu diperhatikan agar ke depannya tidak menjadi masalah

Baca Selengkapnya