Pemkot Palembang Terapkan 25 Persen WFH saat PPKM Nataru
Merdeka.com - Kebijakan pemerintah pusat yang akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 di seluruh Indonesia selama masa libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2022 disambut baik Pemerintah Kota Palembang. Status itu bertujuan mencegah lonjakan kasus Covid-19.
"Pada prinsifnya kami mendukung dan akan diatur sesuai Instruksi Dalam Negeri, nanti akan diambil dalam rapat bersama Forkominda," ungkap Sekretaris Daerah Palembang Ratu Dewa, Jumat (19/11).
Salah satu kebijakan yang akan dikeluarkan adalah pembatasan ruangan perkantoran menjadi 75 persen. Hal itu guna mencegah kerumunan di tempat kerja sehingga penularan virus dapat ditekan.
-
Bagaimana cara meminimalisir gangguan saat bekerja? Gunakan alat dan aplikasi manajemen waktu untuk membantumu mengatur dan melacak waktu kerja.
-
Bagaimana cara menghindari penularan penyakit saat kembali bekerja? 'Pastikan segera berobat ke dokter atau puskesmas terdekat untuk diobati segera. Kalaupun masuk kerja dalam keadaan sakit, mohon terapkan pola hidup bersih 3M ya. Memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak agar tidak terjadi penularan,' kata Ngabila.
-
Kapan masalah kesehatan di kantor bisa meningkat? Ya, pekerjaan apapun itu pasti memiliki risiko kesehatan tertentu, termasuk pula bagi mereka yang bekerja di kantor. Akan tetapi, risiko tersebut bisa saja meningkat apabila diiringi dengan kebiasaan-kebiasaan buruk yang diterapkan selama bekerja.
-
Kenapa harus batasi jumlah tamu? Mengundang banyak tamu berarti biaya yang lebih besar untuk makanan, minuman, dan kebutuhan lainnya. Dengan membatasi jumlah tamu, kamu dan pasangan pastinya akan bisa mengalokasikan anggaran lebih besar pada hal-hal yang lebih penting dalam acara pernikahan, seperti makanan berkualitas atau hiburan yang bagus.
-
Bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang mendukung untuk karyawan? Upayakan untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, baik dalam hal hubungan interpersonal, keseimbangan kehidupan kerja-pribadi, maupun fasilitas yang memadai.
-
Bagaimana Kemnaker menerapkan K3 di tempat kerja? Salah satu upaya K3, yaitu penerapan faktor ergonomi di tempat kerja. Berdasarkan Permenaker Nomor 5 Tahun 2018, bahwa Syarat K3 Lingkungan Kerja salah satunya yaitu Pengendalian Faktor Ergonomi di tempat kerja.
"Perkantoran dibatasi 75 persen, sisanya atau 25 persen pegawai lain bekerja dari rumah atau WFH (work from home)," ujarnya.
Sebelum PPKM level 3 diberlakukan, pihaknya akan mensosialisasikan kepada masyarakat dan pengelola tempat-tempat yang menimbulkan kerumunan jelang libur Nataru. Pemerintah Kota Palembang akan lebih konsen untuk mengawasi tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan keramaian, seperti mal dan tempat hiburan untuk membatasi pengunjung seminimal mungkin. Satgas Covid-19 Palembang akan melakukan patroli dan memberikan sanksi tegas bagi yang melanggar.
"Dilakukan pengetatan operasional dan jumlah pengunjung. Pengelola harus mengeluarkan kebijakan agar PPKM level 3 berjalan lancar," kata dia.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya meminta aparat gencar mensosialisasikan pentingnya protokol kesehatan dan menindak tegas siapa pun yang menimbulkan keramaian. Dia menyaksikan masih banyak kegiatan masyarakat yang abai terhadap prokes.
"Kita lihat di pusat keramaian hajatan di kampung-kampung abai menerapkan prokes. Aparat di lapangan ingatkan terus, jika perlu jangan diberi izin keramaian jika tidak patuh prokes," tegasnya.
Menurut dia, selain vaksinasi yang gencar, peran serta masyarakat dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 sangat penting. Semua pihak harus tetap menerapkan pola hidup sehat dalam aktivitas dan mematuhi protokol kesehatan yang ketat.
"Kita semua berjuang membasmi Covid-19, pemerintah gencar melakukannya, dan kami minta masyarakat turut mendukung, ikuti imbauan pemerintah," pungkasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PNS pusat dan daerah di DKI Jakarta diizinkan bekerja dari rumah selama masa persiapan dan penyelenggaraan KTT ASEAN 2023.
Baca SelengkapnyaKTT ke-43 ASEAN diselenggarakan dalam format plenary maupun retreat akan diselenggarakan pada 5 September 2023.
Baca SelengkapnyaLuhut memimpin rapat koordinasi permasalahan pencemaran udara di Jabodetabek.
Baca SelengkapnyaPekerjaan bagi ASN yang WFO akan diperbanyak. Sehingga pengawasan tetap harus dilakukan pimpinan.
Baca SelengkapnyaMelalui pemberlakuan kebijakan WFH ini, Adam berharap jumlah mobilitas orang yang keluar rumah bisa berkurang.
Baca Selengkapnya" untuk ASN Pemprov DKI Jakarta tanggal 21 Agustus sampai 21 Oktober ini langkah kita," kata Prasetio.
Baca SelengkapnyaKebijakan WFH ASN Pemprov DKI itu rencananya bakal dimula 21 Agustus sampai 7 September 2023.
Baca SelengkapnyaPekerjaan tersebut ditambahkan karena ASN tidak keluar rumah selama jam kerja. Dan pengawasan tetap akan dilakukan.
Baca SelengkapnyaMenurut Heru, pengawasan terhadap ASN DKI yang sedang WFH telah dilakukan secara maksimal.
Baca Selengkapnya"Jika diperlukan kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working. Work from office, work from home mungkin," kata Jokowi.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI mewajibkan seluruh pegawainya untuk bekerja di kantor, meskipun KemenPANRB memberikan kesempatan ASN di instansi tertentu untuk WFH.
Baca SelengkapnyaUntuk layanan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan diberlakukan WFH paling banyak 50 persen dan WFO disesuaikan dengan persentase WFH.
Baca Selengkapnya