Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemkot Palembang Terapkan 25 Persen WFH saat PPKM Nataru

Pemkot Palembang Terapkan 25 Persen WFH saat PPKM Nataru Tantangan Nyata Ketika Masa Bekerja Dari Rumah Diperpanjang Lagi. ©Shutterstock

Merdeka.com - Kebijakan pemerintah pusat yang akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 di seluruh Indonesia selama masa libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2022 disambut baik Pemerintah Kota Palembang. Status itu bertujuan mencegah lonjakan kasus Covid-19.

"Pada prinsifnya kami mendukung dan akan diatur sesuai Instruksi Dalam Negeri, nanti akan diambil dalam rapat bersama Forkominda," ungkap Sekretaris Daerah Palembang Ratu Dewa, Jumat (19/11).

Salah satu kebijakan yang akan dikeluarkan adalah pembatasan ruangan perkantoran menjadi 75 persen. Hal itu guna mencegah kerumunan di tempat kerja sehingga penularan virus dapat ditekan.

Orang lain juga bertanya?

"Perkantoran dibatasi 75 persen, sisanya atau 25 persen pegawai lain bekerja dari rumah atau WFH (work from home)," ujarnya.

Sebelum PPKM level 3 diberlakukan, pihaknya akan mensosialisasikan kepada masyarakat dan pengelola tempat-tempat yang menimbulkan kerumunan jelang libur Nataru. Pemerintah Kota Palembang akan lebih konsen untuk mengawasi tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan keramaian, seperti mal dan tempat hiburan untuk membatasi pengunjung seminimal mungkin. Satgas Covid-19 Palembang akan melakukan patroli dan memberikan sanksi tegas bagi yang melanggar.

"Dilakukan pengetatan operasional dan jumlah pengunjung. Pengelola harus mengeluarkan kebijakan agar PPKM level 3 berjalan lancar," kata dia.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya meminta aparat gencar mensosialisasikan pentingnya protokol kesehatan dan menindak tegas siapa pun yang menimbulkan keramaian. Dia menyaksikan masih banyak kegiatan masyarakat yang abai terhadap prokes.

"Kita lihat di pusat keramaian hajatan di kampung-kampung abai menerapkan prokes. Aparat di lapangan ingatkan terus, jika perlu jangan diberi izin keramaian jika tidak patuh prokes," tegasnya.

Menurut dia, selain vaksinasi yang gencar, peran serta masyarakat dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 sangat penting. Semua pihak harus tetap menerapkan pola hidup sehat dalam aktivitas dan mematuhi protokol kesehatan yang ketat.

"Kita semua berjuang membasmi Covid-19, pemerintah gencar melakukannya, dan kami minta masyarakat turut mendukung, ikuti imbauan pemerintah," pungkasnya.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ada KTT ASEAN, 50 Persen PNS di Jakarta Diizinkan Kerja dari Rumah
Ada KTT ASEAN, 50 Persen PNS di Jakarta Diizinkan Kerja dari Rumah

PNS pusat dan daerah di DKI Jakarta diizinkan bekerja dari rumah selama masa persiapan dan penyelenggaraan KTT ASEAN 2023.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Minta Perusahaan Swasta Terapkan WFH Selama KTT ASEAN di Jakarta
Pemerintah Minta Perusahaan Swasta Terapkan WFH Selama KTT ASEAN di Jakarta

KTT ke-43 ASEAN diselenggarakan dalam format plenary maupun retreat akan diselenggarakan pada 5 September 2023.

Baca Selengkapnya
Kurangi Polusi Udara, Luhut Perintahkan Seluruh Kementerian WFH
Kurangi Polusi Udara, Luhut Perintahkan Seluruh Kementerian WFH

Luhut memimpin rapat koordinasi permasalahan pencemaran udara di Jabodetabek.

Baca Selengkapnya
Begini Cara Pemprov DKI Jakarta Awasi ASN Kerja dari Rumah
Begini Cara Pemprov DKI Jakarta Awasi ASN Kerja dari Rumah

Pekerjaan bagi ASN yang WFO akan diperbanyak. Sehingga pengawasan tetap harus dilakukan pimpinan.

Baca Selengkapnya
Potret Sepinya Balai Kota DKI di Hari Pertama WFH 50 Persen
Potret Sepinya Balai Kota DKI di Hari Pertama WFH 50 Persen

Melalui pemberlakuan kebijakan WFH ini, Adam berharap jumlah mobilitas orang yang keluar rumah bisa berkurang.

Baca Selengkapnya
Kurangi Polusi Udara, ASN DKI Jakarta WFH Mulai 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023
Kurangi Polusi Udara, ASN DKI Jakarta WFH Mulai 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023

" untuk ASN Pemprov DKI Jakarta tanggal 21 Agustus sampai 21 Oktober ini langkah kita," kata Prasetio.

Baca Selengkapnya
ASN DKI Bakal WFH 50 Persen 3 Bulan, PDIP Sentil Heru Budi: Apa Enggak Kelamaan?
ASN DKI Bakal WFH 50 Persen 3 Bulan, PDIP Sentil Heru Budi: Apa Enggak Kelamaan?

Kebijakan WFH ASN Pemprov DKI itu rencananya bakal dimula 21 Agustus sampai 7 September 2023.

Baca Selengkapnya
Heru Budi Bakal Tambah Pekerjaan ASN DKI yang WFH
Heru Budi Bakal Tambah Pekerjaan ASN DKI yang WFH

Pekerjaan tersebut ditambahkan karena ASN tidak keluar rumah selama jam kerja. Dan pengawasan tetap akan dilakukan.

Baca Selengkapnya
Cara Heru Budi Awasi ASN DKI WFH: Saya Video Call, Kamu di Mana?
Cara Heru Budi Awasi ASN DKI WFH: Saya Video Call, Kamu di Mana?

Menurut Heru, pengawasan terhadap ASN DKI yang sedang WFH telah dilakukan secara maksimal.

Baca Selengkapnya
Atasi Polusi Udara di Jabodetabek, Jokowi  Bakal Terapkan Hybrid Working
Atasi Polusi Udara di Jabodetabek, Jokowi Bakal Terapkan Hybrid Working

"Jika diperlukan kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working. Work from office, work from home mungkin," kata Jokowi.

Baca Selengkapnya
FOTO: Suasana Hari Pertama ASN di Balai Kota DKI Jakarta Kembali Bekerja Usai Libur Lebaran 2024
FOTO: Suasana Hari Pertama ASN di Balai Kota DKI Jakarta Kembali Bekerja Usai Libur Lebaran 2024

Pemprov DKI mewajibkan seluruh pegawainya untuk bekerja di kantor, meskipun KemenPANRB memberikan kesempatan ASN di instansi tertentu untuk WFH.

Baca Selengkapnya
Ini Aturan MenPAN-RB soal WFH untuk PNS di Jakarta Mulai 28 Agustus 2023
Ini Aturan MenPAN-RB soal WFH untuk PNS di Jakarta Mulai 28 Agustus 2023

Untuk layanan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan diberlakukan WFH paling banyak 50 persen dan WFO disesuaikan dengan persentase WFH.

Baca Selengkapnya