Pemkot Palu Instruksikan Dinkes Segera Bayar Insentif Dokter Covid-19
Merdeka.com - Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah menginstruksikan Dinas Kesehatan setempat agar segera memproses insentif para dokter yang bertugas menangani COVID-19.
"Saya sangat memahami teman-teman di rumah sakit dan puskesmas sangat membutuhkan anggaran insentif karena itu adalah hak dari teman-teman dokter," kata Wakil Wali Kota Palu Reny A Lamadjido, di Palu, Rabu (2/6).
Wawali menjelaskan, saat ini dana insentif dokter tidak lagi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetapi sudah dialihkan ke Dana Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemkot Palu tahun anggaran 2021 setelah dilakukan refokusing beberapa bulan lalu.
-
Siapa yang mendapatkan insentif di Banyuwangi? Total insentif tahun ini mencapai Rp. 7,2 miliar yang disalurkan kepada 1.200 guru PAUD non ASN se-Banyuwangi.
-
Kenapa Banyuwangi dapat insentif? Insentif ini diberikan kepada 125 daerah yang dinilai berkinerja baik dalam pengentasan kemiskinan.
-
Di mana Jawa Timur mendapatkan insentif fiskal? Atas Keberhasilan itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapatkan penghargaan insentif fiskal yang diserahkan langsung Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin kepada Wakil Gubernur Jatim Emil Elistianto Dardak mewakil Khofifah, dalam acara Rakornas dan Penyerahan Insentif Fiskal atas Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem 2023, di Istana Wapres Jakarta, Kamis(9/11).
-
Bagaimana cara guru PAUD di Banyuwangi mendapat insentif? Insentif diserahkan dalam 4 termin, atau 3 bulan sekali. 'Tiap orang mendapatkan insentif Rp 6 juta per tahunnya. Yang kemarin kami terimakan adalah termin pertama,' terang Suratno.
-
Kenapa guru PAUD di Banyuwangi mendapat insentif? Insentif untuk guru PAUD non-ASN setiap tahunnya sebagai apresiasi atas pengabdian tulus para guru dalam mendidik generasi penerus.
Oleh karena itu, pengalokasian dana penanganan COVID-19 salah satunya pembayaran insentif dokter sudah harus direalisasikan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait untuk Bulan April-Mei.
Nilai insentif yang bersumber dari APBD Kota Palu, katanya, tidak berbeda jauh dengan insentif yang ditanggung APBN sebelumnya.
Oleh karena itu, meskipun pembayaran mengalami sedikit keterlambatan jangan sampai mempengaruhi kinerja dokter dan tenaga kesehatan dalam melayani masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang prima, khususnya dalam penanganan COVID-19.
"Kami tidak ingin hanya karena persoalan keterlambatan pembayaran insentif membuat petugas medis lemah. Pelayanan kesehatan sudah menjadi tugas pokok tenaga medis dan dokter," kata Reny yang juga mantan Kepala Dinas Kesehatan Sulteng.
Ia menambahkan, dirinya patut mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh tenaga medis dan dokter tergabung dalam organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Paku yang terlibat membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan penanganan COVID-19 di Ibu Kota Sulteng itu.
Bahkan, wawali juga menginginkan adanya penghargaan dari pemerintah terhadap tenaga medis bertugas menangani COVID-19 diantaranya dokter maupun perawat teladan dari rumah sakit, sebagai upaya memacu motivasi mereka bekerja.
"Dinkes mohon menghitung baik-baik dana yang ada, jangan sampai terjadi ganda pembayaran tidak sesuai dengan aturan dan petunjuk teknis," katanya.
Wawali berharap para dokter yang tergabung di IDI cabang Kota Palu agar membantu Pemkot dalam mewujudkan 53 program kesehatan, salah satunya Palu sehat.
"Kami juga merasa prihatin terhadap insentif para kader kesehatan di Posyandu, sebab sejak saya saat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) bertugas di Puskesmas hingga saat ini, insentif mereka hanya sekitar Rp50 ribu," demikian tutup Reny A Lamadjido.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bupati Ipuk Salurkan Insentif Rp7,2 Miliar untuk 1.200 Guru PAUD
Baca SelengkapnyaTambahan honor ini bakal berlaku mulai 2024. Naik dari 250 ribu rupiah jadi 400 ribu rupiah
Baca SelengkapnyaSeluruhnya sudah dibayarkan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada PNS DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani juga menampilkan bagan realisasi perlinsos Kemensos periode Januari-Februari selama 2019-2024.
Baca SelengkapnyaRaperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan menanggung keberangkatan bagi satu orang ASN, satu istri ASN, dua anak ASN, hingga satu ART.
Baca SelengkapnyaKetentuan ini berlaku bagi pekerja Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun pekerja swasta.
Baca SelengkapnyaMenpan Azwar Anas menargetkan aturan turun UU ASN rampung dalam 2 bulan.
Baca SelengkapnyaUang potongan tersebut tidak diberikan pada pemerintah, tetapi untuk membantu warga yang tidak punya pendapatan karena pandemi.
Baca SelengkapnyaDengan kemampuan itu, dia menyebut DKI Jakarta memiliki kesiapan untuk menganggarkan THR dan gaji ke-13.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menegaskan tidak ada perbedaan jumlah anggaran yang keluar untuk belanja perlinsos periode 2019-2024
Baca Selengkapnya