Follow
Pemkot Semarang Anggarkan Rp 2,385 Miliar untuk Pulangkan PSK
Merdeka.com - Dana Bantuan Sosial (Bansos) dari APBD Kota Semarang senilai Rp 2,385 miliar dialokasikan sebagai tali asih untuk memulangkan 447 Pekerja Seks Komersial (PSK) di Resos Argorejo Sunan Kuning ke daerahnya masing-masing.
"Dari 448 anak asuh yang tidak menerima hanya satu orang saja. Satu orang mendapatkan tali asih Rp 5 juta," kata Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial (Rehabsos) Dinsos Kota Semarang, Tri Waluyo, menghadiri proses pencairan dana tali asih bagi ratusan PSK Sunan Kuning di Aula Argorejo, Senin (14/10).
Dia menyebut, tidak semua PSK dapat uang saku. Sebab anggaran yang dicairkan terbilang mepet lantaran Kemensos tahun ini sama sekali tidak memberikan alokasi anggaran untuk memulangkan PSK di Sunan Kuning.
-
Mengapa realisasi perlinsos Kemensos tahun 2023 rendah? 'Ini yang menjelaskan pada saat kami menjelaskan kenaikan 2 bulan pada bansos Kemensos mencapai cukup tinggi adalah akibat baseline 2023 dari bansos Kemensos pada bulan Januari—Februari yang memang waktu itu rendah akibat masih adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dan perbankan,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Bagaimana cara Pemda mengatasi masalah keuangan dalam rekrutmen PPPK? Karena hal itu, Pemda bersangkutan tetap menggunakan PPPK paruh waktu dan tidak menggunakan PPPK penuh waktu karena terkait keuangan gaji dan lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
-
Apa hukuman buat PSIS Semarang? Hukuman bertanding tanpa penonton dikeluarkan langsung oleh PSSI selaku induk sepak bola Indonesia. Berdasarkan surat dari PSSI, PSIS Semarang dianggap melanggar Kode Disiplin PSSI Tahun 2023 karena terjadi pengulangan kejadian yang sama yaitu keributan antara suporter PSIS Semarang dengan suporter klub tamu.
-
Apa saja masalah Trans Semarang? Namun terkadang operasional bus itu memiliki sejumlah masalah. Salah satunya adalah armadanya yang ternyata melebihi ambang batas emisi.
-
Kenapa PPPK di Sumut dibuat? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
-
Dimana Gubernur Sumbar minta bantuan dana? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam.
"Kemensos tidak ada (anggarannya). Jadi kebijakannya berbeda dengan tahun ini. Tidak semua PSK dapat jatah uang saku. Syukurlah, Pemkot masih bisa kasih anggaran buat mereka," paparnya.
Uang saku bagi PSK dicairkan via Bank Jateng. Pembagiannya dikerjakan bertahap selama dua hari ke depan. Terkait operasional rumah karaoke di Sunan Kuning nanti diperbaiki sehingga tidak lagi mempekerjakan PSK.
"Nanti biar diurus sama tim Satpol PP. Yang jelas, bagi anak asuh yang dipulangkan, kita siapkan beberapa bus," tutupnya. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pelesiran SYL ke eropa itu diungkapkan salah satu saksi dalam sidang lanjutan perkara gratifikasi dan pemerasan SYL di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor.
Baca Selengkapnya
KPK heran mengapa Pemkab mementingkan perjalanan dinas yang tidak bisa mengentaskan kemiskinan.
Baca Selengkapnya
Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dibagi dua dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
Baca Selengkapnya
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali diperiksa penyidik KPK terkait dugaan pemotongan dan penerimaan dana insentif ASN di lingkungan BPPD Sidoarjo, Jumat (16/2).
Baca Selengkapnya
Didapati dana Rp10 miliar hanya Rp2 miliar yang dibelanjakan untuk manfaat rakyat.
Baca Selengkapnya
Iren Maulana mengaku belum menerima upah meski tugasnya telah selesai.
Baca Selengkapnya
Berikut rincian penyaluran anggaran kesehatan di 2023.
Baca Selengkapnya
Anggaran belanja pemerintah dinilai belum berkualitas.
Baca Selengkapnya
Kementerian Sosial telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke kas negara
Baca Selengkapnya
Permintaan dana insentif itu disampaikan tersangka secara langsung dan ASN dilarang membahasnya.
Baca Selengkapnya
Tim Kejati NTT berhasil mengembalikan kerugian keuangan daerah senilai Rp1,57 miliar.
Baca SelengkapnyaPerusahaan pelat merah ini butuh suntikan dana dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) untuk menopang program milik Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Baca Selengkapnya