Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemkot Solo akan terapkan E-Card untuk pembayaran retribusi

Pemkot Solo akan terapkan E-Card untuk pembayaran retribusi FX Hadi Rudyatmo. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo akan menerapkan sistem pembayaran retribusi electronic card (e-card). Dengan penerapan sistem baru tersebut diharapkan bisa menekan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD).

"Dengan menggunakan e-card akan bisa menekan kebocoran PAD, tidak ada duit yang mengendap lagi. Besaran pendapatan daerah juga lebih jelas dan terukur," ujar Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo, Minggu (24/4).

Rudy mengatakan penerapan sistem e-card saat ini masih dimatangkan. Demikian juga penganggaran untuk pengadaan alat dan lain sebagainya. Menurutnya, penerapan sistem e-card nantinya bisa diberlakukan untuk seluruh tarikan retribusi Pemkot, yakni retribusi pedagang kaki lima (PKL), tiket parkir yang sudah diujikan, retribusi pasar dan sejenisnya.

"Basis kerja e-card sama seperti ATM. Nanti harus ada saldo yang diisi, kemudian saat membayar retribusi tinggal gesek," jelasnya.

Rudy menambahkan, pihaknya ingin menghilangkan parkir on street (parkir tepi jalan). Upaya yang akan dilakukan pada tahap awal adalah menyediakan gedung sebagai area parkir. Pembangunan gedung parkir, lanjut Rudy, akan dikonsep multifungsi.

"Pagi hari bisa digunakan sebagai area parkir kendaraan, malamnya bisa sebagai pusat kuliner. Atau bisa untuk kedua-duanya," tutup Rudy. (mdk/hhw)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PAD Meningkat, Bupati Kutai Timur Apresiasi Bapenda
PAD Meningkat, Bupati Kutai Timur Apresiasi Bapenda

PAD Meningkat, Bupati Kutai Timur Apresiasi Bapenda

Baca Selengkapnya
Cegah Penyajian Laporan Keuangan Palsu, Kemendagri Wajibkan Pemda Belanja Gunakan KKPD
Cegah Penyajian Laporan Keuangan Palsu, Kemendagri Wajibkan Pemda Belanja Gunakan KKPD

Maurits mengatakan dalam rangka mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo guna percepatan transformasi layanan digital pemerintahan Indonesia.

Baca Selengkapnya
Kemendagri Minta Pemda Tingkatkan Edukasi Masyarakat Manfaat Bertransaksi Digital
Kemendagri Minta Pemda Tingkatkan Edukasi Masyarakat Manfaat Bertransaksi Digital

Kemendagri mendorong penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di berbagai daerah.

Baca Selengkapnya
Transformasi Layanan, Transaksi Pengeluaran Anggaran Daerah Bisa Dipantau Secara Real Time
Transformasi Layanan, Transaksi Pengeluaran Anggaran Daerah Bisa Dipantau Secara Real Time

Digitalisasi merupakan kunci untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui inovasi layanan pengelolaan keuangan berbasis digital.

Baca Selengkapnya
Bukan Pajak Daerah, Ini Sumber PAD Terbesar Provinsi Sumsel
Bukan Pajak Daerah, Ini Sumber PAD Terbesar Provinsi Sumsel

Fatoni mengatakan terdapat empat sumber PAD, di antaranya pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan lain-lain.

Baca Selengkapnya
Ganjar: Digitalisasi dan Pembatasan Uang Kartal Tutup Celah Korupsi
Ganjar: Digitalisasi dan Pembatasan Uang Kartal Tutup Celah Korupsi

Ganjar menerangkan digitalisasi tersebut bisa diterapkan dalam bentuk e-budgeting dan e-planning.

Baca Selengkapnya
Pungutan Pajak Turis Asing Masuk Bali Diprediksi Capai Rp1 Triliun, Dananya Digunakan Untuk Ini
Pungutan Pajak Turis Asing Masuk Bali Diprediksi Capai Rp1 Triliun, Dananya Digunakan Untuk Ini

Pungutan pajak turis asing sebesar Rp150.000 ini bukan tanpa alasan.

Baca Selengkapnya
Dorong Pembangunan Berkelanjutan, Pemkot Cilegon Apresiasi Wajib Pajak Daerah
Dorong Pembangunan Berkelanjutan, Pemkot Cilegon Apresiasi Wajib Pajak Daerah

Pjs. Wali Kota Cilegon, Nana Supiana, menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh wajib pajak yang berperan aktif dalam pembayaran pajak daerah.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Ingin Sistem Bayar Pajak Semudah Beli Pulsa
Sri Mulyani Ingin Sistem Bayar Pajak Semudah Beli Pulsa

Pajak merupakan suatu kewajiban sebagai bagian dari bangsa dan negara. Pembayaran pajak seharusnya tidak membutuhkan upaya dan kesulitan.

Baca Selengkapnya
Sistem Transparansi E-budgeting Pemprov Jateng Dinilai Mampu Cegah Anggaran 'Siluman'
Sistem Transparansi E-budgeting Pemprov Jateng Dinilai Mampu Cegah Anggaran 'Siluman'

E-budgeting itu merupakan bagian dari Government Resource Management System (GRMS)

Baca Selengkapnya
Pembayaran Ujian SIM Tak Lagi Tunai, Harus Via Bank
Pembayaran Ujian SIM Tak Lagi Tunai, Harus Via Bank

Kebijakan pembayaran menggunakan non tunai sudah berlaku sejak lama.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Kini Punya Kartu Kredit, Bisa Untuk Beli Produk UMKM dan Perjalanan Dinas
Pemerintah Kini Punya Kartu Kredit, Bisa Untuk Beli Produk UMKM dan Perjalanan Dinas

Fitur terbaru ini bertujuan untuk memudahkan transaksi belanja Pemerintah.

Baca Selengkapnya