Pemkot Solo hapus kesehatan gratis bagi 226.800 warga miskin
Merdeka.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo akan meniadakan layanan kesehatan bagi 226.800 warga pemegang kartu Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS) silver. Keputusan tersebut diambil setelah Pemkot tidak menemukan regulasi tepat untuk meng-cover layanan kesehatan bagi mereka.
Penjabat (Pj) Wali Kota Solo Budi Suharto mengatakan pemegang kartu PKMS Silver tak akan menerima layanan kesehatan dengan biaya APBD mulai 1 Januari mendatang.
"Kami sebenarnya berencana meng-cover pemegang PKMS silver dengan dana bantuan sosial (Bansos) tahun depan. Namun bansos tidak tepat, karena hanya bisa diberikan satu kali jika penerimanya tidak berbadan hukum. Jadi tahun depan sudah tidak ada lagi anggaran untuk itu (PKMS silver). Artinya PKMS silver ya sudah tidak ada tahun depan," ujar Budi di Balai Kota Solo, Jumat (20/11).
-
Di mana akses terhadap layanan kesehatan tidak merata? Namun, sayangnya tidak semua daerah mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan tersebut. Masalah infrastruktur dan jangkauan ke fasilitas kesehatan menjadi kendala, sehingga banyak masyarakat yang tidak dapat memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia.
-
Apa yang membuat akses kesehatan di Polewali Mandar sulit? Adapun jalan di wilayah tersebut sudah bertahun-tahun mengalami kerusakan sehingga sulit dilalui kendaraan.
-
Mengapa bantuan PKH diberikan secara bersyarat? Melalui PKH, pemerintah memberikan bantuan tunai bersyarat kepada KPM yang memiliki komponen kesehatan (ibu hamil, balita, anak prasekolah), pendidikan (SD, SMP, SMA), dan kesejahteraan sosial (lanjut usia mulai 60 tahun dan penyandang disabilitas berat). Bantuan ini diberikan dengan syarat KPM memenuhi kewajiban terkait pemanfaatan layanan kesehatan dan kehadiran di satuan pendidikan.
-
Apa fokus Pemkab Kutim di sektor kesehatan? Sementara itu, di sektor kesehatan, Kepala Dinas Kabupaten Kutai Timur, dr. Bahrani Hasanal menyampaikan pihaknya focus pada pencegahan dan screening stunting.
-
Apa strategi Pemkot Medan untuk menangani kemiskinan ekstrem? Adapun strategi yang dilakukan untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, jelas Bobby Nasution, yakni peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan keterampilan calon tenaga kerja, pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui penyediaan makanan tambahan kepada anak penderita stunting sekaligus sosialisasi pencegahan stunting serta penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pengentasan wilayah kumuh, pembangunan infrastruktur yang mempermudah aktivitas perekonomian dan lain sebagainya.
-
Kenapa kurangnya jaminan membuat dokter enggan bertugas di daerah terpencil? Kurang Meratanya Jumlah Dokter Adib menekankan bahwa kurangnya jaminan keamanan, keselamatan, serta kesejahteraan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada para dokter dapat mengakibatkan ketidakmerataan distribusi tenaga medis di daerah yang sangat membutuhkannya.
Dengan kondisi ini, kata Budi, seolah-olah Pemkot hanya memperbolehkan warga sakit satu kali setiap tahunnya. Padahal kemungkinan masyarakat berpotensi sakit lebih dari satu kali dalam setiap tahun.
Budi menambahkan, selama ini pemegang kartu PKMS silver menerima platform layanan kesehatan dengan dibiayai APBD Kota Solo senilai Rp 5 juta per peserta per tahun.
"Pemkot sangat berat menghapus program layanan kesehatan bagi masyarakat. Kami hanya menjalankan aturan yang berlaku bahwa program layanan kesehatan yang dibiayai APBD harus melebur ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagaimana direncanakan Pemerintah Pusat," jelasnya.
Untuk peserta PKMS gold yang merupakan warga kategori miskin akan dialihkan ke JKN melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pemkot menyiapkan anggaran Rp 5,8 miliar untuk pengalihan tersebut.
Sedangkan nasib PKMS silver tidak bisa lagi di-cover APBD. Peserta PKMS silver adalah warga Solo kategori rentan miskin, serta para kader kesehatan, ketua RT/RW, dan LPMK.
Platform biaya kesehatan kartu silver maksimal Rp 5 juta, sementara para kader kesehatan, ketua RT/RW, LPMK pemegang kartu PKMS silver memperoleh jaminan kesehatan senilai Rp 7,5 juta. (mdk/cob)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Umumnya 138 warga yang datang berobat menggunakan KTP tersebut merupakan warga Medan dan berasal dari keluarga kurang mampu.
Baca SelengkapnyaKota Depok menerapkan sistem penjaminan kesehatan Universal Health Coverage (UHC) nulai 1 Desember 2023. Warga yang hendak berobat hanya perlu membawa KTP.
Baca SelengkapnyaLangkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka di tengah tekanan ekonomi yang terus meningkat.
Baca SelengkapnyaBerikut rincian penyaluran anggaran kesehatan di 2023.
Baca SelengkapnyaUU Kesehatan telah menghapus kewajiban pemerintah mengalokasikan anggaran 5 persen dari APBN untuk belanja sektor kesehatan.
Baca SelengkapnyaPemkab Sumenep bikin program seluruh warganya bisa berobat gratis di RSUD setempat hanya dengan KTP. Kenyataannya banyak warga keluhkan pelayanan buruk.
Baca SelengkapnyaDia tadi sempat bertanya pada petugas mengenai mekanisme berobat pakai KTP. Namun dia juga tidak mendapat jawaban yang jelas.
Baca SelengkapnyaUHC bentuk keseriusan Pemkot Medan dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada warganya.
Baca SelengkapnyaDirut BPJS Kesehatan, Ali Ghufron menilai positif wacana kepala daerah yang ingin menggratiskan biaya BPJS Kesehatan.
Baca SelengkapnyaPasangan nomor urut 1 iniĀ akan berkoordinasi dengan pemerintah Kota dan Kabupaten untuk mendukung program BPJS gratis saat terpilih nanti.
Baca SelengkapnyaKetua DPP NasDem bidang Kesehatan Okky Asokawati memuji gagasan program prioritas pasangan Ahmad Ali-AKA.
Baca SelengkapnyaBagi Warga Jakarta bisa cek status penerimaan bansos melalui link ini
Baca Selengkapnya