Pemkot Solo larang acara jalan sehat bareng Jokowi di CFD
Merdeka.com - Pemkot Solo melarang acara jalan sehat bareng Presiden Joko Widodo, karena dinilai mengarah kepada kampanye Pilpres 2019. Sesuai kesepakatan, area Car Free Day memang tak diperbolehkan untuk kegiatan politik dan kampanye.
Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, yang tengah berada di Yerusalem kepada wartawan melalui teleconference mengatakan CFD tidak boleh untuk kegiatan politik. CFD hanya boleh untuk kegiatan olahraga, seni, budaya dan ekonomi.
"Jalan sehat yang rencananya melibatkan Pak Jokowi itu berpotensi mendatangkan ribuan pendukung. Kalau ada ribuan orang, ya apa bedanya dengan kampanye?" jelasnya, Jumat (28/9).
-
Siapa yang larang Jokowi ikut kampanye? Tidak ada penyebutan presiden dan wakil presiden atau menteri di dalamnya.
-
Kenapa Jokowi dibolehkan ikut kampanye? Undang-Undang Pemilu tidak melarang seorang presiden untuk ikut kampanye, apakah untuk pemilihan presiden atau pemilihan legislatif. Beleid yang sama juga tidak melarang kepala negara untuk berpihak atau mendukung salah satu pasangan calon presiden.
-
Apa yang Jokowi lakukan di Solo? Kini Jokowi dan Iriana kembali menjadi warga biasa di RT 07 RW 08 Kelurahan Sumber, Kecamatan, Solo.Setelah kembali menetap di Solo, pria kelahiran 21 Juni 1961 dan istrinya akan dilibatkan dalam kegiatan warga seperti pertemuan RT dan lainnya.
-
Apa kegiatan politik yang dilarang di CFD? 'Bawaslu Jakpus mengimbau kepada Pj Gubernur DKI Jakarta CFD tak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik, apalagi aktivitas kampanye,' kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Benny Sabdo, Selasa (5/12).
-
Gimana caranya Jokowi ikut kampanye? Pasal 281 mensyaratkan pejabat negara yang ikut berkampanye dilarang untuk menggunakan fasilitas negara atau mereka harus cuti di luar tanggungan.
-
Apa yang dibilang Jokowi soal kampanye? 'presiden boleh berkampanye.''
Meskipun tidak menggunakan simbol-simbol seperti bendera partai atau atribut kampanye lainnya, Rudyatmo menilai acara tersebut tetap memiliki tendensi kampanye.
"Jalan Slamet Riyadi itu salah satu kawasan white area. Yang membikin acara itu bukan PDI Perjuangan," tegasnya.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, kegiatan jalan sehat tersebut telah beredar luas di masyarakat. Acara yang dinamai 'Tombo Kangen Jalan Sehat Bersama Pak Jokowi' itu juga disertai catatan kostum yang harus dikenakan peserta.
Yakni nonatribut paslon, parpol dan relawan. Namun tidak tertera identitas penyelenggara maupun narahubung, dalam gambar yang juga dilengkapi foto Jokowi.
Ditemui seusai membuka Kongres XXIV PWI di The Sunan Hotel Solo, Jokowi enggan menanggapi ihwal pelarangan tersebut. Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan, di Solo dirinya hanya ingin beristirahat dan berkumpul bersama keluarga.
"Coba tanyakan ke panitianya, acaranya apa, jam berapa, dimana, saya diundang atau tidak? Kalau diundang, saya bisa berangkat atau tidak, yang jelas saya ingin tidur, istirahat, bertemu keluarga, anak dan cucu," katanya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Larangan kampanye pada CFD termuat dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).
Baca SelengkapnyaBawaslu meminta peserta Pemilu 2024 untuk tidak memasang stiker kampanye di fasilitas publik.
Baca SelengkapnyaMoeldoko mengatakan, Jokowi hanya memberikan edukasi demokrasi dengan menyatakan presiden boleh memihak dan kampanye.
Baca SelengkapnyaMoeldoko menjelaskan dalam UU Pemilu sudah diatur bahwa presiden, wakil presiden yang melakukan kegiatan kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kecu
Baca SelengkapnyaMeskipun, Jokowi menekankan, harus sesuai dengan aturan
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi secara terbuka menegaskan bahwa seorang kepala negara boleh memihak dan berkampanye di Pilpres.
Baca SelengkapnyaEkspresi calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto terlihat mengangguk beberapa kali ketika Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh memihak
Baca SelengkapnyaViral aturan orang dengan pakaian atau baju partai politik dilarang menggunakan Transjakarta.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Nasdem: Penyelenggara Negara Itu Harus Netral
Baca SelengkapnyaTPN Ganjar-Mahfud merespons pernyataan Presiden Jokowi yang menyebutkan presiden dan menteri diperbolehkan memihak dan ikut melakukan kampanye saat pemilu.
Baca SelengkapnyaGibran menyampaikan jika spanduk spanduk terkait people power tersebut sudah diturunkan oleh Satpol PP. Penurunan dilakukan lantaran tak sesuai UU.
Baca SelengkapnyaLalu, di sisi tengah ada gambar wajah Presiden Jokowi antara Prabowo dan Gibran.
Baca Selengkapnya