Follow
Pemkot Solo larang PNS gunakan kendaraan dinas untuk mudik
Merdeka.com - Meski Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memperbolehkan pegawai negeri sipil (PNS) menggunakan kendaraan dinas untuk perjalanan mudik Lebaran dengan berbagai syarat, namun Pemerintah Kota (Pemkot) Solo tetap melarang. Larangan tersebut berlaku untuk semua PNS tanpa terkecuali dari seluruh golongan.
Termasuk kendaraan dinas milik Wali Kota, Wakil Wali Kota hingga jajaran di tingkat bawah. Kecuali, bagi kendaraan dinas yang sifatnya untuk operasional pelayanan masyarakat.
-
Kenapa Korlantas Polri mengantisipasi kecelakaan mudik? Pada tahun 2023 terjadi 512 kejadian. Pada tahun ini diupayakan diturunkan. 'Pada tahun 2024 kami berharap dapat meminimalkan sehingga operasi tadi bisa berjalan dengan aman dan nyaman itu bisa terwujud,' katanya.
-
Kenapa Kapolri menemukan rumusan baru untuk mudik 2025? 'Ini sudah bagus dan tentunya dengan membandingkan tahun 2023 dan 2024. Maka tadi, didapatkan satu rumusan untuk menghadapi arus mudik nanti di tahun 2025,' kata Sigit.
-
Dimana larangan itu diterapkan? Dalam laporan yang dikutip dari Android Headlines pada Kamis (14/11), tindakan pelarangan ini terjadi di tengah ketegangan yang meningkat dalam perang semikonduktor yang saat ini berlangsung di pasar.
-
Kenapa harus amankan rumah saat mudik? Memasuki musim mudik, keamanan rumah menjadi salah satu kekhawatiran yang sering menghantui pikiran. Ini karena ketika mudik, kita akan meninggalkan rumah untuk waktu yang tidak sebentar.
-
Apa yang ingin dihentikan oleh Presiden? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Siapa yang terdampak larangan? Dilansir laman TRT World, keputusan Pengadilan Tinggi Allahabad ini berdampak pada sekitar 2,7 juta siswa dan 10.000 guru di 25.000 sekolah madrasah.
"PNS Solo tetap melarang, kendaraan dinas tidak boleh untuk angkutan mudik. Semua harus dikandangkan, baik roda empat maupun roda dua," ujar Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo (Rudy), Senin (29/6).
Untuk memastikan larangan itu, kata Rudy, pihaknya akan mendata seluruh kendaraan dinas yang ada. Pemkot juga sudah menyiapkan sejumlah titik parkir, di antaranya di balai kota dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo).
Meski melarang, Rudy mengaku hingga kini belum menyiapkan peraturannya. Dia baru akan berkoordinasi dengan instansi terkait. Pelarangan penggunaan kendaraan dinas, menurut Rudy, diyakini akan diterima oleh semua PNS.
"PNS kalau mau mudik kendaraannya sendiri. Mereka mampu kok, seperti tahun-tahun sebelumnya juga sudah berjalan," tandasnya.
Pelarangan tersebut, lanjut Rudy dimaksudkan untuk ikut menjaga aset negara, agar tidak kepentingan pribadi. Dengan dikandangkannya kendaraan dinas tersebut sekaligus bisa mengurangi kemacetan, mengurangi konsumsi BBM (bahan bakar minyak) serta polusi udara.
"Apa pun kondisi PNS, golongan berapa pun, kita harus menjaga kehati-hatian dan memberikan contoh untuk masyarakat," pungkasnya. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Larangan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik sudah diatur di dalam kebijakan yang ada.
Baca Selengkapnya
Kebijakan ini diambil sebagai langkah untuk mengurangi pencemaran udara di jakarta.
Baca Selengkapnya
Mobil pelat merah ini berkeliaran dan menjadi perhatian masyarakat. Ternyata, mobil ini dipakai untuk kepentingan pribadi.
Baca Selengkapnya
Uji emisi kendaraan bermotor telah digelar sejak Selasa, 22 Agustus 2023.
Baca Selengkapnya
Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengungkap aturan ketika kendaraan memasuki kawasan IKN
Baca Selengkapnya
Gerakan Bebas Macet dan Polusi yang dilakukan dengan melarang pegawai Pemkot Surabaya naik motor ke kantor curi perhatian.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi mengingatkan, saat berkampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara.
Baca Selengkapnya
Nantinya untuk kebutuhan menggunakan mobil di IKN pun jadi tidak ada atau sangat minim sekali.
Baca Selengkapnya
Kegiatan apel gabungan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban.
Baca Selengkapnya
Mereka juga tidak boleh membeli minuman botol plastik.
Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR meminta agar para pejabat berhati-hati dalam melakukan setiap kegiatan.
Baca Selengkapnya