Pemkot Solo rela pengelolaan Terminal Tirtonadi diambil pusat
Merdeka.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal mengambil alih pengelolaan Terminal Tirtonadi, Solo mulai tahun depan. Dampak nyatanya, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo akan kehilangan potensi pendapatan asli daerah (PAD) hingga Rp 5,8 miliar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Solo Budi Yulistianto mengatakan Pemkot tidak terlalu mempermasalahkan hilangnya potensi PAD tersebut. Bahkan pihaknya juga telah mencoret potensi pendapatan Terminal Tirtonadi dalam capaian target PAD pada APBD Kota Solo 2017.
"Kita tidak mempermasalahkan kehilangan potensi PAD dari terminal. Karena dibandingkan dengan biaya perawatan dan operasional terminal yang harus dikeluarkan dinilai tak berbanding lurus. Tahun ini saja biaya operasional terminal menelan anggaran hingga Rp 8 miliar lebih. Kami berharap pengelolaan terminal tipe A oleh pusat akan lebih maksimal," ujar Budi, Rabu (21/12).
-
Bagaimana Tol Jogja-Solo diantisipasi? Langkah antisipasi itu tertuang dalam draf rencana operasional antisipasi angkutan lebaran 2024.
-
Kenapa Tol Jogja-Solo penting? Terlebih jalan ini diproyeksikan akan menjadi jalur alternatif saat masa mudik lebaran 2024 nanti.
-
Kenapa Kota Solo dipilih? Dengan pertimbangan yang sangat luar biasa, seperti kapasitas hotel, transportasi, dan sebagainya Kota Solo layak untuk event nasional,' beber Tri.
-
Bagaimana pembangunan Tol Jogja-Solo di Ring Road Utara? Di kawasan Ring Road Utara Yogyakarta, jalan tol itu rencananya dibuat melayang.
-
Apa tujuan Tol Jogja-Solo? Selain memberikan kenyamanan serta efisiensi dalam perjalanan, jalan tol itu juga memanjakan pengendara dengan keindahan pemandangan yang memukau di sepanjang perjalanan.
-
Dimana Terminal Pulo Gadung berada? Terminal ini merupakan terminal bus tipe A yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan dan Jalan Bekasi Raya, Jakarta timur.
Budi menjelaskan, sejauh ini proses penyerahan personel, pembiayaan, perlengkapan dan dokumen (P3D) ke Pusat sudah berjalan sesuai regulasi terminal Tipe A. Dia menambahkan, semua pegawai terminal termasuk aset akan dikelola pusat mulai 1 Januari mendatang. Terkait pembangunan pusat perbelanjaan di Terminal Tirtonadi, sambung Budi, juga ada di tangan pusat.
"Sesuai perencanaan, pembangunan pusat perbelanjaan berlokasi di terminal bagian tengah. Pembangunannya akan melibatkan investor, meskipun status aset tanah dan bangunannya milik Kemenhub," katanya.
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Solo Yosca Herman Soedrajat menambahkan proyek pembangunan pusat perbelanjaan di Terminal Tirtonadi mendesak dilakukan. Ia khawatir kondisi beton cor lantai atas akan rusak.
"Sesuai konsep awal lantai atas terminal akan dibangun sebagai pusat perbelanjaan. Sehingga nantinya penumpang terminal maupun pengantar datang dan parkir di lantai atas, kemudian masuk pusat perbelanjaan baru turun ke terminal," pungkasnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penggunaan anggaran tersebut harus tetap dilakukan secara hati-hati seperti pada tahun-tahun sebelumnya.
Baca SelengkapnyaBasuki menerangkan daerah-daerah lain di Indonesia juga banyak mendapatkan proyek pembangunan dari pemerintah pusat.
Baca SelengkapnyaNamun tarif Transjakarta dipastikan tidak akan terganggu dengan keputusan ini.
Baca SelengkapnyaPengguna jalan tol yang sebelumnya melakukan transaksi di GT Colomadu saat ini tetap dikenakan tarif yang sama ketika transaksi di GT Banyudono.
Baca SelengkapnyaTarif Rp5.000 usulan DTKJ tersebut adalah nilai yang diperoleh setelah adanya pemotongan subsidi tiket.
Baca SelengkapnyaKemudian aksesnya dipindahkan ke GT Banyudono Jalan Tol Jogja-Solo yang berjarak 2 Km dari GT Colomadu.
Baca SelengkapnyaProyek yang ada di Kota Solo diguyur deras dengan anggaran pemerintah pusat.
Baca SelengkapnyaMantan Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo (Rudy) membantah APBD di zamannya lebih besar dibanding saat Gibran.
Baca SelengkapnyaKalau dilanjutkan untuk pengelolaan, Jakpro akan sulit memberikan keuntungan bagi Pemprov DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaDari tunggakan Rp250 miliar, pengelola mal Centre Point telah membayar Rp107 miliar.
Baca SelengkapnyaDaerah-daerah yang memiliki PAD tinggi karena pihak swasta dalam daerah tersebut bergeliat dan hidup.
Baca SelengkapnyaNamun pemerintah tak ingin perusahaan tol baik BUMN maupun swasta kesulitan secara finansial lewat sistem itu.
Baca Selengkapnya