Pemkot Solo Siap Ikuti Kebijakan Pusat Terkait PSBB Jawa-Bali

Merdeka.com - Pemerintah pusat akan melakukan pembatasan kegiatan di wilayah-wilayah Jawa-Bali yang memenuhi parameter penanganan pandemi Covid-19. Kota Solo dan sekitarnya menjadi salah satu wilayah yang masuk dalam kriteria pembatasan tersebut. Pembatasan sosial tersebut akan berlaku mulai 11-25 Januari mendatang.

Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo mengaku sudah menerima surat instruksi pada Rabu kemarin. Berdasarkan rapat koordinasi, pihaknya siap melaksanakan perintah Presiden serta instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut.

“Kita mempersiapkan tetap untuk melaksanakan instruksi diatur dengan Perwali maupun surat edaran wali kota," kata Rudy.

Dalam surat edaran wali kota tersebut, nantinya ada tambahan aturan yang isinya melarang semua kegiatan, kecuali penanganan Covid-19 mulai tanggal 11 -25 Januari.

“Termasuk diantaranya kegiatan Musrenbang, mungkin orang punya kerja (hajatan), itu harus ditunda dulu. Termasuk mal tetap diberi waktu penutupan maksimal 19.00 WIB,” ujar Rudy, Kamis (7/1).

Rudy mengakui kasus Covid-19 Solo terus mengalami peningkatan dan belum ada tanda-tanda penurunan. Hal itu dapat dilihat dari data kumulatif Covid-19 Solo pada Kamis (7/1) sebanyak 5.535 kasus, dengan korban meninggal 285 orang.

"Kasus corona Solo mbledose tenanan (meledak beneran). Saya mesti koordinasi dulu (PSBB) karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak," kata dia.

Terkait PSBB di lapangan, akan sangat ketat. Namun berkaca dari penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB) pada bulan Maret lalu, semua berlangsung cepat.

"Pembatasan aktivitas nanti melibatkan TNI, Polri, Satpol PP, Pengadilan dan beberapa instansi lainnya," pungkas dia.

Pemerintah pusat akan melakukan pembatasan kegiatan di wilayah-wilayah Jawa-Bali yang memenuhi parameter penanganan pandemi Covid-19.

Kota Solo dan sekitarnya menjadi salah satu wilayah yang masuk dalam kriteria pembatasan tersebut. Pembatasan sosial tersebut akan berlaku mulai 11-25 Januari 2021.

Sekretaris Daerah Kota Solo, Ahyani mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo siap jika pembatasan tersebut diberlakukan. Namun pihaknya masih menunggu pemberitahuan resmi dari pemerintah pusat.

"Kami masih menunggu surat resminya dari pusat,” ujar Ahyani, Rabu (6/1).