Pemkot Solo Siapkan Dana APBD untuk Bansos 40.000 Warga Terdampak PPKM Darurat

Merdeka.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo akan mengusulkan bantuan sosial (bansos) untuk sekitar 40.000 warga terdampak PPKM Darurat dan PPKM Level 4 Covid-19, terutama untuk warga yang belum tercover bantuan dari pusat. Bantuan tersebut direncanakan berasal dari APBD.

"Kami mengusulkan sekitar 40.000 penerima manfaat. Ini baru verifikasi, apakah namanya dobel atau tidak. Untuk anggaran hari ini dibahas di rapat paripurna DPRD," ujar Kepala Dinas Sosial Kota Solo, Tamso, Jumat (24/7).

Tamso menjelaskan, pihaknya akan menyelesaikan verifikasi data secepatnya. Nantinya setiap keluarga penerima manfaat (KPM) akan mendapatkan bantuan sembako senilai Rp250.000.

"Usulan kita nilainya Rp250.000, ada beras, minyak dan sebagainya. Anggaran yang disiapkan untuk bansos selama 3 bulan mendatang," jelasnya.

Ia menjelaskan, bansos dari Pemkot Solo tersebut diperkirakan akan dibagikan awal bulan Agustus ini. Selain bansos dari Pemkot Solo yang berasal dari APBD, masyarakat terdampak Covid-19 juga masih akan mendapatkan bansos dari pusat.

"Ada yang bansos reguler dan bansos karena Covid-19. Untuk reguler kan ada bansos dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST), di mana penyalurannya dilakukan pihak ketiga dan kami hanya memantau," urainya.

Selain itu, dikatakan Tamso, juga ada bansos Covid-19, untuk BPNT akan disalurkan melalui Bulog beras sebanyak 10 kg. Pemkot Solo juga mendapatkan jatah untik 3.000 KPM untuk menyalurkan beras sebanyak 5 kg. Sedangkan untuk penyaluran BST dilakukan melalui kantor pos.

"Kita hanya melakukan monitor, ini masih dalam proses. Senin nanti BST bisa disalurkan lewat pos. Tapi kalau Pak Wali Kota setuju, penyalurannya melalui kelurahan seperti tahun lalu," katanya.

Selain itu, lanjut dia, bagi warga yang sakit dan lansia akan diantar, atau bisa juga diambil di kantor pos sendiri jika tidak mengambil saat itu.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Solo, Heru Sunardi menambahkan, pihaknya mengusulkan sekitar 21.000 warga terdampak menerima bansos. Mereka di antaranya berasal dari Pedagang Kaki Lima (PKL), pedagang yang warungnya tutup selama PPKM Darurat, karyawan di warung dan PKL yang tutup dan lainnya.

"Yang diusulkan itu. Ada yang warga Kota Solo dan luar Kota Solo. Kita sudah pilah tetapi keputusannya seperti apa kita masih menunggu apakah semua dapat atau tidak," terangnya.

Menurut Heru, selama PPKM Level 4 semua aturan masih sama seperti PPKM Darurat. Pasar-pasar non esensial masih tetap ditutup. Dari 44 pasar, sebanyak 14 pasar masih ditutup.

"Jumlah pedagang yang terdampak karena pasarnya tutup sebanyak 6.000-an orang. Kalau kompensasi, Pak Wali kemarin mengatakan membebaskan retribusi pedagang selama bulan Juli," katanya.

Pemkot Solo, lanjut dia, akan kehilangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga lebih dari Rp 1 miliar akibat pembebasan retribusi. Meskipun kehilangan potensi PAD, namun hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab Pemkot Solo terhadap pedagang yang tidak bisa berjualan.

Selama PPKM Darurat dan Level 4, dikatakan Heru, kondisi sebagian besar pedagang mengaku ada penurunan.

"Karena ada penutupan jalan-jalan dam daya beli masyarakat turun. Kalau untuk harga bahan pokok aman terkendali termasuk pasokan juga tidak ada masalah," tutup dia.