Follow
Pemkot Solo Tak Punya Anggaran Cukup jika Berlakukan PSBB
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mewacanakan kawasan Soloraya diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pasalnya kasus penyebaran virus Corona atau Covid-19 di wilayah yang meliputi Kota Solo, Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Sragen, Klaten dan Wonogiri tersebut cukup mengkhawatirkan.
Hingga saat ini kasus terkonfirmasi di Kota Solo sebanyak 12 orang dengan korban meninggal 2 orang. Di Kabupaten Sukoharjo lebih banyak, dalam sehari kemarin 7 orang dinyatakan positif. Sehingga kasus positif Covid-19 di Kota Makmur itu mencapai 17 orang. Belum lagi kasus yang terjadi di 5 kabupaten sekitarnya. Secara historis ketujuh kabupaten/kota tersebut memang mempunyai keterkaitan erat dalam berbagai bidang.
Terkait wacana pemberlakuan PSBB, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, mengaku tidak mempunyai anggaran untuk mencukupi kebutuhan warganya. Bahkan, dana pengaman sosial Covid-19 senilai Rp49 miliar dari APBD 2020 hanya cukup sampai bulan Mei.
-
Bagaimana cara Pemda mengatasi masalah keuangan dalam rekrutmen PPPK? Karena hal itu, Pemda bersangkutan tetap menggunakan PPPK paruh waktu dan tidak menggunakan PPPK penuh waktu karena terkait keuangan gaji dan lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Siapa yang dorong target RPJMN 2020-2024 tercapai? Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendorong agar asumsi dasar dan sasaran pembangunan pada RAPBN dapat mengejar target dalam RPJMN tersebut.
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
"Dana senilai Rp49 miliar hasil rasionalisasi sejumlah kegiatan di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) hanya cukup sampai bulan depan. Kami tidak mampu kalau harus diberlakukan PSBB," ujar Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Solo, Ahyani, Rabu (22/4).
Ahyani mengatakan jika PSBB diberlakukan, akan berdampak pada sektor ekonomi. Aktivitas perekonomian warga dipastikan akan berhenti total. Pasar tradisional yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat kecil dipastikan tak beroperasi lagi.
"Dari mana lagi kita dapat anggaran untuk mencukupi kebutuhan makan masyarakat kecil yang jumlahnya sangat banyak selama PSBB," keluh dia.
Ahyani menyampaikan, anggaran pengaman sosial Covid-19 senilai Rp49 miliar tersebut banyak terserap untuk pembelian sembako. Sedangkan jumlah warga yang membutuhkan bantuan sebanyak 40.000 kepala keluarga (KK) dengan total Rp10,6 miliar.
"Kami sedang membahas rasionalisasi anggaran untuk tahapan selanjutnya bersama DPRD," katanya.
Ahyani menambahkan, pihaknya menunggu keputusan Gubernur Jawa Tengah terkait pemberlakuan PSBB. Jika benar diberlakukan ia berharap Pemprov bisa memenuhi kebutuhan warga Solo.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Penggunaan anggaran tersebut harus tetap dilakukan secara hati-hati seperti pada tahun-tahun sebelumnya.
Baca Selengkapnya
Lembaga kepolisian dalam paparannya dipimpin Wakapolri Komjen Agus Andrianto, meminta anggaran naik menjadi Rp165 triliun lebih.
Baca Selengkapnya
Penganggaran untuk melanjutkan pembangunan GOR Indoor Manahan sudah ada sebesar Rp47,3 miliar hibah dari UEA. Tapi masih kurang.
Baca Selengkapnya
Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dibagi dua dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
Baca Selengkapnya
Bambang mengaku anggaran Badan Otorita Ibu Kota Nusantara tahun 2024 diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Baca Selengkapnya
Nantinya dana tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan dan seluruh tahapan penyelanggaraan Pilkada.
Baca Selengkapnya
Keuangan daerah menjadi salah satu pertimbangan seleksi PPPK tidak bersamaan dengan CPNS 2024.
Baca Selengkapnya
Sebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca Selengkapnya
Pj Gubernur Bachtiar Baharuddin mengumpamakan dirinya sedang menakhodai kapal tenggelam.
Baca Selengkapnya
Staf Khusus Menkeu menjelaskan, adanya pengurangan anggaran Kementerian dan Lembaga lantaran APBN diprioritaskan untuk pandemi covid-19.
Baca Selengkapnya
Rapat dilakukan bersama Ketua dan jajaran DPRD Kota Tangerang, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang,
Baca Selengkapnya