Pemkot Tangerang Gelar Rapat Cari Solusi Kasus Akses Rumah Warga di Ciledug Dipagar
Merdeka.com - Pemerintah Kota Tangerang bakal membahas penyelesaian sengketa lahan di Jalan Akasia RT04/03 Kelurahan Tajur, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Senin (15/3). Sebelumnya, warga atas nama Asrul alias Ruli memasang pagar beton dan kawat besi di lahan yang dipakai sebagai jalan. Lahan itu diklaim sebagai lahan milik keluarganya.
Jalan tersebut dipagar beton sekitar tahun 2019 lalu. Akibatnya, dua rumah milik keluarga Almarhum Munir yang dijadikan tempat tinggal dan usaha kebugaran serta rumah seorang bidan terisolir akibat pemagaran itu.
"Hari ini akan kita rapatkan bersama instansi terkait dipimpin Asisten Daerah I Kota Tangerang," ucap Camat Ciledug Syarifuddin dikonfirmasi, Senin (15/3).
-
Apa yang dibahas dalam rapat koordinasi? Selain melakukan peninjauan langsung, rangkaian kunjungan di Kalimantan Timur juga melibatkan rapat koordinasi yang membahas rencana Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) agar tepat sasaran.
-
Bagaimana cara mengurus legalitas tanah? Namun sebaliknya, anda perlu mengurus sendiri surat-surat dan dokumen legalitas tanah. Hal tersebut mungkin memerlukan bantuan notaris dan tentunya akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.
-
Kenapa penyelidikan tanah dilakukan di Ring Road Utara? Penyelidikan tanah dilakukan untuk mengetahui daya dukung dan karakteristik tanah khususnya susunan tanah dan kekuatan lapisan tanah untuk keperluan pondasi jalan tol.
-
Apa saja yang dibahas dalam pertemuan? Dalam pertemuan tersebut keduanya membahas tentang kerja sama pertukaran peserta pendidikan, alih pengetahuan dan teknologi, latihan bersama, serta upaya kolaboratif dalam meningkatkan kemampuan pertahanan kedua negara.
-
Apa isi gundukan tanah itu? Setelah kita bongkar, di dalam tanah itu kita tidak menemukan apapun. Sekilas jika diperhatikan gundukan tanah itu seperti makam baru. Padahal warga setempat tidak pernah merasa menguburkan warganya di lokasi tersebut,“ kata AKP Heru dikutip dari Liputan6.com pada Sabtu (24/6).
-
Apa tujuan dari stakeholder meeting di Palembang? Demikian dikemukakan Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam Stakeholder Meeting mengenai Pendistribusian BBM Subsidi di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (18/9/2024).
Rapat tersebut untuk mengetahui detail terkait administrasi pertanahan dari lahan yang dipagar beton dan berkawat duri itu.
"Kaitan kelengkapan administrasi pertanahan. Kita lihat kondisi," jelas dia.
Dia menyebutkan bahwa pemagaran lahan jalan umum masyarakat itu belum menemui titik terang. Pihaknya bersama Kelurahan, Kepolisian telah berusaha memediasi pihak pemilik lahan dengan yang merasa dirugikan.
Namun, dari tiga kali surat rapat yang disampaikan, pihak pemilik lahan tak pernah mau datang ke rapat mediasi tersebut.
Akibat dari pemagaran beton dilahan jalan itu, saat ini keluarga dan tamu pusat kebugaran di Jalan Akasia itu terpaksa melompati pagar, untuk keluar masuk ke dalam area rumah dan tempat usaha tersebut.
"Terpaksa kami melompat, atau kami lewat dari jalan permakaman," katanya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Buntut kejadian itu, pengembang perumahan Villa Rizki Insani bakal diperiksa polisi.
Baca SelengkapnyaKomisi V DPR menggelar rapat membahas jalan rusak dengan perwakilan masyarakat Parung Panjang
Baca SelengkapnyaMarak penyebaran ranjau paku yang berpotensi membahayakan pengguna jalan di Underpass Ciledug.
Baca SelengkapnyaKejati DIY menggeledah Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispentaru) DIY, Rabu (12/7) untuk mencari bukti kasus penyalahgunaan tanah kas desa (TKD).
Baca SelengkapnyaDiduga Kecewa Hasil Pemilu, Caleg di Garut Tutup Jalan yang Biasa Dilintasi Warga
Baca SelengkapnyaWakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan, menyampaikan perkembangan positif mengenai rencana pembangunan MRT dan LRT.
Baca SelengkapnyaTim Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebagai bagian dari Tim Terpadu PDSK turun ke lapangan didampingi unsur TNI-Polri, Satpol PP, Kecamatan, Kelurahan.
Baca SelengkapnyaBadan Legislasi (Baleg) DPR mengadakan rapat membahas DIM RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca SelengkapnyaDinas Bina Marga mengawal proses penanggung jawaban dari pengelola kabel optik tersebut.
Baca SelengkapnyaDirjen Penataan Agraria, Dalu Agung Darmawan menyebut bahwa outcome Reforma Agraria bisa berdampak terhadap perekonomian masyarakat.
Baca SelengkapnyaSigit mengimbau dalam menyelesaikan masalah ini pihaknya juga akan mendorong adanya musyawarah. Sehingga kejadian bentrokan, seperti hari ini bisa dicegah.
Baca SelengkapnyaMengawali rapat, seorang anggota DPR melakukan interupsi, agar menteri Maruarar berbicara langsung ke persoalan
Baca Selengkapnya