Pemkot Tangsel dan Tangerang Tunggu Aturan Pusat Terkait Pengetatan PPKM

Merdeka.com - Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, sepakat adanya rencana pengetatan dalam membatasi aktivitas masyarakat, akibat terus melonjaknya kasus Covid-19. Saat ini, Kota Tangsel, kembali masuk dalam zona merah penyebaran Covid-19 di Provinsi Banten, menyusul kota dan kabupaten Tangerang, yang sebelumnya dalam zona merah Covid-19.

"Setuju saya diperketat lagi," katanya saat dikonfirmasi, Rabu (30/6).

Dia menekankan, pengetatan aktivitas masyarakat itu, seperti pembatasan waktu operasional tempat usaha restoran, mal dan perkantoran.

"Misalnya gini restoran sekarang ini kan buka sampai jam 8 malam, nanti turun lagi makan di tempat itu dengan kapasitas 50 persen hanya sampai jam 6 sore, take away boleh lah sampai jam 8," jelas dia.

Sama halnya dengan pengetatan di pusat belanja atau Mal, yang waktu operasionalnya diperpendek. Namun, Benyamin mengaku, kebijakan tersebut masih menunggu kebijakan dan aturan dari Pemerintah Pusat.

"Faktanya belum diputuskan. Kan PPKM darurat dari pusat belum terbit," ujarnya.

Senada dengan itu, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah beranggapan, pengetatan tersebut mesti dilakukan guna keselamatan warga.

"Sekarang siap engga siap, harus siap. Sekarang yang harus diutamakan keselamatan masyarakat karena pak Presiden melihat Jabodetabek kasusnya masih tinggi, secara nasional juga Jabodetabek juga jadi epicentrum," jelasnya

Namun detail pelaksanaannya, Arief masih akan menunggu surat edaran Pemerintah Pusat, terkait hal tersebut.

"Artinya kita masih menunggu edaran pusat. Saya sudah instruksi teman-teman (OPD) sedang merumuskan tentang tata laksana. Mudah - mudahan masyarakat bisa bijak menyikapi, karena kasus makin tinggi, RS bahkan Rumah Isolasi Terkonsentrasi terbatas," tutupnya.