Pemkot Tangsel Pusing Soal Rencana Penghapusan Ribuan Pegawai Honor
Merdeka.com - Pemerintah Kota Tangerang Selatan belum punya solusi terkait rencana penghapusan Aparatur Sipil Negara (ASN) honorer di tahun 2023. Rencana tersebut berdasarkan Surat Edaran Menpan RB nomor B/185/M.SM.02.03/2022 perihal status kepegawaian di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Pemda.
"Di mana-mana semua Pemerintah Kota sedang memikirkan itu, yang penting jangan sampai pengangguran meningkat gara-gara (penghapusan tenaga honorer). Kita lihat saja, mudah mudahan ada solusi selain PPPK," kata Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Selasa (7/6).
Dia mengaku, jumlah tenaga honorer yang gemuk mencapai 7.000 pegawai di Tangerang Selatan, diharapkan dapat memilih alternatif pekerjaan di sektor non pemerintah. Untuk itu, dia berharap sektor swasta dapat bertumbuh dan mampu menyerap lebih banyak lapangan kerja.
-
Pekerjaan apa yang banyak dicari oleh perusahaan di Indonesia? Data LinkedIn menunjukkan bahwa analitik, desain, dan teknik adalah skill yang paling banyak dimiliki di kalangan tingkat pemula saat ini.
-
Siapa yang akan menyumbangkan gaji dan tunjangan nya? Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman berkomitmen akan memberikan gaji dan tunjangannya ke yatim piatu.
-
Bagaimana Pemprov DKI membantu pendatang baru mendapatkan pekerjaan? Pemprov DKI menyediakan 10 pelatihan, misalnya pelatihan tata boga, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan menyetir.
-
Bagaimana Kemnaker ingin meningkatkan kualitas tenaga kerja? Kerja sama ini juga memberikan manfaat untuk kedua negara, seperti meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja, memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor prioritas, dan memperkuat hubungan bilateral.
-
Bagaimana Golkar Gresik membantu lapangan kerja? Hingga Juni 2023, realisasi investasi KEK tercatat sebesar Rp128,5 triliun dengan capaian 291 pelaku usaha yang menjalankan bisnis di KEK, serta penciptaan lapangan kerja baru bagi 71.349 orang secara kumulatif.
-
Mengapa PDIP Jateng membuka peluang bagi figur eksternal untuk mendaftar? Sejumlah figur dari eksternal partainya bisa mendaftarkan diri sebagai kandidat kepala daerah. Bendahara PDIP Jawa Tengah, Agustina Wilujeng mengatakan syarat yang berlaku bagi kader internal justru lebih berat karena partainya ingin mendapatkan sosok figur calon pemimpin yang handal untuk memajukan Pemprov Jateng. 'Kalau dari eksternal tidk perlu KTA. Persyaratan untuk internal justru lebih berat ketimbang eksternal. Kalau internal harus diusung DPC, bawa surat endorsement dari PAC dan ranting tempat domisili. Kita berharap seluruh masyarakat ikut mendaftar sebagai calon pemimpin Jawa Tengah,' kata Agustina Wilujeng, Rabu (22/5).
"Kami berharap ada aturan aturan yang bisa menampung. Makanya swastanya harus hidup, kalau swastanya hidup engga hanya mengandalkan kerja di Pemerintah," ujarnya.
Meski begitu, Pilar berharap angkatan kerja di Tangerang Selatan, bisa meningkatkan produktifitasnya di tengah kemajuan teknologi saat ini. Sebab banyak pekerja tidak produktif dalam mencapai tujuan - tujuan perusahaan.
"Yang penting masyarakat kita mau capek, mau kerja. Inikan jadi masalah ada orang yang mau digaji, tapi tidak mau kerja. Tapi insyaAllah di Tangsel, tidak seperti itu," jelasnya.
"Kita pikirkan nanti di sektor swasta, apa di ekonomi kreatif bisa membuka lapangan pekerjaan. Semakin banyak investor masuk kan, semakin banyak lapangan pekerjaan. Jadi masyarakat mindednya enggak hanya kerja di Pemkot tapi mereka bisa swasta," tutup Pilar.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jumlah tenaga honorer di pemerintahan yang saat ini ada sekitar 1,7 juta orang bakal terus menyusut seiring berjalannya rekrutmen PPPK.
Baca SelengkapnyaJumlah honorer mencapai 2,3 juta orang, yang awalnya hanya diperkirakan 400.000 orang.
Baca SelengkapnyaAnas pun berkomitmen untuk mengangkat seluruh tenaga honorer sisa di pemerintah tahun ini, sesuai tenggat waktu penghapusan per Desember 2024.
Baca SelengkapnyaHasil kesepakatan dengan DPR, Pemerintah akan mengangkat 1,7 tenaga honorer menjadi ASN.
Baca SelengkapnyaTerdapat sejumlah langkah arah kebijakan pemerintah terkait penataan tenaga non-ASN.
Baca SelengkapnyaAzwar Anas telah berkirim surat kepada kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah untuk tetap mengalokasikan anggaran bagi tenaga honorer untuk 2024.
Baca SelengkapnyaKemenPAN-RB meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah agar tetap mengalokasikan anggaran untuk honorer.
Baca SelengkapnyaMeski begitu, pemerintah tetap merekrut talenta-talenta baru atau fresh graduate melalui seleksi CPNS.
Baca SelengkapnyaDalam aturan tersebut, tidak ada disebutkan bahwa tenaga honorer ini akan diangkat menjadi PPPK atau ASN.
Baca SelengkapnyaData Pokok Pendidikan (Dapodik) guru honorer tidak dinonaktifkan dan akan tetap melekat pada mereka.
Baca SelengkapnyaSaat ini jumlahnya sudah membengkak hingga 2,3 juta orang di seluruh Indonesia.
Baca SelengkapnyaKemenPAN-RB akan mengkaji lebih mendalam untuk melihat posisi pekerjaan apa saja yang berpotensi dijadikan part time atau yang tidak.
Baca Selengkapnya