Pemotongan BST di Depok, Pihak RW Sebut untuk Bantu Warga Lain dan Tak Dipaksakan

Merdeka.com - Dugaan pemotongan bantuan sosial tunai (BST) kembali terjadi di Depok. Warga di Tapos dan Curug, Cimanggis, mengaku diminta memberikan sejumlah uang saat menerima dana itu.

Sandi, warga Tapos, mengatakan, potongan dana BST Rp150 ribu dengan alasan untuk menyubsidi warga yang tidak dapat BST serta dana kegiatan 17 Agustus. Dia menuturkan, petugas yang memberikan BST berpesan pada dirinya mengenai adanya potongan itu.

Saat diprotes, petugas mengatakan keberatan bisa disampaikan kepada ketua RT. "Petugas yang membagikan itu memberi pesan ke setiap kepala keluarga (KK) dipotong Rp150 ribu. Yang Rp100 ribu untuk yang ngga dapat (BST)? Yang Rp50 ribu untuk Agustusan. Saya tegur kan. Dia bilang kalau complain disampaikan ke Pak RT," katanya, Kamis (5/8).

Menurutnya, pemotongan ini bukan pertama kali. Bantuan lain, seperti sembako, juga disunat. "Ini sudah kesekian kali selama pandemi. Bansos sembako, bansos uang, ada yang dari pemerintah, ada dari Pemprov Jawa Barat, pun ada pemotongan. Alasannya untuk uang capek sampai buat orang-orang yang ngga dapat bansos," akunya.

"Kalau sembako misalnya seingat saya sebelumnya ada dua karung beras. Yang kecil dipotong. Atau kecil dikasih, yang gede dipisah," ucapnya.

Bukan hanya Sandi, warga lain pun mengalami hal serupa. Dodi, warga RT 01 RW 10, Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis mengaku harus menyumbang Rp50 ribu untuk donasi dari bansos yang diterimanya. Permintaan donasi itu disampaikan pihak RT secara lisan.

"Saya mendapatkan bantuan dari pemerintah, bansos, itu yang pertama dapat bantuan 2 x Rp300.000 dan saya secara spontan diberitahukan dari pihak RT bahwa harus menyumbang sekitar Rp50.000 untuk donasi," ucapnya.

Donasi itu diklaim untuk disalurkan ke masjid. Ketika pihak RT menanyakan kesediaannya memberikan donasi, Dodi pun mengaku akan memberikan donasi langsung ke masjid.

Pada pencairan di tahap berikutnya, Dodi kembali diminta untuk donasi. Kali ini nominalnya cukup besar, yaitu Rp 400ribu. Alasannya dana itu untuk warga yang tidak dapat. "Sesudah itu saya dapat lagi yang Rp600.000, dengan spontan juga tanpa pemberitahuan dari awal. Pas saya ambil surat undangannya, beliau ngomong sama saya bahwa itu untuk mau disumbangkan ke yang belum dapat. Katanya ini lu dapet Rp600 ribu nih, nanti kasih ke gua Rp 400.000 buat bagiin ke yang belum dapat," ceritanya.

Dodi mengaku sudah mendapat BST sebanyak tiga kali. Dia selalu diimbau untuk memberikan donasi. "Ya diimbau sih untuk ngasih. Memang tidak langsung dipotong," akunya.

Sementara itu Ketua RW 10 Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis mengaku bantuan yang cair tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Pihaknya menerima sebanyak 87 orang, sementara kebutuhan mencapai 185 orang, sehingga banyak yang tidak mendapatkan. Padahal mereka kondisinya sama-sama membutuhkan.

"Oleh sebab itu banyak masyarakat tanya ke Pak RT, Pak RW, 'gimana nih, saya kok gak dapet? Yang lain dapet'. Padahal kita kondisinya samalah. Mereka sudah kita laporkan ke kelurahan. Tapi yang turun itu kan kita nggak bisa memaksakan," ucapnya.

Para pengurus lingkungan berembuk mencari jalan keluar. Mereka pun sepakat untuk mengumpulkan dana untuk dialokasikan bagi warga yang membutuhkan bantuan, tapi mereka tidak termasuk dalam daftar penerima bantuan dari pemerintah.

"Dan pada saat itu diimbau ketua RT, berdasarkan hasil rapat, supaya mereka berbagi, infak kepada yang beberapa. Infaknya nanti dikumpulkan di Pak RT, nanti Pak RT distribusikan," ungkapnya.

Kesepakatan itu diambil untuk memberikan jalan keluar terbaik. Namun pengurus tidak melakukan pemaksaan pada warga yang tidak bersedia memberikan donasi. "Kalau ngasih ya kita terima, ngga (ngasih) ya nggak jadi masalah, karena sifatnya infak, sehingga bisa jadi jalan keluar kita, agar masyarakat nggak datang ke rumah kita (pengurus lingkungan) terus," pungkasnya.

Terpisah, Lurah Curug Bambang Eko mengatakan, pihaknya akan melakukan kroscek ke pihak RT dan RW terkait kejadian ini. Dia menegaskan potongan dalam bentuk dan alasan apa pun tidak dibenarkan. "Ngga dibenarkan dengan dalih apa pun, karena yang berhak satu orang," ucapnya.

Dia mengaku selama penyaluran bansos tidak ada koordinasi dari PT Pos Indonesia dengan pihaknya. Dia bahkan tidak mengetahui waktu penyaluran pada warga. "Selama ini tidak ada koordinasi kapan dibagikan. Jadi kami tidak paham mekanismenya PT Pos seperti apa," akunya.

Ke depan dia berharap penyaluran dana ini bisa melalui transfer saja. Hal itu untuk menghindari dugaan pemotongan. "Harapan saya yang mudah saja, bisa melalui transfer kan ke yang bersangkutan langsung," pungkasnya.