Pemprov Target 3 Juta Penduduk Bali Divaksinasi

Merdeka.com - Gubernur Bali, Wayan Koster kembali menegaskan Provinsi Bali menarget jumlah penduduk sasaran yang akan divaksinasi sebanyak 3 Juta orang atau 70 persen dari 4,3 Juta penduduk di Pulau Bali.

"Untuk mencapai vaksinasi sebanyak tiga juta orang tersebut, tercatat jumlah penduduk yang sudah divaksinasi di Bali sebanyak 139.884 orang dan lagi 2.860.116 penduduk Bali belum divaksinasi, sehingga saat ini saya sedang berjuang agar 2.860.116 orang ini segera mendapatkan vaksinasi," kata Koster dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/3).

Koster mengatakan, untuk kelompok masyarakat yang sudah divaksin secara tuntas adalah tenaga kesehatan sejumlah 44.426 orang atau 112,23 persen, untuk kelompok masyarakat yang sedang divaksinasi meliputi lansia, pelayan publik seperti petugas keamanan, pegawai, petugas transportasi, sektor pariwisata, pedagang pasar, tenaga pendidik, tokoh agama, wakil rakyat, pejabat negara, atlet, dan wartawan hingga masyarakat perkotaan.

Ia juga menginformasikan, bahwa mulai hari, Senin 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021 atau selama 14 hari dilaksanakan vaksinasi di tiga zona hijau yang menjadi destinasi wisata sebanyak 170.487 orang.

Hal itu, mulai dari kawasan Ubud, Kabupaten Gianyar, meliputi Kelurahan Ubud, Kedewatan, Sayan, dan Petulu total sebanyak 47.045 orang. Kawasan Nusa Dua di Kabupaten Badung dan sekitarnya, meliputi ITDC, Kelurahan Benoa, Tanjung Benoa, Jimbaran, dan Tuban total sebanyak 87.715 orang, dan Kawasan Sanur, Denpasar, meliputi Desa Sanur, Sanur Kauh, serta Sanur Kaja total sebanyak 35.727 orang.

"Jumlah vaksin yang diperlukan mencapai 5.720.232 dosis, kemudian jumlah vaksin yang sudah diterima sebanyak 710.480 dosis (200.000 AZ), dan jumlah vaksin tambahan yang diperlukan sebanyak 5.009.752 dosis," jelasnya.

Ia menambahkan, waktu pelaksanaan vaksinasi di Pulau Bali akan berlangsung 100 hari, yakni dari tanggal 23 Maret 30 Juni 2021 dengan target sasaran penduduk yang divaksin sebanyak 28.602 orang perhari dan dilaksanakan setiap hari mulai Pukul 08.00 Wita hingga selesai.

Maka, untuk mensukseskan vaksinasi ini, Koster mengungkapkan sumber daya yang diperlukan berupa tenaga vaksinator sejumlah 716 orang dan sumber tenaga vaksinator ini berasal dari tenaga Kesehatan Provinsi Kabupaten dan Kota serta TNI dan Polri.

"Ada juga tenaga pendukung vaksinasi sebanyak 4.296 orang, tenaga kesehatan sebanyak 2.864 orang, tenaga non kesehatan sebanyak 1.432 orang. Selain itu, sumber tenaga pendukung lainnya juga sangat diperlukan yang meliputi tenaga kesehatan Provinsi,Kabupaten, Kota, TNI, Polri, dan tenaga setempat," tambahnya.

Koster juga memberikan solusi di dalam kegiatan vaksinasi bisa memanfaatkan tempat di fasilitas kesehatan, gedung milik Pemerintah Pusat, gedung milik Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta gedung milik TNI dan Polri, gedung milik Perguruan Tinggi, gedung atau aula sekolah, hotel, pusat perbelanjaan, pasar tradisional, wantilan Desa Adat dan rempat lainnya yang memenuhi syarat.

"Selama kegiatan fasilitas pendukung seperti laptop, printer, jaringan internet, meja, dan kursi, ambulance serta petugas medis harus siap di tempat vaksinasi," jelasnya.

Agar kegiatan vaksinasi dilakukan secara terpola dan cepat, Koster menyebutkan manajemen pelaksanaan vaksinasi di provinsi yang menangani vaksinasi untuk anggota DPRD Provinsi, ASN dan Non ASN Provinsi instansi vertikal, BUMN dan BUMD, lembaga perbankkan, pekerja pariwisata, pekerja pasar swalayan, perguruan tinggi, lembaga adat dan keagamaan provinsi, organisasi profesi provinsi, organisasi kemasyarakatan provinsi, dan kelompok masyarakat tertentu yang menjadi penanggungjawabnya adalah Kadis Kesehatan dan Kalaksa BPBD Provinsi Bali.

Koster juga mengharapkan sinergitas instansi atau lembaga pendukung mulai dari TNI dan Polri, perguruan tinggi dan organisasi profesi bisa dilakukan secara gotong royong. Untuk pembiayaan bersumber dari APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan Kota, serta pihak lain penyelenggara vaksinasi.

"Sedangkan penyediaan vaksin menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat yang dialokasikan melalui Pemerintah Provinsi," ujar Koster.