Pemprov DKI diminta konsultasi dengan pakar lingkungan soal sampah

Merdeka.com - Kurangnya fasilitas dan juga tenaga manusia untuk mengurai sampah-sampah di Bantargebang hingga saat ini terus ditingkatkan oleh Pemda DKI Jakarta. Sekitar 7.000 ton sampah DKI Jakarta dikirim ke Bantargebang hingga terjadinya penumpukan.

Atas hal ini Pimpinan Manajemen (CEO) Gikoko Kogyo Indonesia (Pengelola Sampah Asal Jepang), Joseph Wu Chao Wang mengatakan, belum ada cara untuk mengolah sampah yang sudah menumpuk sekian lama di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

"Sudah berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi masalah sampah, namun sejauh ini baru pada tahap mengurangi volume sampah kota saja," katanya saat mengadiri diskusi Panel dan Media Gathering 'Teknologi Sampah Jepang Siap Menyulap Indonesia' di Art Hotel Thamrin Jalan Sunda Nomor 3 Menteng Jakarta, Rabu (6/1).

"Untuk itu, sebaiknya pemerintah meminta masukan dari berbagai pihak seperti LSM atau pakar lingkungan hidup mengenai teknologi apa yang cukup bijak untuk digunakan di Indonesia," tambahnya.

Dalam hal ini dirinya mencontohkan masalah DKI Jakarta yang volume sampah bisa mencapai 6.000 sampai 7.000 ton dan jumlah ini bertambah setiap tahunnya seiring dengan angka pertumbuhan penduduk.

"Tak heran jika TPA pun dirasa tak pernah cukup untuk menampung volume sampah yang dihasilkan setiap harinya. Masyarakat sering kali merasa terganggu dengan adanya TPA, padahal pemerintah pun tidak ada pilihan lain selain menempatkan sampah kota di sana," pungkasnya.