Pemprov DKI sebut ada yang sengaja terus pasang spanduk provokatif
Merdeka.com - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menjelaskan Pemprov DKI telah mengeluarkan surat edaran berisi larangan pemasangan spanduk bernada provokatif yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Sumarsono menyebut ada secara sistematis memasang spanduk-spanduk seperti itu di DKI Jakarta.
Dia juga menegaskan sudah ada undang-undang yang mengatur hal tersebut. Sehingga ketika Satpol PP bertugas menurunkan spanduk, mereka dilindungi oleh UU.
"Sangat jelas menegaskan apapun tugas yang pokok dari satpol PP adalah menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Kalau ada spanduk ditertibkan karena yang pertama semua spanduk di Jakarta harus berizin. Kalau tidak ada izin, apa pun bentuk spanduk harus diturunkan," kata Sumarsono, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (20/3).
-
Apa yang dilakukan petugas Satpol PP? Petugas Satpol PP menggerebek sejumlah kamar kos yang berada di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Kepuharjo, Kabupaten Lumajang.
-
Apa yang dimaksud dengan spanduk lucu? Spanduk ini bisa memuat pesan apa saja. Mulai dari identitas rombongan, hingga kata-kata kutipan yang menghibur.
-
Bagaimana Polresta Pekanbaru kawal surat suara? Personel Polresta Pekanbaru mengawal ketat pendistribusian logistik berupa surat suara Pemilu 2024. Logistik itu dipastikan aman hingga sampai ke gudang logistik KPU Pekanbaru, Jalan Kaharuddin Nasution.
-
Kenapa Kapolda Jateng mengimbau masyarakat Sukolilo untuk patuh hukum? 'Hukum itu mengatur tatanan hubungan kita bersama, Indonesia adalah Negara hukum dan hukum adalah panglima tertinggi yang menjaga ketertiban di wilayah kita,' kata Luthfi dalam keteranganya, dikutip Jumat (21/6).'Tidak boleh seseorang dihukum tanpa melalui proses (Peradilan Pidana), Sehingga siapapun di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah, termasuk di Pati, dalam bermasyarakat kita tidak boleh menciptakan hukum sendiri,' tambah dia.
-
Kenapa Pemprov DKI meminta warga menjaga kebersihan? Warga diimbau menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar tempat tinggalnya.
-
Siapa yang kawal ketat surat suara Pekanbaru? Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika mengatakan, proses pengawalan dilakukan dari Pelabuhan Indonesia (Pelindo), Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Minggu (14/1).
Meski begitu, Sumarsono mengingatkan agar Satpol PP bertugas secara persuasif dan tanpa kekerasan.
"Sebagai Plt Gubernur, saya meminta satpol PP untuk melakukan pendekatan, kalau bisa mereka bisa menurunkan sendiri, kalau tidak bisa, terpaksa demi dan untuk ketentraman dan ketertiban umum harus secara paksa diturunkan karena dalam rangka menegakkan peraturan daerah," tegas Sumarsono.
Sumarsono juga menyebutkan untuk spanduk-spanduk yang memiliki izin tetap bisa diturunkan jika penempatannya tidak sesuai.
"Walaupun izin tapi ditempatkan misalnya ditempat tempat yang salah, itu pun juga harus diturunkan. Bisa juga izinnya di A kemudian digeser ke B yg kemudian salah tempat. Itupun jg diturunkan," terang Sumarsono.
Dari segi isi, spanduk yang dipasang diharapkan tidak berbau provokatif atau terkait dengan SARA karena hal tersebut dinilai bisa sangat memancing hal-hal yang bisa merusak kondusifitas lingkungan. Spanduk SARA bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang pengendalian konflik sosial.
Sumarsono mengungkapkan saat ini Satpol PP sudah berhasil menertibkan spanduk provokatif sebanyak 651 buah. Dan terbesar terbanyak di Jakarta barat 165, Jakarta Pusat ada 155, kemudian Jakarta Timur ada 138, Jakarta Utara 82, Jakarta Selatan 104 buah, dan Kepulauan Seribu 7 buah. Jumlah ini masih akan terus bertambah karena penertiban masih berlangsung.
"Kita tidak bisa hitung jumlahnya, ini berlomba. Jadi turun satu naik dua, turun dua naik empat. Ya terus kita akan kejar-kejaran terus pada suatu saat tentunya kita akan membuat penegasan dan sekaligus imbauan kepada seluruh warga utamanya di Jakarta, mari sama-sama bantu saya khususnya menjaga ketentraman dan ketertiban di Jakarta ini," tegas Sumarsono.
Sumarsono juga menyatakan dia sudah mendapat dukungan dari banyak pihak untuk memerangi spanduk-spanduk tersebut.
"Tokoh agama dan semuanya memberikan dukungan penuh untuk tidak memasang spanduk provokatif. Hampir semua partai politik yang saya temui mereka juga memberikan dukungan penuh, spanduk itu datang dari mana, kadangkala yang masang juga tidak diketahui, kadang individu, kadang digerakkan yang lain, tapi kita enggak tahu siapa yang menggerakkan," tandas Sumarsono. (mdk/ian)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kepala Satpol PP Kota Surakarta Didik Anggono mengatakan hal itu sesuai dengan Peraturan Daerah.
Baca SelengkapnyaSatpol PP melakukan penertiban spanduk bacaleg yang melanggar aturan Perda.
Baca SelengkapnyaMenjelang Pemilu 2024, alat peraga kampanye (APK) bertebaran hampir di setiap sudut Jakarta.
Baca SelengkapnyaGibran menyampaikan jika spanduk spanduk terkait people power tersebut sudah diturunkan oleh Satpol PP. Penurunan dilakukan lantaran tak sesuai UU.
Baca SelengkapnyaPolda Metro Jaya mendorong masyarakat untuk melaporkan ke pihak berwajib apabila menemukan Alat Peraga Kampanye (APK) melanggar aturan.
Baca SelengkapnyaRonny tidak mengungkapkan nama pihak yang diduga sebagai otak penyebaran spanduk tersebut, tetapi pelaku merasa terganggu ketegasan Megawati.
Baca SelengkapnyaTidak sedikit baliho caleg juga bendera parpol mengganggu pengendara yang melintas
Baca SelengkapnyaHeru mengatakan kewenangan untuk menindak spanduk tersebut ada pada trantib atau Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Baca SelengkapnyaBerbagai atribut kampanye yang bertebaran dan menyebabkan pemandangan kota terlihat kumuh akhirnya mukai ditertibkan.
Baca SelengkapnyaSpanduk dengan tulisan kuning hitam itu terpasang di Jembatan Kali Pepe Solo.
Baca SelengkapnyaBanyak alat peraga kampanye (APK) dipasang sembarangan dikeluhkan warga Jakarta.
Baca SelengkapnyaArifin juga berujar, pihaknya menunggu KPU untuk menentukan titik-titik wilayah yang dilarang untuk memasang APK.
Baca Selengkapnya