Pemprov DKI tunda lelang proyek, ini tanggapan Anies Baswedan
Merdeka.com - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono tetap bersikeras untuk menunda sementara lelang mendahului 14 kegiatan yang masuk dalam jadwal lelang. Sebab sampai saat ini belum ada Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) yang disepakati antara eksekutif dan legislatif.
Menanggapi itu, calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menilai, pada prinsipnya pemerintah daerah bertugas menjalankan peraturan birokrasi.
"Prinsipnya begini, pemerintah daerah bertugas menjalankan peraturan birokrasi, karena itu ketika sebuah proyek itu ditetapkan, dari situ disusun peraturan dan lain-lain," kata Anies saat ditemui di kelurahan Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (2/11).
-
Apa yang disinggung Anies Baswedan? Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Dokumen apa yang tinggal Anies Baswedan selesaikan? 'Tadi saya diberitahu untuk SKCK bagi capres cawapres itu penandatanganannya tidak bisa diwakilkan tapi ditandatangani langsung Kabaintelkam. Jadi berkas berkas itu walaupun sudah lengkap sedang proses verifikasi,'
-
Apa yang disepakati PDIP dan Anies? Meski akhirnya PDIP tidak mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, menurut Basarah, Anies mengakui gagasan dan rencana baik untuk menjadi jembatan silaturahmi antara kelompok Islam dan kalangan Nasionalis Soekarnois akan terus dijalankan karena hal itu menjadi kebutuhan dan kepentingan bangsa Indonesia.
-
Apa fokus Anies Baswedan dalam mengatasi karhutla? Saat sesi menjawab pertanyaan terkait kebakatan hutan dan lahan (karhutla) Kalimantan, Anies menegaskan bahwa harus mengutamakan pencegahan.
-
Kenapa PDIP belum memutuskan calon untuk Pilgub DKI 2024? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
-
Kapan PKB akan menentukan dukungan untuk Anies? Huda mengatakan, PKB menunggu Anies sampai pendaftaran bakal calon gubernur pada 27 Agustus. PKB sampai saat ini belum mengeluarkan rekomendasi resmi untuk mengusung mantan gubernur Jakarta periode 2017-2022. 'Ya kita lihat nanti, pendaftaran tgl berapa ya? 27 agustus, kita lihat perkembangannya kayak apa,' ujarnya.
Anies melanjutkan, peraturan lelang tersebut sudah dilakukan dan di tata kelola itu menjadi lebih baik. Terlebih, bila proses lelang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang dijalankan.
"Kalau tidak dijalankan dengan benar berpotensi menimbulkan permasalahan, tugas dari pemerintah daerah, menurut saya memastikan dengan benar," ujarnya. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
kata Anies berbagai tahapan Pilpres 2024 belum rampung secara resmi.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan hasil quick count dan real count sementara, Prabowo-Gibran unggul jauh dari dua pesaingnya. Prabowo-Gibran bahkan menang satu putaran.
Baca SelengkapnyaTeguh mengatakan, penyaluran bansos merupakan titik rawan jika dilakukan pada saat Pilkada.
Baca SelengkapnyaAnies mengatakan kalau ada kesempatan maju, maka dia siap untuk meneruskan gagasan perubahan.
Baca SelengkapnyaSetelah purnatugas, ternyata Anies masih meninggalkan sederet janji-janji yang masih menjadi persoalan di Jakarta.
Baca SelengkapnyaTidak benar jika Anies nantinya terpilih menjadi presiden, seolah-olah semua program dan kebijakan pemerintahan saat ini akan diubah secara serampangan.
Baca SelengkapnyaOtorita IKN menyatakan keberlanjutan proyek ibu kota baru tersebut bakal tetap diteruskan.
Baca SelengkapnyaAnies mengaku perlu mempersiapkan diri dengan beristirahat sejenak sebelum menentukan langkah berikutnya usai mengikuti kontestasi Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaWakil Sekretaris Jenderal PKB, Syaiful Huda mengungkapkan alasan DPP belum menentukan sikap mengusung Anies.
Baca SelengkapnyaAnies belum mengambil keputusan terkait maju atau tidak di Pilkada Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaPDIP akan tetap mendaftarkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca SelengkapnyaSemua pembangunan di IKN Semua dijalankan sesuai standar operasional yang tertuang di dalam kontrak
Baca Selengkapnya