Follow
Pemprov DKI utang Rp 18 M uang bau sampah untuk warga Bantargebang
Merdeka.com - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, akan menalangi biaya kompensasi uang bau sampah kepada belasan ribu warga yang bermukim di sekitar TPST Bantargebang. Sebab, DKI selaku pemilik TPST tersebut belum membayar uang bau sampah sejak tri wulan ke tiga yang mencapai Rp 18 miliar.
Asisten Daerah II, Kota Bekasi, Dadang Hidayat, mengatakan uang community development belum dibayar oleh DKI karena APBD Perubahan di sana belum bisa dicairkan. Adapun, dana kompensasi yang belum dibayar mulai Juli-September dan Oktober-Desember.
"Kita bisa ambil dari kas daerah. Nanti diganti oleh DKI, tapi sebelum Desember 2016," kata Dadang, Jumat (28/10).
-
Bagaimana cara mengatasi masalah sampah di Bantargebang? Demi menghindari longsor, maka dilakukan teknik terasering. "Jadi langkah itu yang kita terapkan sembari menunggu dibangunnya ITF di Jakarta.," kata Kepala Satuan Pelaksana TPST Bantargebang UPST DKI Jakarta, Handoko Raitno Solusi Lain Tahun ini, pabrik pengolah sampah atau refuse-derived fuel (RDF) plant akan dibangun di Bantargebang.
-
Apa yang dilakukan Pemkab Bantul untuk mengatasi sampah? “Mohon kerja sama kabupaten/kota untuk mengambil langkah-langkah penanganan sampah secara mandiri di wilayah masing-masing. Penutupan itu juga hasil kesepakatan rapat Sekda DIY dengan Sekda Kabupaten Sleman, Sekda Kabupaten Bantul, dan Sekda Kota Yogyakarta,“ katanya melalui sebuah surat edaran.
-
Kenapa Banyumas menjadi wilayah darurat sampah pada tahun 2018? Puncaknya pada tahun 2018, wilayah Banyumas dinyatakan sebagai wilayah darurat sampah. Saat itu masalah sampah di Banyumas sudah sampai tahap yang mengkhawatirkan.
-
Kapan DKI Jakarta menyaring sampah kiriman? Pada hujan yang terjadi awal bulan November, DKI Jakarta menyaring lebih dari 70 ton sampah kiriman di Kali Ciliwung.
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
-
Kenapa rumah dinas bupati terbengkalai? Dilansir dari kanal YouTube Bucin TV, istana putih itu dari awal direncanakan akan menjadi rumah dinas bupati. Namun setelah selesai dibangun pada tahun 2013, rumah itu tidak pernah digunakan sama sekali.
Setelah pengelolaan TPST Bantargebang diambil alih oleh pemerintah DKI, Dinas Kebersihan Kota Bekasi mendata ulang jumlah keluarga penerima dana community development. Hasilnya, data terbaru jumlah penerima mencapai 18 ribu keluarga.
"Jumlah itu naik dari sekitar 15 ribu keluarga. DKI juga menjanjikan menaikkan nilai kompensasi dari Rp 300 ribu per tiga bulan menjadi Rp 500 ribu," ujarnya.
Adapun, warga penerima uang community development tersebut berada di tiga kelurahan di Kecamatan Bantargebang. Yakni, Kelurahan Cikiwul, Sumur Batu, dan Ciketing Udik.
Kepala Dinas Kebersihan Pemprov DKI, Isnawa Adji mengatakan, Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama sudah berkirim surat kepada Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengenai dana talangan kompensasi uang bau kepada warga di sekitar TPST Bantargebang.
"Pak Gubernur sudah berkirim surat ke Pak Wali Kota Bekasi untuk bisa ditalangin dulu pembayaran dana kompensasi (CD)," kata Isnawa. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
ITF Sunter Disetop, Jakpro: Modal Rp577 Miliar Belum Terpakai Sama Sekali
Baca Selengkapnya
Pemprov DKI kekurangan pembiayaan untuk membangun RDF Plant dalam penyusunan APBD tahun 2024.
Baca Selengkapnya
DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca Selengkapnya
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta Pemprov agar segera mengevaluasi penanganan banjir
Baca Selengkapnya
BPKAD DKI mengklaim penyusunan anggaran 2024 sudah melewati penghitungam yang matang dan realistis
Baca Selengkapnya
Setelah purnatugas, ternyata Anies masih meninggalkan sederet janji-janji yang masih menjadi persoalan di Jakarta.
Baca Selengkapnya
Diketahui genangan banjir ini telah melanda kawasan tersebut selama lebih dari lima bulan.
Baca Selengkapnya
"Alokasi ini tidak ada di kota-kota lain di Indonesia hanya ada di Jakarta dan besarnya luar biasa Rp 18,96 triliun," kata Heru
Baca Selengkapnya
Banjir melanda kota Depok sejak sore hingga menjelang malam.
Baca Selengkapnya
Padahal sampah di rumah warga sudah menumpuk sejak beberapa hari lalu.
Baca Selengkapnya
Seluruh pimpinan Fraksi dan Komisi di DPRD DKI Jakarta mayoritas tidak menyetujui permohonan pinjaman daerah itu.
Baca Selengkapnya
Sebanyak 15 anggota DPRD Palembang terancam dipidanakan
Baca Selengkapnya