Pemprov Jabar Alokasikan Dana Tanggap Darurat Rp 50 miliar

merdeka.com Sekitar 6 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan Rp 50 miliar melalui anggaran tanggap darurat untuk perbaikan wilayah, logistik dan infrastruktur terdampak bencana. Dengan demikian, alasan kekurangan dana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar tidak berlaku lagi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Iwa Karniwa mengatakan, kebijakan itu merupakan instruksi dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Anggaran yang diturunkan diharapkan bisa memperbaiki kondisi wilayah terdampak.

"Prioritas adalah perbaikan jembatan dan jalan yang putus di beberapa titik oleh banjir dan longsor," katanya saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (15/11).

Orang lain juga bertanya?

Saat ini, pihaknya menunggu data yang disampaikan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jabar terkait daerah mana saja yang perlu perbaikan, termasuk tingkat kerusakannya.

Setelah itu, nilai kebutuhannya tinggal diajukan pada Gubernur melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk mengalihkan dana tidak terduga ke pembangunan jembatan menjadi belanja langsung di Dinas Bina Marga.

Terkait logistik, BPBD harus terlebih dahulu mengajukan anggaran yang dibutuhkan. Semuanya harus berdasarkan hasil temuan di lapangan.

"Alokasi Rp 50 miliar tersebut berlaku sampai Desember 2018," terangnya.

Sebelumnya, Kepala BPBD Jabar, Dicky Saromi mengatakan bahwa persediaan logistik semakin menipis. Hal ini dikarenakan peristiwa bencana selalu meningkat.

Ia mengungkapkan bahwa ditandatanganinya pengajuan penganggaran Rp 750 juta pada APBD Perubahan 2018 Jabar belum memenuhi kebutuhan. Untuk menutupinya, ia mengandalkan bantuan dari organisasi atau dinas di pemerintahan.

"Sejak awal tahun susah dibagikan. Logistiknya sekarang hampir habis. Di APBD Perubahan kita dapat tambahan untuk pembelian logistik Rp 750 juta," ujarnya.

Terpisah, Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto menginstruksikan jajarannya melakukan penyelidikan terkait ada potensi bencana banjir dan longsor, yang terjadi di seluruh wilayah hukum Polda Jabar.

Ia menjelaskan, penyelidikan mencakup hal yang berbau pelanggaran. Seperti penebangan pohon di bukit yang dilarang.

"Siapa yang melakukan penebangan seperti yang lalu diproses hukum," ungkap Agung usai memimpin Apel Gelar Siaga Darurat Bencana.

Jika dalam penyelidikannya didapati faktor kesengajaan, maka pelaku dan pihak terlibat akan diproses secara hukum. ‎"Iya kalau ada temuan kita proses hukum‎, ditindak lanjuti kalau ada alat bukti diproses hukum‎," tegasnya.

(mdk/fik)