Pemprov Jabar Imbau Masyarakat Tak Cetak Sertifikat Vaksin

Merdeka.com - Masyarakat diminta untuk tidak mencetak sertifikat vaksin melalui pihak ketiga. Pasalnya, data kependudukan yang terdapat di dalamnya berpotensi bocor hingga digunakan oleh pihak tak bertanggung jawab.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum menyatakan, saat ini banyak yang menawarkan pencetakan kartu vaksin Covid-19. Hal ini tidak terlepas bahwa sertifikat vaksin Covid-19 menjadi syarat perjalanan ataupun mengunjungi mal.

Masyarakat cukup mengunduh sertifikat vaksin Covid-19 melalui laman pedulilindungi.id atau diakses melalui SMS. Hasil unduhan sertifikat vaksin Covid-19 bisa disimpan secara digital.

"Sekarang ramai adanya kartu vaksin yang dicetak oleh pribadi di berbagai percetakan. Harapan kami sesuai dengan imbauan pemerintah pusat hal tersebut jangan dilakukan karena setiap orang sudah punya barcode masing-masing tinggal di-scan, tidak perlu cetak kartu," kata Uu, Jumat (13/8).

"Dikhawatirkan, saat proses pencetakan terdapat data pribadi, kemudian malah disampaikan ke pihak lain, tidak menutup ada orang iseng, memanfaatkan yang rugi diri kita sendiri," tambahnya.

Dalam sertifikat vaksin Covid-19 terdapat data pribadi yang sensitif, seperti NIK dan QR Code yang berisi data pribadi lainnya. Sehingga pemegang sertifikat vaksin bertanggung jawab atas keamanan data pribadi, dan tidak ada jaminan tempat mencetak sertifikat vaksin bisa menyimpan data dengan baik dan aman.

Menyimpan barcode vaksinasi di smartphone lebih aman dibandingkan mencetak secara fisik, apalagi dicetak oleh pihak lain. Namun bila berkeinginan, masyarakat disarankan mencetak sendiri.

"Kenapa pemerintah mengimbau, karena dikhawatirkan ada dampak yang negatif. Cukup smartphone yang dimiliki, disitu ada barcode, selesai, disitu bisa jadi bukti untuk kemanapun, ke mal, naik pesawat terbang, dan yang lainnya," katanya.

"Dikhawatirkan ada penyalahgunaan yang tidak diharapkan, kemarin dengar ada NIK yang dipakai oleh orang lain, ramai, yang rugi dia sendiri, mau dipakai, ternyata NIK yang bersangkutan sudah dipakai orang lain," imbuhnya.