Follow
Pemprov Jabar jamin RS pemerintah bersih dari vaksin palsu
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta masyarakat untuk tidak khawatir terkait terungkapnya kasus peredaran vaksin palsu yang merebak akhir-akhir ini. Para orangtua juga diminta tetap mengantarkan anak-anaknya menjalani vaksinasi melalui rumah sakit maupun klinik terdekat.
Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, Alma Lucyati meminta pemberian vaksin tetap menjadi prioritas utama, khususnya kesehatan anak. Apalagi, pemerintah telah menyiapkan program vaksinasi ulang terhadap anak-anak korban vaksin palsu.
"Vaksin ulang disiapkan oleh Kementerian Kesehatan. Masyarakat harus tetap percaya, bahwa pelayanan kami ini masih terstandar, tetap terbaik. Vaksin ini prioritas utama, preventif lebih baik dari kuratif. Agar anak-anak tidak terserang penyakit," kata Alma, Sabtu (16/7).
-
Kenapa anak harus divaksinasi? Vaksinasi atau imunisasi adalah langkah penting dalam menjaga kesehatan anak-anak kita.
-
Bagaimana vaksin melindungi anak? Pemberian vaksinasi ini merupakan langkah penting untuk mencegah munculnya sejumlah masalah kesehatan.
-
Bagaimana cara meningkatkan ketahanan kesehatan melalui vaksin? Menkes Budi juga menambahkan, untuk mendukung ketahanan kesehatan, diperlukan penelitian yang berkelanjutan dan mengikuti perkembangan teknologi. Pemerintah melalui berbagai program terus mendorong pengembangan vaksin berbasis teknologi terkini.
-
Apa dampaknya jika anak tidak divaksinasi? Tidak memberi vaksin pada anak bisa menyebabkan sejumlah dampak kesehatan yang tidak diinginkan.
-
Kenapa vaksin dalam negeri penting? Hal ini disampaikannya saat meresmikan fasilitas produksi vaksin PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia di Kabupaten Bogor, pada Rabu (11/9). Menkes Budi menekankan bahwa pengalaman sukses dalam mengembangkan Vaksin Merah Putih menunjukkan betapa krusialnya memiliki berbagai jenis vaksin untuk memastikan keamanan kesehatan masyarakat.
-
Mengapa vaksin kanker penting bagi masyarakat? Putin menggambarkan pencapaian ini sebagai langkah penting menuju terobosan medis yang bisa membawa manfaat besar bagi masyarakat.
Untuk itu dia menyarankan pada orang tua untuk melakukan vaksinasi yang berada di bawah naungan pemerintah seperti rumah sakit pelat merah, puskesmas, dan posyandu. Berbagai tempat tersebut mendapat pengawasan ketat terkait asal usul vaksin sehingga dapat dipastikan keasliannya. Regulasi yang ditempuh untuk mendapatkan vaksin dipastikan sudah prosedural.
Pemerintah saat ini tengah mendata anak-anak yang akan menjalani vaksin ulang, terutama di tempat rumah sakit yang diketahui mengedarkan vaksin palsu.
"Saya sudah berkirim surat ke rumah sakit dan bidan yang namanya disebut (sebagai tempat beredarnya vaksin palsu), untuk melihat nama-nama anak yang vaksinasi di tempatnya," ungkapnya. Langkah ini sudah sesuai arahan Kementerian Kesehatan untuk memfasilitasi anak-anak yang mendapat vaksin palsu untuk diimunisasi ulang.
Dia menuturkan, saat ini tim satuan tugas (satgas) penanganan vaksin palsu yang terdiri dari Kemenkes, Kepolisian, BPPOM, dan Biofarma tengah menyisir seluruh distributor yang turut mengedarkan vaksin palsu. Ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peredaran vaksin palsu tersebut.
"Tim tersebut melihat apakah ada vaksin palsu di provinsi lain, atau di rumah sakit lainnya," ujarnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Vaksin Polio Bisa Bikin Cacat Mitos atau Fakta? Begini Penjelasan Pakar
Baca Selengkapnya
Komnas KIPI menyebut vaksin nOPV2 telah dikembangkan sejak tahun 2011 dan mulai diberikan sejak tahun 2021.
Baca Selengkapnya
Pemkot Tasikmalaya memulai program vaksinasi rotavirus (RV) dan human papillomavirus (HPV) pada Rabu (9/8).
Baca Selengkapnya
Jamie Scott, seorang pria beranak dua mengalami cedera otak serius setelah mengalami penggumpalan darah dan pendarahan di otak usai mendapatkan vaksin itu p
Baca Selengkapnya
Menkes angkat bicara mengenai efek samping vaksin Covid-19 AstraZeneca
Baca Selengkapnya
Cakupan imunisasi PCV pada bayi tahun 2023, yakni sebanyak 139.887 atau 84,48 persen.
Baca Selengkapnya
Total jenis vaksin yang diberikan pada anak saat ini adalah 14.
Baca Selengkapnya
Terkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca Selengkapnya
Pemprov DKI terus berupaya mempertahankan Jakarta bebas rabies dan mencegah gigitan hewan penular virus rabies (GHPR).
Baca Selengkapnya
Viral di media sosial vaksin HPV untuk mencegah kanker serviks bisa memicu kemandulan.
Baca Selengkapnya
Namun kalau untuk yang komorbid, kata Menkes, risiko tetap ada karena virusnya tidak hilang.
Baca Selengkapnya
Ketahui jadwal pelaksanaan PIN Polio Tahap 2, di mana bisa memperolehnya, serta ditujukan pada siapa saja.
Baca Selengkapnya