Pemprov Jabar Pastikan Kualitas Bantuan Pangan Terjaga

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat membantah informasi mengenai bantuan pangan berupa empat ton telur dalam kondisi busuk. Meski demikian, manajemen distribusi bantuan akan terus dievaluasi untuk memastikan kualitas pangan terjaga hingga sampai ke masyarakat.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat, Daud Ahmad mengaku sudah melakukan koordinasi dengan pihak Bulog Garut mengenai kabar telur busuk tersebut.

"Jadi empat ton pernah dikirim ke garut, namun Pemerintah Kabupaten Garut belum siap menyalurkan karena data penerima bantuan masih diolah. Sehingga, Bulog mendistribusikan ke daerah lain, ke Tasikmalaya yang sudah siap salur. Jadi, empat ton busuk itu tidak benar," katanya melalui siaran pers daring, Senin (11/5).

Di luar itu, berkaitan dengan bansos, data sementara penerima bantuan Pemerintah Provinsi berjumlah 9,38 juta KK. Rinciannya, yang menerima PKH 87 ribu KK, bantuan pemerintah non tunai sekitar 2,5 juta KK yang kemudian ada perluasan bantuan 1 juta KK.

Kemudian ada sembako bansos dari presiden di daerah Bodebek 400 ribu KK, bansos tunai dari kemensos ada 1,2 juta KK. Bantuan provinsi berdasarkan usulan data dari kab kota sekitar 1,85 juta KK, kemudian bantuan dari pemerintah kabupaten kota atau dari walikota Bupati sebanyak 1,32 juta KK. Lalu, dana desa diperkirakan ada sekitar 1 juta kk untuk seluruh Jabar.

"Per hari ini yang sudah tersalurkan hampir 160 ribu kepada KK. Ini mudah-mudahan tahap pertama yang harusnya selesai di bulan Mei bisa terselesaikan, inginnya sebelum lebaran. Sekarang data lebih ditertibkan," jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan, sudah menginstruksikan penanggungjawab harus bisa memastikan telur dan sembako yang menjadi bagian bantuan sosial non tunai provinsi berkualitas.

"Kalau ternyata bermasalah yang datang di gudang, tolong perbaiki manajemen gudangnya. Kalau bermasalah di manajemen waktu," tegasnya.

Sedangkan, Ketua Divisi Logistik Gugus Tugas, Mohammad Arifin Soedjayana menegaskan telur yang menjadi bagian bansos non tunai tepat mutu dan layak konsumsi. Prosedur pengadaannya dipastikan ketat agar tidak kadaluarsa.

Arifin menuturkan telur memiliki manajemen penyimpanan yang khusus, dimana telur tidak boleh disimpan lebih dari empat hari di gudang supaya bisa dikonsumsi warga setelah distribusi. Masa layak konsumsi telur adalah sampai 12 hari penyimpanan di suhu ruang.

Namun, untuk menekan risiko, pihaknya menerapkan bahwa batas kedaluwarsanya adalah 10 hari. "Itupun dengan asumsi maksimal usia penyimpanan empat hari harus dibagikan," katanya.

Selama ini, telur dipasok dari daerah asal. Misalnya, telur yang akan dibagikan di Garut adalah yang berasal dari Garut. Begitu juga dengan Ciamis atau Tasikmalaya. "Kalaupun tidak terserap untuk dibagikan ke daerah tetangga, telur-telur tersebut akan segera dimasak di dapur umum dan kalaupun ada yang rusak akan segera dimusnahkan," pungkasnya.