Pemprov Jabar Tak Bisa Bendung Ratusan Ribu Pemudik

Merdeka.com - Di tengah upaya pengajuan pembatasan sosial skala besar (PSBB), Pemerintah Provinsi Jawa Barat dihadapkan pada situasi gelombang pemudik. Sejauh ini, sudah ada sekitar 240 ribu warga dari daerah atau provinsi lain ke Jawa Barat.

Sekretaris sekaligus Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan (GTPP) Covid-19 Jawa Barat, Daud Achmad mengatakan, imbauan untuk menahan mudik terus dilakukan secara masif.

"Kabupaten dan kota termasuk kita juga terus lakukan sosialisasi untuk tidak mudik. Untuk diketahui, dari data sementara yang kita terima, itungan kasar sudah ada 240 ribu pemudik. Sebagai perbandingan, puncak mudik tahun 2019 itu ada 3,8 juta pemudik yang masuk ke Jabar," katanya dalam konferensi pers, Selasa (7/4).

Pemerintah provinsi yang dipimpin oleh Gubernur Ridwan Kamil ini belum bisa secara tegas melakukan pelarangan. Pasalnya, pengajuan PSBB kepada pemerintah pusat masih terkendala beberapa hal teknis.

Salah satu argumen yang diandalkan adalah data valid mengenai hasil rapid test virus Corona (Covid-19). Sayangnya, data ini masih belum maksimal. Dari alat yang sudah didistribusikan sekitar 63.120 unit ke kabupaten kota, data yang masuk baru berjumlah 21.646. Hasil sementara, ditemukan warga yang terindikasi positif sebanyak 826 orang atau 3,8 persen. Data lanjutan masih dalam proses untuk diverifikasi.

Langkah penanggulangan berupa jaringan pengamanan sosial berupa bantuan pun masih belum bisa terealisasi. lagi-lagi terkendala verifikasi data dari pemerintah tingkat II yang belum rampung.

Upaya pencegahan dan menekan pandemi belum bisa berjalan maksimal. kebijakan membangun pusat karantina untuk warga yang datang dari wilayah lain, terutama yang masuk kategori episentrum masih belum siap.

"Tentunya hal ini jadi perhatian dan antisipasi bagi kita di provinsi dan kami berharap kabupaten dan kota juga sudah ada yang berinisiatif untuk membangun karantina ini khususnya bagi pendatang dan kami terus berkolaborasi dengan kabupaten dan kota," ungkap Daud.

"Kalau seandainya memang di kabupaten dan kota perlu karantina dan kebetulan tidak ada tempat, dan kebetulan ada asset provinsi di sana, itu bisa dibicarakan antara pemerintah kabupaten dan kota dengan provinsi," pungkasnya.