Pemprov Jabar Targetkan Tol Jatiasih-Sadang Beroperasi 2020
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan Tol Jatiasih-Sadang bisa beroperasi pada tahun 2020. Saat ini, proyek yang menelan biaya Rp 14 triliun ini masih dalam proses pembebasan lahan.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Iwa Karniwa mengatakan, hal yang bersifat untuk pembebasan lahan, seperti persetujuan penetapan lokasi oleh Gubernur sudah diterbitkan. Semuanya tinggal menyelesaikan sesuatu yang bersifat teknis. Di antaranya, memproses perizinan penggunaan lahan dari Perhutani.
Sementara itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) juga nantinya akan berperan dalam memberikan perizinan penggunaan lahan secara daring lewat proses Online Single Submission.
-
Bagaimana cara mengurus legalitas tanah? Namun sebaliknya, anda perlu mengurus sendiri surat-surat dan dokumen legalitas tanah. Hal tersebut mungkin memerlukan bantuan notaris dan tentunya akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.
-
Di mana eksekusi lahan terjadi? Kericuhan terjadi saat eksekusi lahan 1 hektare dan ruko enam pintu di Jalan Baru, Payo Selincah, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Senin (18/12).
-
Kenapa pembebasan lahan IKN dipercepat? 'Regulasi itu menjadi payung hukum sehingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat dilakukan percepatan, agar pengerjaan pembangunan berjalan seiring proses pembebasan lahan bergulir,' kata Alimuddin di Penajam, Sabtu.
-
Dimana tempat mengurus sertifikat tanah? Anda dapat mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan membawa seluruh dokumen dan syarat yang berlaku.
-
Dimana Jokowi bagi sertifikat lahan? Presiden Jokowi menunjuk salah satu warga untuk membacakan Pancasila, usai membagikan 2.000 sertifikat lahan di Cilacap, Jawa Tengah.
-
Siapa yang bisa membantu mengurus sertifikat tanah? “Kalian bisa mendapatkan sertifikan tanah secara mandiri ataupun meminta bantuan PPAT lhoo!!,“ tulis ppid.semarangkota.go.id dikutip di Jakarta, Kamis (27/7).
"Kabid DPMPTSP akan meminta Dinas Kehutanan untuk melakukan verifikasi di lapangan dan hasilnya adalah semacam rekomendasi teknis untuk bahan Pak Gubernur mengambil keputusan dan memberi rekomendasi ke Kementerian LHK," katanya di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (22/3).
Rencananya, tol ini dibangun sepanjang 64 kilometer untuk memperlancar peredaran arus barang dan orang. "Target operasi direncanakan 2020," jelasnya.
Iwa menjelaskan tol yang masuk Proyek Strategis Nasional tersebut diperkirakan bakal menelan hingga Rp 14,6 triliun. Dari jumlah itu, biaya konstruksi mencapai Rp 8,8 triliun, dan biaya tanah sekitar Rp 10 triliun.
Disinggung mengenai skema pembiayaan, proyek ini dilaksanakan dengan menggunakan skema bussiness to bussiness (B2B). Sehingga, tanggung jawab pendanaan berada di tangan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang menangani proyek tersebut.
"Artinya BUJT yang menangani semuanya, baik itu menggunakan dana internal perusahaan atau menggunakan dukungan pinjaman dari perbankan," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
AHY mengaku diperintahkan Presiden Jokowi untuk menangani persoalan lahan dengan pendekatan yang baik.
Baca SelengkapnyaJalan tol yang bisa digunakan secara fungsional sepanjang 27 km.
Baca SelengkapnyaRencana pembangunan tol ke stasiun masih tahap pengukuran.
Baca SelengkapnyaPemerintah Siapkan Ganti Rugi Plus untuk 2.068 Hektare Lahan Warga Terdampak di Ibu Kota Nusantara, Skema Ditawarkan Seperit Ini
Baca SelengkapnyaDi tahun 2024, targetnya ada 100 Kota/Kabupaten dideklarasikan sebagai Kota/Kabupaten Lengkap.
Baca SelengkapnyaSelesainya ruas Tol Bangkinang-XIII Koto Kampar tidak terlepas dari peran serta Kementerian ATR/BPN.
Baca SelengkapnyaHadi menargetkan ada 100 kabupaten/kota Lengkap pada tahun 2024.
Baca Selengkapnya