Pemprov Jabar Tiadakan Penyekatan Kendaraan Saat Nataru

Merdeka.com - Pemerintah pusat memutuskan tidak ada penyekatan kendaraan saat momen libur natal dan tahun baru. Meski demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat beserta unsur TNI Polri sudah menyiapkan teknis mengantisipasi kepadatan kendaraan hingga potensi lonjakan kasus Covid-19.

Hal itu disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil saat Rakor Lintas Sektoral Operasi Lilin Lodaya 2021 di Mapolda Jabar, Kamis (16/12). Dalam acara itu hadir pula Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dan Menko PMK RI, Muhadjir Effendy.

“Jawa Barat sudah sangat siap, tadi detil per detil sudah kita laporkan, dari yang pertama mengomunikasikan pesan presiden, pesan pak Menko PMK, Menhub bahwa tidak ada penyekatan di jalan, yang ada itu pengetatan prokes, termasuk nanti pengecekan vaksin, pengecekan peduli lindungi, antigen dan sebagainya,” kata Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil.

Ia menyadari, kebijakan meniadakan penyekatan kendaraan menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Terlebih, wilayah Jawa Barat menjadi daerah perlintasan dan juga tujuan masyarakat dari luar provinsi.

Pihak Polda dibantu TNI, Emil sebut sudah siap bersiaga di jalur padat kendaraan saat musim liburan. Selain mengurai kemacetan, pemeriksaan protokol kesehatan akan dilakukan.

Lalu, fokus lainnya adalah pengetatan di kawasan pariwisata. Pemeriksaan sertifikat vaksin Covid-19 hingga pembatasan kapasitas pengunjung menjadi protap yang harus diperiksa setiap saat.

“Yang paling utama adalah kebijakan pengetatan di destinasi pariwisata yang Pak Kapolda sudah siapkan personel untuk memastikan seleksi melalui aplikasi PeduliLindungi itu dilaksanakan,” terangnya.

Larang ASN Berlibur dan Rayakan Tahun Baru

Di sisi lain, Emil sudah memberikan surat khusus kepada para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar mengurangi pergerakan hingga melarang merayakan tahun baru.

Upaya ini dilakukan dalam rangka menjaga keterkendalian kasus Covid-19 di Jawa Barat.

“Kita juga mengurangi pergerakan dengan pelarangan pergerakan PNS (ASN) kecuali kedinasan, sekolah juga tidak libur, pelarangan kegiatan perayaan pergantian tahun baru, di hotel, outdoor, dan di jalanan,” jelas dia.

“Oleh karena itu kami akan siaga satu full di lapangan untuk memastikan semua arahan presiden ini berlangsung baik dan dimonitor epidemiologinya, insyallah dua minggu setelahnya tidak ada peningkatan kasus,” kata Emil.

Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendi mengaku perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat beserta Polda Jabar dan Kodam III Siliwangi sudah sangat baik

“Secara umum saya sangat puas dengan persiapan dan perencanaan dari pemprov jabar dan seluruh jajaran dan forkopimda di dalam menyiapkan libur nataru di wilayah Jawa Barat,” kata Muhadjir.

Sedangkan Menhub, Budi Karya Sumadi mengingatkan bahwa protokol kesehatan, tes antigen hingga vaksinasi Covid-19 menjadi hal yang tidak boleh luput dalam pemeriksaan warga.

“Nah secara khusus memang kerharusan dua kali vaksinasi itu diharuskan, dengan antigen, dan sudah 26 juta divaksin ini jadi modal bagi jabar untuk melakukan pergerakan,” tutup Budi. (mdk/fik)