Pemprov Jabar Verifikasi 1,9 Juta Warga Terdampak Corona, Bantuan Dibagi 3 Kelompok

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk sementara sudah memverifikasi sekitar 1,9 juta warga miskin dan berpenghasilan rendah sebagai calon penerima bantuan di masa pandemi corona (Covid-19). Total anggaran yang disiapkan sekitar Rp 4 triliun.

Bantuan sosial yang bersumber dari APBD Pemprov Jabar itu berupa uang tunai dan pangan nontunai senilai Rp500 ribu. Rinciannya, bantuan tunai sebesar Rp150 ribu per keluarga per bulan, dan bantuan pangan nontunai mulai beras 10 kg, terigu 1 kg, Vitamin C, makanan kaleng 2 kg (4 kaleng), gula pasir 1 kg, mi instan 16 bungkus, minyak goreng 2 liter, dan telur 2 kg, senilai Rp350 ribu per keluarga per bulan.

Bantuan tunai dan pangan non tunai dari Pemprov Jabar dengan anggaran sebesar kurang lebih Rp4,6 triliun (di luar untuk distribusi) tersebut, rencananya disalurkan selama empat bulan dari April hingga Juli.

Di Jabar khususnya Bogor, Depok dan Bekasi, penerima bantuan tersebut dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama, Kelompok A, yaitu warga yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh pemerintah pusat.

Kedua, Kelompok B, yakni warga non-DTKS alias warga yang menjadi rawan miskin atau miskin baru akibat pandemi Covid-19. Ketiga, Kelompok C, adalah Kelompok B yang juga merupakan perantau alias tidak ber-KTP sesuai domisili maupun orang daerah Jabar.

"Saat ini telah dilakukan verifikasi terhadap 1,9 juta data-data penerima bantuan oleh RW. Sementara Pemda Provinsi Jabar pun terus berkoordinasi dengan pemda kabupaten kota dan pihak terkait agar tidak ada duplikasi," kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar Daud Achmad melalui keterangan tertulis, Rabu (15/4).

Nantinya, mekanisme penyaluran bansos senilai Rp500 ribu dilakukan atas kerja sama Pemda Provinsi Jabar dengan Kantor Regional V Jabar dan Banten PT Pos Indonesia, untuk kemudian dikirimkan ke alamat penerima melalui ojek online (ojol) dan ojek pangkalan (opang) yang sudah terdaftar di PT Pos.

Untuk biaya pengiriman lewat ojek tersebut, Pemprov Jabar akan mengucurkan anggaran Rp 281,795 miliar. rencananya, distribusi dilakukan pada tanggal 15 atau 16 April, fokus wilayah Bogor, Depok dan Bekasi yang berlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Ia mengimbau masyarakat, organisasi, maupun komunitas yang akan memberikan bantuan kepada warga terdampak pandemi untuk berkoordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) setempat.

"Di Jabar, yang tidak ber-KTP Jabar pun, Pak Gubernur (Ridwan Kamil) menjamin (bantuan) itu karena bagaimana pun mereka tinggal di Jabar. Jangan sampai yang tinggal di Jabar kelaparan," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, bansos dari Pemprov Jabar tersebut merupakan salah satu dari tujuh pintu bantuan kepada warga terdampak pandemi Covid-19, khususnya di zona merah persebaran yaitu Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek).

Ketujuh pintu itu adalah Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Dana Desa (bagi kabupaten), bantuan sosial (bansos) dari presiden, bansos provinsi, serta bansos dari kabupaten/kota.