Pemprov Jateng dan Polisi Bentuk Satgas Tertibkan Penambangan Ilegal
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kepolisian Daerah Jateng sepakat membentuk Satuan Tugas Puser Bumi untuk menertibkan praktik penambangan tidak berizin di provinsi setempat.
"Tadi ada ide dari Pak Kapolda menurut saya bagus banget, membuat Tim Puser Bumi. Insya Allah dua hari ini selesai timnya," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo usai memberikan arahan di acara Focus Group Discussion "Mewujudkan Good Mining Practice" di Gedung B lantai 5 Kantor Pemprov Jateng, Semarang dilansir Antara, Kamis (16/12).
Menurut Ganjar, Satgas Puser Bumi ini lahir dari keresahan masyarakat yang diterimanya setiap hari melalui berbagai kanal laporan. Dirinya mengaku setiap hari mengkhawatirkan praktik Galian C pada kondisi cuaca saat musim hujan.
-
Kenapa Ganjar bilang rakyat sering sakit hati? 'Maka insyaallah Ganjar-Mahfud akan membawa amanah ini, agar kita lagi-lagi saya ceritakan sering kali rakyat sakit hati karena kepercayaan yang diberikan tidak amanah, ketika berbicara seringkali bohong, betul. Ketika dikasih kepercayaan sering kali berkhianat,' tegas Ganjar.
-
Siapa yang sering membuat Ganjar mendengar keluhan? Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengaku sering mendapat keluhan dari masyarakat selama berkeliling di berbagai daerah.
-
Kenapa warga melaporkan penemuan gundukan tanah itu? Karena khawatir, warga melaporkan penemuannya ke polisi.
-
Apa saja keluhan petani bawang merah kepada Ganjar? Ganjar mencatat tiga keluhan utama para petani bawang merah di sana, yakni pupuk, pasar untuk jual hasil panen, dan ketersediaan pengairan lahan.
-
Bagaimana Ganjar menanggapi laporan pungli? “Makanya kita ambil tindakan tegas, jadi kita langsung Plh. Kita langsung tarik dulu, kita pindah dulu. Kemudian ini agar menjadi perhatian bagi semuanya untuk tidak main-main. Hal-hal aduan selalu datang maka model-model semacam ini ya kita butuh bantuan masyarakat. Laporgub sudah cukup bagi saya untuk bisa melaporkan,“ tegasnya.
-
Siapa yang melaporkan Ganjar ke KPK? Laporan yang dilayangkan Indonesia Police Watch (IPW) atas dugaan gratifikasi Rp100 miliar dengan terlapor mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo harus dipisahkan dari politik.
"Saya tuh deg-degan hampir tiap hari diingatkan terus bahwa kondisi cuaca lagi seperti ini. Kalau kemudian mereka yang menambang apalagi ilegal, tidak sesuai dengan tata cara penambangan yang baik, maka bencana itu tinggal nunggu," ujarnya.
Ganjar menyebut ancaman tersebut tidak boleh dipungkiri oleh siapapun sebab korbannya tak hanya jiwa, tapi kerusakan lingkungan bahkan cerita hilangnya mata air.
"Penambangan ilegal seain membahayakan, juga tidak ada manfaatnya. Kalau tidak dapat apa-apa rakyat apalagi, jalannya jalannya rusak 'piye'? Rakyat hampir tiap hari masuk ke 'handphone' saya ini ngamuk. Friksi sosial terjadi," kata Ganjar.
Dengan dibentuknya tim Satgas Puser Bumi, Ganjar berharap para penambang lebih tertib dalam beraktivitas, apalagi dalam kegiatan diskusi tersebut tidak hanya melibatkan kepolisian, tapi juga diikuti perwakilan Kementerian ESDM yakni Dirjen Minerba.
"Kalau minggu depan, Senin kita bisa sosialisasikan, maka kita akan pertemukan. Satu nambangnya benar, 'ngangkutnya' benar, digunakan untuk proyek yang benar," ujarnya.
Apalagi, Ganjar membeberkan setidaknya dibutuhkan 71 juta meter kubik hasil penambangan untuk digunakan proyek stategis nasional (PSN), namunsaat ini baru terpenuhi 21 juta meter kubik.
Ganjar juga telah meminta Dinas ESDM Jateng menghitung rencana detil tata ruang agar khusus penambangan bisa dikerjakan sesuai aturan dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional.
"Nah para penambang kami minta untuk mereka yang punya hati, jangan 'awur-awuran" gitu lho dan beberapa tadi sudah mengaku banyak yang menerima, lagi eksplorasi juga sudah mengeksploitasi. Nah pengakuan pengakuan dosa mereka kami kumpulkan hari ini untuk bisa kita perbaiki, mudah-mudahan minggu depan bisa memperbaiki lah gitu ya," katanya.
Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi menambahkan, Satgas Puser Bumi ini eksekutornya dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng dan Dinas ESDM Provinsi Jateng.
"Kami akan gunakan seluruh 'stakeholder' yang ada dari mulai proses perizinan maupun penegakan hukum di wilayah jateng. Prinsipnya jangan sampai prinsipnya (penambangan) ini bisa dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa mengganggu kegiatan pembangunan nasional," ujarnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Warga menyebut Peraturan Bupati soal jam operasional truk tambang di wilayah Kosambi sekadar pajangan. Mereka minta pemkab tutup aktivitas tambang.
Baca SelengkapnyaWarga menolak aktivitas tambang karena membuat mereka gagal panen dan tercemarnya lingkungan.
Baca SelengkapnyaBudi, salah seorang warga mengaku resah dan khawatir jika ada aktivitas tambang pasir
Baca Selengkapnyaaktivitas pertambangan emas ilegal yang marak di sekitarnya membuat air menjadi keruh pekat dan menyebabkan gatal-gatal.
Baca SelengkapnyaKemarahan warga dipicu peristiwa kecelakaan dialami salah satu bocah yang tengah berboncengan lalu terjatuh dan terlindas di bagian kaki.
Baca SelengkapnyaTujuh warga di Kabupaten Blora mengalami penganiayaan oleh karyawan perusahaan tambang setelah mereka mengajukan protes terkait pencemaran udara.
Baca SelengkapnyaIshak sebagai salah seorang perwakilan warga Parung Panjang meluapkan perasaannya kepada Mulayadi selaku pimpinan Komisi V DPR.
Baca SelengkapnyaDugaan korupsi tersebut telah ramai dibicarakan di media sosial
Baca SelengkapnyaAnggota DPR mengusulkan membentuk satuan tugas (Satgas) pemberantasan aktivitas tambang ilegal.
Baca SelengkapnyaPenembakan peluru karet itu telah sesuai prosedur setelah dilakukan imbauan dan tembakan gas air mata.
Baca SelengkapnyaGeger Sampah Warga BSD Tangerang Dibuang Ilegal Bikin Warga Bogor Resah, Polisi Turun Tangan
Baca Selengkapnya