Pemprov Jatim Bantah Tudingan Data Covid-19 Tidak Valid

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim membantah tudingan Pemkot Surabaya terkait dengan validitas data pasien confirm Corona atau Covid-19. Mereka bahkan memastikan jika data yang didapatnya, salah satunya bersumber dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jatim, Heru Tjahjono mengatakan, jika data yang didapat pihaknya selama ini salah satunya bersumber dari Dinkes Pemkot Surabaya.

Namun, untuk memastikan validitas data, pihaknya juga mencari dan menerima laporan dari masyarakat, dibantu oleh BNPB, dan dinas-dinas terkait lainnya.

"Selain mencari, ada laporan, dari dinas kab/kota, dan kita ngecek juga, kita dibantu BNPB, ada dari dinas, dan tidak mungkin (tidak valid), sekali lagi nggak mungkin, ini adalah perang kita dengan Covid-19," katanya, Kamis (18/6).

Dia menegaskan, selama ini pemerintah provinsi tidak akan mengandalkan informasi berupa data yang tidak didasari oleh satu kondisi lapangan. Heru bahkan mengklaim, jika data yang diperoleh oleh Pemprov Jatim tersebut merupakan hasil olahan para pakar di bidangnya.

"Jadi tidak mungkin (data tidak valid). Jadi pemerintah provinsi tidak akan melakukan informasi berupa data yang tidak didasari oleh satu kondisi lapangan, data itu diolah oleh pakar-pakar," tegasnya.

Heru menambahkan, kasus pandemi Covid-19 ini adalah tanggungjawab semua pihak. Sehingga, menurutnya tidak mungkin Pemprov Jatim mengeluarkan data yang tidak sesuai dengan realitas di lapangan.

Apalagi, data-data yang diperolehnya tersebut berasal dari Dinkes Kota/Kabupaten, maupun dari pusat.

"Jadi sekarang ini pandemi adalah tanggung jawab kita semua. Kita tidak mungkin mengeluarkan data yang tidak sesuai dengan lapangan, berdosa. Datanya banyak, ada yang dari dinkes, ada juga data yang dari pusat," ungkapnya.

Dikonfirmasi kemungkinan adanya salah data berdasarkan domisili, ia menyebut hal-hal semacam itu telah diselesaikan dengan baik. Sehingga, tidak menjadi masalah ketika data sudah terpublikasikan.

"Misalnya ya, sakitnya di Sidoarjo, tinggalnya Surabaya. Nah itu sudah diclearkan, ndak mungkinlah, urusannya dengan orang mati. Dosa pak dosa, ngawur ae, berdosa," ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meragukan validitas data kasus confirm yang diklaim oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Kekeliruan data tersebut bahkan diklaim hingga separuh atau menyentuh angka 50 persen lebih.

“Jadi pernah saya dapat angka 280 confirm dari provinsi, itu setelah kita teliti ternyata hanya 100. Setelah kita cek lihat (lapangan) ternyata (sisanya) itu bukan orang Surabaya. Sudah ditelusuri oleh Puskesmas orangnya tidak ada di tempat (alamat) itu,” kata Koordinator Bidang Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, Febria Rachmanita alias Feny.

Ia menyatakan, bahwa beberapa hari terakhir data confirm Covid-19 warga Surabaya yang diterimanya dari Gugus Tugas Provinsi Jatim setelah di tracing ternyata tidak sesuai fakta di lapangan. Misalnya, pada tanggal 14 Juni 2020, data yang diterima sebanyak 180 kasus confirm warga Surabaya, namun setelah dicek di lapangan hanya 80 orang. Kemudian, pada tanggal 15 Juni 2020, data confirm yang diterima 280 orang, dan setelah dicek hanya 100. Lalu pada tanggal 16 Juni 2020, pihaknya menerima data 149 kasus terkonfirmasi warga Surabaya dan setelah dicek ternyata hanya ada 64 orang.

“Kita lakukan pengecekan. Begitu kita dapat data dari provinsi, puskesmas akan mencari apakah benar orangnya ada di situ, apakah benar orang itu tinggal di situ, apakah benar alamat itu ada,” katanya.

Menurut dia, adanya perbedaan data antara Gugus Tugas Provinsi Jatim dan kota karena ada nama maupun alamat yang ganda. Bahkan, ada pula data yang setelah di-tracing ternyata orang itu sudah tidak tinggal atau domisili di Surabaya, meski masih menggunakan KTP Surabaya. Ketidaksinkronan data ini persentasenya diklaim bisa mencapai di atas 50 persen.