Pemprov Jatim Minta Water Bombing Padamkan Karhutla di Gunung Arjuno-Welirang

Merdeka.com - Medan yang curam membuat upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Gunung Arjuno-Welirang memiliki kendala tersendiri. Pemprov Jawa Timur pun meminta bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk melakukan pemadaman melalui udara dengan metode water bombing.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan BNPB terkait permintaan bantuan pemadaman dengan metode water bombing. Hal ini dilakukan lantaran secara geografis kebakaran yang terjadi berada di medan yang cukup sulit dijangkau.

"Kami sudah mengirim surat dan kordinasi langsung dengan Kepala BNPB untuk meminta bantuan water bombing. Insya Allah helikopter untuk water bombing yang sedang digunakan di Jawa Barat untuk memadamkan karhutla di Gunung Malabar akan dikirim ke Jawa Timur," katanya, Senin (14/10).

Dia menambahkan, upaya pemadaman secara manual sudah pernah dilakukan. Namun titik lokasi kebakaran hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki kurang lebih lima jam. Selain itu, cuaca juga kurang mendukung karena angin bertiup sangat kencang. Kondisi itu cukup menyulitkan pemadaman.

"Ketinggian dan medan tebing curam 60 derajat ditambah angin kencang, (pemadaman) sudah empat hari ini tidak membuahkan hasil. Untuk efektivitas serta efisiensi dan mencegah karhutla semakin meluas, teknik water bombing ini sangat mendesak kita perlukan," tegasnya.

Upaya pemadaman karhutla di Gunung Arjuno-Welirang ini sendiri terus diupayakan mengingat wilayah ini merupakan kawasan konservasi yang berfungsi melindungi sistem penyangga kehidupan, pengawetan dan tempat tinggal keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa.

"Periode Agustus sampai dengan Oktober 2019 ini tercatat sudah 28 kali kasus kebakaran. Bila tidak segera ditangani akan terjadi kerusakan pada ekosistem hutan," tambahnya.

Penanganan karhutla Gunung Arjuno-Welirang ini sendiri dilakukan lintas kabupaten. Untuk penanganan darurat saat ini telah diterbitkan surat pernyataan tanggap darurat bencana kebakaran hutan oleh Pemkab Mojokerto dan segera menyusul surat pernyataan dari Pemkab Malang, Pemkot Batu dan Pemkab Pasuruan. Surat pernyataan tanggap darurat ini sebagai salah satu prosedur dilakukannya water bombing.