Pemprov Jatim Tunggu Surat Pemberhentian Risma dari Kemendagri

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga kini masih menunggu surat pemberhentian Tri Rismaharini sebagai Wali Kota Surabaya dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Risma yang kini menjadi Menteri Sosial (Mensos) dipastikan tidak akan menggunakan mekanisme pengunduran diri untuk melepas jabatannya sebagai Wali Kota Surabaya.

Kabar terakhir ini disampaikan oleh Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jempin Marbun. Ia menyatakan, berdasarkan koordinasinya dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkot Surabaya, pihaknya mendapatkan informasi bahwa penyerahan jabatan Wali Kota Surabaya akan melalui mekanisme pemberhentian oleh Kemendagri.

"Jadi ini kami dapat informasi lagi dari Kemendagri lewat BKD Surabaya. Jadi yang dipakai adalah pasal 78 Undang-Undang no 23 (2014) sama pasal 88 jadi bukan mengundurkan diri tapi diberhentikan oleh Mendagri," ujarnya saat dihubungi merdeka.com melalui sambungan telepon, Rabu (23/12).

Ia menjelaskan, berdasarkan undang-undang tersebut, kepala daerah dapat diberhentikan karena alasan meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan.

"Nah diberhentikan ini ada karena diberikan tugas oleh presiden. Nah ini memang cocok juga dasar hukumnya. Jadi setelah dilantik oleh presiden kemudian harus diberhentikan dulu oleh mendagri," tegasnya.

Ia menyebut, setelah surat keputusan (SK) pemberhentiannya keluar, maka ada dasar hukum bagi Gubernur untuk mengeluarkan surat tugas bagi pelaksana tugasnya (Plt).

Dikonfirmasi soal batas waktu soal keputusan jabatan wali kota, Jempin menyebut dalam aturan tidak ada batas waktu. Namun ia menyakini, pemberhentian atas Risma sebagai Wali Kota Surabaya akan segera keluar.

"Saya meyakini secepatnya akan keluar. Ini yang sekarang ditunggu surat keputusan Mendagri tentang pemberhentian wali kota surabaya itu. Sampai saat ini saya dan staff masih di kantor menunggu itu," tegasnya.

Demikian juga saat dikonfirmasi apakah akan timbul persoalan hukum jika nantinya surat pemberhentian Risma tak kunjung keluar, ia menyebut tidak ada. Meski ia berpesan, agar Risma tak lagi menangani kegiatan di Surabaya.

"Sebenarnya gak ada permasalahan hukum asalkan ibu wali kota ini secara riil jangan lagi menangani kegiatan di kota surabaya. Biar semua dilakukan wakil wali kota," katanya.

Lalu siapa pengganti Risma, secara undang-undang, posisi Risma akan digantikan oleh Wakil Wali Kota Wisnu Sakti Buana. Hal berbeda jika dalam suatu daerah sang wali kota tak memiliki wakil, maka Pemprov dapat menunjuk penggantinya.

Diketahui, Presiden RI Joko Widodo telah memutuskan untuk mengangkat Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial dalam perombakan kabinet pasca tertangkapnya Juliari P Batubara yang diduga melakukan korupsi dana bantuan sosial Covid-19.

Tak hanya Risma, Jokowi juga merombak lima jabatan lainnya. Adalah, Sandiaga Uno menempati posisi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) menggantikan Wishnutama Kusubandio. Lalu Wahyu Sakti Trenggono menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Edhy Prabowo yang tertangkap tangan KPK atas dugaan kasus suap izin ekspor benih lobster.

Kemudian, Menteri Agama ditempati Yaqut Cholil Qoumas. Mantan Bupati Rembang ini menggantikan Fachrul Razi. Lalu, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan menggantikan Terawan.Terakhir, Muhammad Lutfi menjabat Menteri Perdagangan menggantikan Agus Supramanto. Pelantikannya sendiri dikabarkan akan dilakukan pada Rabu (23/12) besok.