Pemprov Masih Kaji Pembatasan Pergerakan di Jawa Barat

Merdeka.com - Mekanisme kebijakan pembatasan pergerakan di Jawa Barat sesuai dengan instruksi pemerintah pusat masih belum rampung. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan, salah satu kajian pembatasan pergerakan masyarakat yang masih berproses adalah definisi kategori wilayah berdasarkan kasus temuan Covid-19.

“PSBB itu kan sedang kita kaji kriterianya yang terupdate, apa itu definisinya jika semua ukuran itu berada di bawah performa dari rata-rata nasional. Apakah kesembuhannya di bawah rata-rata nasional apa tingkat kematian lebih tinggi dan lain-lain. Jadi belum final 100 persen," katanya di Gedung Pakuan, Kamis (7/1).

“Contohnya, harusnya Karawang masuk dalam kriteria (untuk PSBB dilihat dari kasus Covid-19). Kemarin pusat kan hanya Bodebek dan Bandung Raya. Jadi hari-hari ini Pak Sekda saya perintahkan sosialisasi kepada kepala daerah karena macam-macam, ada yang 75 persen, 50 persen WFH tergantung zona merah jadi kita akan proporsional,” dia menambahkan.

Dia mengungkapkan, tantangan di Jawa Barat yaitu ketersediaan ruang rumah sakit. Untuk itu pasien Covid-19 dipindahkan ke gedung negara, sehingga rumah sakit lebih lowong untuk pasien comorbid sedang dan berat.

"Kalau sekarang comorbid ringan juga di rumah sakit. Itu yang menghabiskan ruang. Semoga dengan metode ini selesai," ujarnya.

Terlebih, secara garis besar, jika dilihat keseluruhan tingkat kerawanan Covid-19 di Jawa Barat berada di zona oranye. Namun, jika semua kajian rampung dan PSBB tetap direalisasikan, ia tidak perlu mengeluarkan Pergub baru.

“Gak perlu (ada Pergub baru) karena sudah ada Pergubnya. Ini situasional ada PSBB transisi, proporsional, mikro. Hanya satu, pengumuman dengan provinsi lain bedanya hanya itu. Kalau dari sisi apa yang diterapkan tidak ada bedanya,” tutupnya.

Terpisah, Pemerintah Kota Bandung segera memutuskan langkah pembatasan pergerakan sesuai dengan instruksi pemerintah pusat setelah melalui Rapat Terbatas (Ratas) yang digelar pada Jumat 8 Januari 2021.

"Nanti nunggu hasil. Akan banyak berubah, banyak hal," ucap Wali Kota Bandung, Oded M. Danial.

Di sisi lain, Ketua Pelaksana Harian Satgas Penanganan Covid-19 sekaligus Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna menyebut masih menunggu instruksi langsung terkait petunjuk teknis PSBB dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Kita ini baru mendapat informasi yang beredar, formalnya belum," tegasnya.