Pemprov Riau Gelar Rapat Penertiban Jutaan Hektar Kebun Sawit Ilegal

Merdeka.com - Berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada 1 juta hektare (Ha) kebun sawit di Riau tanpa memiliki izin. Pemprov Riau diminta untuk menertibkan perkebunan sawit ilegal tersebut.

Selain dikuasi masyarakat, paling besar lahan tersebut dikuasai perusahaan tanpa izin, dan ditanami kebun kelapa sawit. Bahkan banyak perusahaan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) selama menguasai hutan.

Gubernur Riau H Syamsuar menegaskan pihaknya akan melakukan penertiban perkebunan illegal. Dia sedang melakukan rapat pembahasannya penertiban itu hari ini, di Ruang Rapat Kenanga kantor Gubernur Riau, Senin (12/8).

"Iya, kami akan menertibkan perkebunan yang ilegal, tak ada izin dan sebagainya. Hari ini kita rapat," ujar Syamsuar, di kantor Gubernur Riau.

Pemprov Riau juga mengundang Badan Pertanahan Nasional Riau, Kantor Wilayah Pajak serta forkopimda lainnya. Rapat berlangsung tertutup dan belum selesai hingga hari ini. Sejumlah wartawan yang menunggu dilarang masuk oleh pejabat Pemprov Riau.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat ada 1 juta hektare kebun sawit di Riau tanpa memiliki izin. Pemprov Riau didorong untuk menertibkan perkebunan sawit ilegal tersebut.

Hal itu dikatakan Wakil Pimpinan KPK, Alexander Marwata di Pekanbaru, saat berkunjung ke Riau, Kamis 2 Mei 2019 lalu.

"Dalam catatan kami ada 1 juta hektare perkebunan sawit mengokupasi areal hutan dijadikan perkebunan kelapa sawit. Selain dikuasi masyarakat, paling besar dikuasai perusahaan tanpa izin," kata Alex.

Menurut Alex, dari koordinasi dan supervisi (korsup) ditemukan banyak perusahaan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Perusahaan-perusahaan tersebut belum pernah membayar pajak selama menguasai hutan."Perusahaan itu sudah mengeruk kekayaan bumi, namun mereka tidak pernah membayar pajak ke negara," kata Alexander.

KPK bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menertibkan perusahaan yang menguasai hutan secara ilegal tersebut. Bahkan pihaknya juga akan mengajak Geospasial dengan kebijakan satu peta.

"Dari peta di Kementerian Kehutanan, bisa jadi kawasan tersebut masih hutan. Tapi fakta di lapangan sudah jadi kebun sawit," kata Alex. (mdk/rhm)