Follow
Pemred bantah dana tabloid Obor Rakyat dari Istana
Merdeka.com - Pemimpin Redaksi Obor Rakyat Setriyadi Boediono membantah ada keterlibatan pihak istana dalam peredaran tabloid tersebut. Dia mengaku mengedarkan atas inisiatif pribadinya.
"Itu menghina saya, menganggap saya tidak mampu biayai ini (Tabloid Obor Rakyat)," ujar Setriyadi di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (23/6).
"Ini inisiatif pribadi saya, sebagai warga negara Indonesia kebetulan saya warga DKI yang merasa dibohongi Jokowi," tambahnya.
-
Apa yang dibilang Jokowi soal kampanye? 'presiden boleh berkampanye.''
-
Kenapa Jokowi blusukan ke pasar? Saat blusukan ke pasar, Jokowi juga turut cek harga kebutuhan pokok
-
Gimana caranya Jokowi ikut kampanye? Pasal 281 mensyaratkan pejabat negara yang ikut berkampanye dilarang untuk menggunakan fasilitas negara atau mereka harus cuti di luar tanggungan.
-
Bagaimana Jokowi berusaha agar tetap berkuasa? 'Diawali upaya untuk memperpanjang kekuasaan, dimulai dari upaya untuk menambah massa jabatan tiga periode, menambah massa jabatan 2-3 tahun, namun kedua upaya ini tidak berhasil,' ungkap dia.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
Kendati begitu, dirinya akan terus membuat tabloid secara terus-menerus. Menurutnya, kehadiran tabloid Obor Rakyat mendapatkan respons baik dari masyarakat.
"Obor Rakyat ini akan berlanjut terus, berlanjut dong. Ini serius, ini baru tes pasar. Pangsanya bagaimana. Ternyata responsnya luar biasa," tuturnya.
Meski tabloid itu dianggap sebagai koran kuning, namun dia menegaskan bahwa tabloid tersebut memiliki konten kritis. "Tetap kritis. Tagline kami itu Indonesia bebas bicara. Harus begitu dan itu yang kita perjuangkan tahun 98," tandasnya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ninik menegaskan mandat penyelesaian karya jurnalistik itu seharunya ada di Dewan Pers.
Baca Selengkapnya
TPN Ganjar-Mahfud membantah untuk mengusulkan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) ditunda.
Baca Selengkapnya
Hasto menyebut pemerintah semestinya mendengarkan aspirasi rakyat terhadap aturan sebelum diterapkan.
Baca Selengkapnya
Ada tiga poin tuntutan organisasi pers pada aksi unjuk rasa ini.
Baca Selengkapnya
Pihaknya menegaskan bansos ialah bantuan pemerintah untuk masyarakat yang dananya berasal dari APBN.
Baca Selengkapnya
Anggota Dewan Pers Yadi Hendriana menyebut, ada perbedaan mendasar antara KPI dengan Dewan Pers
Baca Selengkapnya
Rieke 'Oneng' emosi saat pertanyakan modal awal Tapera senilai Rp2,5 triliun di rapat paripurna.
Baca Selengkapnya
Basuki mengaku menyesal dan tidak menyangka atas timbulnya kemarahan dari masyarakat dan berbagai pihak terhadap Tapera ini.
Baca Selengkapnya
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dipanggil DPR sebagai buntut pernyataannya terkait dana bansos dari uang Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Aksi unjuk rasa untuk mengawal putusan MK terus berlanjut. Setelah mengepung Gedung KPK, demonstran kini menggeruduk markas KPU.
Baca Selengkapnya
DPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Selengkapnya
Polemik RUU Penyiaran terus bergulir, ragam penolakan masih terus berdatangan
Baca Selengkapnya