Pemuda Muhammadiyah desak Jokowi dan Kapolri copot Kabareskrim
Merdeka.com - Warga Muhammadiyah dari berbagai elemen menyatakan kegeramannya terhadap perilaku Kabareskrim Komjen Budi Waseso yang melecehkan mantan Ketua PP Muhammadyah Achmad Syafii Ma'arif sebagai salah seorang tokoh bangsa. Pernyataan Budi Waseso yang meminta Buya Syafii untuk tidak ikut campur dalam penegakan hukum dinilai sebagai sikap yang sama sekali tidak menghargai masukan dari luar.
Ketua PP Nasiatul Aisyiyah, Norma Sari mengatakan, Budi Waseso tidak saja gagal paham mencerna apa yang disampai Buya Syafii, tapi juga gagal paham dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
"Budi Waseso itu gagal paham. Dia tidak bisa menangkap sinyal dari apa yang disampaikan oleh Buya, bahwa penegakan hukum itu harus berada digaris depan pemberantasan korupsi, bukan malah mengkriminalisasi pemberantas korupsi," katanya saat menggelar konferensi pers di kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Rabu (15/7).
-
Siapa yang meminta polisi untuk tidak mengintimidasi? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengimbau agar kepolisian tidak melakukan intimidasi atau tekanan kepada seluruh pihak menjelang berakhirnya masa kampanye Pemilu 2024.
-
Apa yang diminta Komnas HAM dari Polda Jabar? 'Sebagai salah satu upaya dalam memastikan penegakan hukum atas kasus tersebut, Komnas HAM kembali meminta keterangan Polda Jawa Barat,' kata Uli dalam keteranganya, Selasa (21/5).
-
Apa yang disampaikan Syahrul Yasin Limpo pada penyidik? 'Apa yang diminta oleh penyidik dan lain-lain sudah saya sampaikan sampai tengah malam ini. Saya kira ini untuk kesekian kalinya. Saya itu,' kata SYL.
-
Apa cita-cita Kompol Syarif? 'Memang bukan mimpi saya jadi polisi. (Mimpinya) jadi tentara,' ungkapnya.
-
Kenapa Hasto melapor ke Dewas KPK? Hasto yang sudah kepalang 'baper' langsung membuat laporan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Penyidik Rossa dilaporkan atas dugaan pelanggaran peraturan Perdewas tentang kode etik dan pedoman berprilaku.
-
Kenapa Budi Waseso meminta Nadiem Makarim mencabut aturan Pramuka? 'Kalau kita bicara Pramuka jangan hanya sekarang. Artinya, itu harus berawal dari sejarah. Dari zaman kemerdekaan, sebelum kemerdakaan Pramuka itu sudah aktif dan sudah ada. Dulu namanya pandu-pandu disatukan jadi Pramuka. Di TAP/MPR juga ada, kemudian kita juga kuatkan dengan Keppres. Saya kira kita mengacu pada itu,' kata Buwas usai dikukuhkan menjadi Ketua Kwarnas Pramuka di Istana Negara Jakarta, Jumat (5/4).
Menurutnya, kegagalan paham Budi Waseso tersebut terlihat dalam kasus penetapan tersangka terhadap dua Komisioner Komisi Yudisial. Itu membuktikan jika Budi Waseso tidak paham jika pemberantasan korupsi harus didukung, bukannya malah dilemahkan dengan kriminalisasi.
"Lihat sekarang, setelah KPK dilemahkan, sekarang Komisi Yudisial, dan lagi-lagi Polri," ujarnya.
Sementara itu tokoh muda Muhammadiyah, Zuly Qodir yang juga merupakan pengajar di Ahmad Syafii Maarif School melihat permasalahan ditubuh Polri harus segera dihentikan. Sebab jika tidak, maka institusi Polri akan semakin buruk citranya di masyarakat dan semakin tidak dipercaya masyarakat.
"Saat calon Kapolri ditetap sebagai tersangka oleh KPK, lalu KPK dikriminalisasi. Permulaannya di sana. Kalau semua orang nanti dikriminalisasi, siapa orang yang mau memberantas korupsi," tambahnya.
Meski demikian dia melihat masalah ditubuh Polri sebenarnya hanyalah segelitir orang saja. Masih banyak polisi bersih yang perlu didorong untuk melakukan perubahan ditubuh Polri.
"Kita tahu masalahnya itu hanya beberapa orang saja, hanya sebagian kecil orang ditubuh polri," tandasnya.
Menambahkan hal tersebut, Aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Yogyakarta, Tri Wahyu meminta Presiden Joko Widodo untuk konsisten dengan janji nawacitanya. Dia juga meminta presiden mencopot Budi Waseso sebagai Kabareskrim.
"Kami menyerukan kepada Presiden untuk mencopot Budi Waseso," tegasnya.
Sebelumnya permintaan dicopotnya Komjen Budi Waseso menyusul penetapan tersangka pencemaran nama baik terhadap Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki dan Komisioner KY Taufiqurrahman Syahuri. Hal itu salah satunya diungkapkan mantan Ketua PP Muhammadyah Achmad Syafii Ma'ari.
Pria yang akrab disapa Buya ini meminta agar Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti memberi saksi tegas terhadap penegak hukum yang melakukan tindakan sewenang-wenang.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mahfud mengatakan, tidak boleh ada lagi tindakan intimidasi terhadap pelaku seni yang dilakukan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menegaskan akan mengevaluasi perwira tinggi TNI yang menduduki jabatan sipil.
Baca SelengkapnyaEffendi pernah mengingatkan Hasto, bahwa selama ini Jokowi turut membantu menjaga dari KPK periode lalu
Baca SelengkapnyaEffendi Simbolon mengkritik partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut yang menyerang Jokowi.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Megawati meminta Presiden Jokowi untuk membubarkan KPK.
Baca SelengkapnyaUcapan Yaqut membuat para elite PKB meradang dan langsung memberi teguran.
Baca SelengkapnyaSelain meminta Sigit tak lagi ‘bermain’ di Pilkada 2024, Megawati ingin berpesan kepada pucuk tertinggi Korps Bhayangkara itu untuk insaf.
Baca SelengkapnyaPDIP mengingatkan Effendi Simbolon tidak menjadi corong Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaKaryoto mengatakan soal pencopotan dirinya kewenangan penuh dari Kapolri selaku atasan yang berhak merotasi jabatan anggota
Baca SelengkapnyaKetua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersuara keras terkait kasus dugaan berita bohong yang menjerat Aiman Witjaksono.
Baca SelengkapnyaKetua Tim Penasihat Hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Todung Mulya Lubis menilai yang diserang dari kasus Hasto adalah Megawati dan PDIP.
Baca SelengkapnyaSelama Jokowi menjabat sebagai kepala negara, Hasto tak pernah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca Selengkapnya