Pemudik Diprediksi Naik 3 Kali Lipat, Menko PMK Berharap Tidak Picu Masalah Sosial

merdeka.com Sekitar 2 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah memprediksi jumlah pemudik pada Lebaran 2022 akan melonjak tajam. Angkanya bahkan diperkirakan sekitar tiga kali lipat dibandingkan mudik Lebaran 2019.

"Kemungkinan angka mudik sekarang ini akan cukup tajam kenaikannya. Tahun 2019 yang terakhir itu tercatat sekitar 33 juta kalau sekarang ini bisa tembus sampai 85 juta seperti yang diprediksi Kementeri Perhubungan, berarti hampir tiga kali lipat yang akan mudik," kata Muhadjir di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (21/4) sore.

"Itu, harus kita siapkan supaya tidak terjadi kemacetan yang kemungkinan besar akan terjadi. Tapi, jangan sampai menimbulkan masalah sosial yang berkepanjangan," imbuhnya.

Orang lain juga bertanya?

Kebijakan Libur Panjang

Ia memaparkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah membuat kebijakan rentang cuti bersama atau libur panjang agar para pemudik tidak bersamaan saat pulang kampung.

"Bapak Presiden, sudah membuat kebijakan rentang libur panjang. Kemudian, beliau juga sudah menyetujui adanya cuti bersama dan Bapak MenPAN-RB (Tjahjo Kumolo) juga sudah menyetujui lagi bahwa di samping para PNS, PPPK dan Ibu Kemenaker (Ida Fauziyah)," jelasnya.

Selain itu, pegawai juga boleh mengambil cuti di luar bersama. Karena liburnya cukup panjang, pemudik diharapkan tidak menumpuk pada puncak arus mudik.

Koordinasi Persiapan Mudik

Antisipasi kemacetan dilakukan di sejumlah daerah, yakni Jakarta yang menjadi titik keberangkatan para pemudik dan daerah tujuannya.

"Sasaran tujuannya itu yang paling besar di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten sekitar itu saja sebetulnya. Kalau Bali biasanya ramai untuk dikunjungi tempat pariwisata," ujarnya.

Muhadjir mengklaim persiapan mudik sudah dilakukan masing-masing pihak terkait yang memiliki tanggung jawab, seperti Kepolisian, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan terutama Pertamina.

"Sudah terkoordinasi dan mudah-mudahan semuanya lancar," ujarnya.

(mdk/yan)