Penambahan anggaran Operasi Tinombala Rp 25 miliar disetujui dewan
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding membenarkan bahwa dewan telah menyetujui penambahan anggaran operasional untuk Satgas Operasi Tinombala 2016 sebesar Rp 25 miliar.
"Kami mendukung dengan menyetujui anggaran itu. Yang penting Santoso ditangkap secepatnya," katanya dalam satu kunjungannya di Palu. Demikian tulis Antara.
Menurut politikus Partai Hanura tersebut, jika nantinya anggaran sudah digunakan dan Santoso belum ditangkap, kredibilitas institusi tersebut dapat dipertanyakan. Karena, kata dia, anggaran yang digunakan merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan.
-
Mengapa mafia TPPO terus beraksi? 'Tapi boleh dong saya memberi message kepada Pak Kapolri jangan hanya para kaki tangan atau ikan-ikan teri, ini ada bandar-bandarnya,' kata Benny dalam acara sosialisasi pencegahan TPPO di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Selasa (4/6).
-
Apa yang dilakukan TNI? Peristiwa penyiksaan yang dilakukan sejumlah prajurit TNI terhadap seorang warga Papua diduga merupakan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) viral di media sosial.
-
Bagaimana penangkapan para pelaku TPPO? Pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan dari masyarakat sekitar mengenai adanya aktivitas mencurigakan oleh ketiga pelaku.
-
Apa yang dilakukan TNI menjelang Pilkada? Pangdam mengatakan TNI tidak boleh terlibat baik secara langsung dengan mendukung salah satu pasangan calon pada pilkada, maupun juga menggunakan fasilitas TNI.
-
Apa yang dilakukan TNI-Polri di Pemalang? 'Patroli ini kami lakukan agar personel TNI-Polri dapat menyampaikan woro-woro terkait kamtibmas secara door to door dengan menyambangi rumah warga, sekaligus membagikan sedikit bantuan sembako,'
-
Bagaimana Brimob Polri mengatasi terorisme? Intensitas perlibatan kekuatan Brimob Polri dalam penanggulangan terorisme di Indonesia meningkat usai serangan teror Bom Bali I. Selain dilibatkan dalam operasi-operasi kepolisian lain, khususnya dalam menghadapi kejahatan berintensitas tinggi seperti keberhasilan Polri mengungkap kasus terorisme di wilayah Poso Sulawesi Tengah tidak terlepas dari adanya peran Korps Brimob Polri yang tergabung dalam operasi Tinombala bersama dengan TNI.
"Tapi saya tidak tahu lagi, apa kendala lagi yang didapatkan oleh aparat keamanan," ujarnya
Sementara itu, Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Rudy Sufahriadi menegaskan, operasi gabungan TNI/Polri untuk mengejar Santoso alias Abu Wardah dengan sandi Tinombala 2016 diperpanjang selama tiga bulan.
"Operasi diperpanjang hingga 90 hari ke depan. Setelah itu baru dievaluasi lagi. Insya Allah dengan perpanjangan waktu itu, kita berupaya bagaimana caranya bisa menangkap Santoso dan kelompoknya," katanya di Palu.
Perpanjangan waktu operasi terhitung mulai 10 Mei hingga 10 Agustus 2016. Selain ada perpanjangan waktu operasi Tinombala, juga dilakukan rotasi pasukan. Karena Santoso dan 24 orang anggotanya belum tertangkap.
"Hingga saat ini belum ada penambahan pasukan, namun hanya pertukaran pasukan. Pasukan yang sudah lama di Poso, kita ganti lagi dengan yang baru," jelasnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pihaknya juga telah mengajukan permohonan anggaran kontijensi sebesar atau mencapai Rp250 miliar.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut diketahui meningkat dari usulan anggaran tahun 2024
Baca SelengkapnyaAnggaran pengamanan itu digunakan untuk tahun 2023 dan tahun 2024.
Baca SelengkapnyaMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono merespons soal mangkraknya proyek Tol Gilimanuk - Mengwi.
Baca SelengkapnyaSatgas BLBI baru mengumpulkan aset dan PNBP dari para obligor dan debitur sebesar Rp35,19 triliun.
Baca SelengkapnyaThomas Lembong menyinggung soal kenaikan anggaran pengadanaan alutsista Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Baca SelengkapnyaWakil Jaksa Agung, Sunarta menyampaikan kebutuhan anggaran Kejaksaan Agung tahun anggaran 2024 sebesar Rp43,56 triliun.
Baca SelengkapnyaBambang Susantono meminta tambahan anggaran tahun 2024 sebesar Rp3,5 triliun untuk Badan Otorita IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaDia menjelaskan, tambahan anggaran itu untuk rencana program dukungan manajemen.
Baca SelengkapnyaAgus membacakan usulan kebutuhan anggaran Polri tahun anggaran 2025 sebesar Rp162,15 triliun.
Baca SelengkapnyaPengawalan dilakukan agar pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) agar tetap mengedapan prinsip-prinsip HAM.
Baca SelengkapnyaPenambahan anggaran terkini digunakan untuk memenuhi kualitas pembangunan infrastruktur IKN.
Baca Selengkapnya