Penanganan Korban Kanjuruhan, Menko PMK: Tidak Ada Pungutan Semua Gratis

Merdeka.com - Korban tragedi Kanjuruhan mendapat jaminan biaya pemulihan dari pemerintah. Hal ini diungkapkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan lantaran dukungan ini merupakan bagian dari mitigasi bencana.

"Dan yang penting kita sebarkan tak ada pungutan, semua gratis. Kemarin presiden meminta semua digratiskan, kalau tidak daerah ya provinsi, kalau provinsi juga tidak, ya nanti langsung pusat untuk pembiayaan. Santunan korban meninggal juga sudah diberikan, kalau ada pungutan pengantaran jenazah maka itu juga bagian dari santunan yang diberikan," kata Muhadjir kepada wartawan di Malang, Kamis (6/10).

Selain itu, anak yatim yang orang tuanya meninggal dalam tragedi tersebut, juga telah diberikan jaminan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Dia menerangkan, dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdapat dana siap pakai yang digunakan untuk menghadapi situasi darurat seperti sekarang ini.

"Saya berterima kasih pada Pemkab Malang yang sudah membuka dana siap pakai itu untuk memberikan santunan pada korban termasuk membiayai kesehatan korban yang memang harus gratis. Dan sekarang mohon disisihkan lagi untuk penanganan psikis trauma healing ini. Soal berapa itu yang tahu Pemda," imbuhnya.

Sementara itu merespons perintah Presiden Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi, pihaknya telah memerintahkan untuk membentuk tim investigasi yang memiliki dua peran dan tanggung jawab yakni menginvestigasi penyelenggaraan pertandingan yang diminta oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dan investigasi keamanan dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

"Dan kita tahu Kapolri gerak cepat sekarang sudah ada beberapa orang yang dinonaktifkan, dan hari-hari ini terus melakukan penetapan pihak-pihak yang akan diminta keterangan dan mungkin dalam waktu dekat akan ada yang dijadikan tersangka. Jadi semua gerak cepat," tegas Muhadjir.

Presiden Jokowi juga telah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dikoordinir langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Di mana fakta-fakta terkait tragedi kericuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang pada Sabtu (1/10) dapat dikuak dalam kurun waktu sekitar 2 pekan.

Selain membentuk TGPF, Jokowi pun meminta pembenahan infrastruktur yang ada di stadion tersebut. "Jadi beliau berpesan atas kasus di Malang dan juga sudah melihat langsung lapangan di Malang ini, dan ternyata ada persoalan lapangan misal pintu gerbang keluar masuk yang terlalu sempit dan trapnya terlalu curam, itu hanya sebagian kecil saja perhatian presiden," tuturnya.

Muhadjir menyatakan juga korban yang cidera dan dirawat di rumah sakit telah diberikan santunan, di mana hal ini merupakan bentuk perhatian pemerintah. Kemudian terkait jumlah korban yang dilaporkan, diharapkan sudah tidak ada penambahan lagi. Namun jika pun terdapat penambahan korban, Muhadjir meminta untuk segera disampaikan terhadap pihaknya.

"Mudah-mudahan tak ada tambahan terutama sekarang yang masih dirawat di rumah sakit karena di antara mereka sekitar 21 tergolong berat dan itu pun belum kita cek lagi di RSUD yang baru kita susuri," terangnya.

Reporter: Putri Oktafiana