Follow
Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020 Meningkat, Bawaslu Harap Pelapor Dilindungi
Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat tingkat penanganan pelanggaran Pilkada serentak 2020 kendati jumlah dugaan pelanggaran menurun dibandingkan Pilkada serentak 2018. Oleh sebab itu, Bawaslu meminta agar para pelapor diberikan perlindungan.
Pilkada 2018 diketahui dilaksanakan di 171 daerah pada 17 provinsi di 115 kabupaten dan 39 kota. Sementara Pilkada 2020 dilaksanakan di 270 daerah untuk 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
"Sehingga perlu memberikan perlindungan kepada pelapor yang mungkin mendapatkan ancaman teror dari pihak terlapor," kata Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo dalam keterangan tertulis, Minggu (27/12).
-
Di mana Pilkada Serentak 2020 diselenggarakan? Berikut adalah daftar provinsi-provinsi yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 tersebut:Sulawesi UtaraSulawesi TengahKalimantan UtaraKalimantan SelatanKalimantan TengahSumatera BaratKepulauan RiauJambiBengkulu
-
Kapan Pilkada serentak dilaksanakan? Pilkada serentak dilaksanakan pada tahun 2024, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Dimana Pemilu dan Pilkada diterapkan? Dalam sistem demokrasi, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemilihan pemimpin adalah salah satu kunci keberhasilan pemerintahan yang representatif dan akuntabel.
-
Bagaimana Pilkada Serentak diadakan? Dalam sistem presidensial, pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat, yang menciptakan akuntabilitas dan legitimasi bagi pemimpin daerah.
Dewi mengatakan, ada kesamaan bentuk pelanggaran di Pilkada serentak 2018 dan 2020. Pelanggaran ditemukan itu seperti pemasangan alat peraga kampanye (APK) tak sesuai prosedur yang masih mendominasi pelanggaran administrasi.
Menurut dia, tidak hanya pelanggaran APK tak sesuai prosedur. Dewi mengungkapkan, keberpihakan penyelenggara ad hoc juga masih mendominasi pelanggaran kode etik, keberpihakan kepala desa mendominasi tindak pidana pemilihan, dan ASN (Aparatur Sipil Negara) memposting keberpihakannya di media sosial.
Dia berharap jajaran Bawaslu bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat yang akan memberikan laporan dugaan pelanggaran administrasi maupun pidana pemilihan. Dewi mengakui butuh kerja keras meningkatkan partisipasi masyarakat agar bersedia melaporkan jika ada pelanggaran pemilihan.
"Masyarakat dihantui ketakutan dan risiko mendapat tekanan, bahkan ancaman teror dari pihak yang dilaporkan. Bawaslu harus bisa pasang badan untuk para pelapor," ujar dia.
Dia menambahkan, jajaran Bawaslu salah satunya bisa melalui pusat pendidikan pengawasan partisipatif tahun 2021 sebagai cara membentuk karakter pengawasan partisipatif yang terampil dan berintegritas. Dia berharap bekal pengalaman menggelar SKPP jajaran struktural Bawaslu dalam kurun waktu dua tahun terakhir bisa menghadirkan berbagai inovasi ke depan.
"Mudah-mudahan ini (SKPP tahun 2021) bisa berjalan mulus. Mulai dukungan anggaran, dorongan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan dari Komisi 2 DPR akan terus kita dapatkan," kata Dewi.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Bawaslu menyebut angka tersebut menjadi bukti banyaknya upaya pelanggaran aturan di Pilkada serentak 2024, yang sudah dilakukan pencegahan.
Baca Selengkapnya
Pada Pilkada 2020 terdapat 182 kepala desa menguntungkan salah satu paslon dan melakukan politik uang dan ditemukan pula 1.020 ASN tidak netral.
Baca Selengkapnya
Sebanyak 21 dugaan tindak pidana Pemilu di seluruh Indonesia dilimpahkan ke Polri. Kasus itu merupakan bagian dari 114 laporan yang diterima Bawaslu.
Baca Selengkapnya
Pegawai Negeri Langgar Netralitas Pemilu, Menpan RB Azwar Anas Minta KASN Bertindak
Baca Selengkapnya
Hal ini dikarenakan penanganan kasus ini mencerminkan upaya untuk mempertahankan integritas Pemilu
Baca Selengkapnya
Anggota Bawaslu RI Puadi mengatakan, keberpihakan kepala desa menjadi salah satu permasalahan yang banyak terjadi.
Baca Selengkapnya
Ketua DKPP Heddy Lugito mengungkapkan, Rakor ini diadakan untuk membangun pemahaman yang sama tentang implementasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP)
Baca Selengkapnya
Jenis pelanggaran berdasarkan laporan dan temuan seperti dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Baca Selengkapnya
40 berkas dinyatakan pelanggaran dan 4 bukan pelanggaran pidana pemilu.
Baca Selengkapnya
Bawaslu ungkap berbagai jenis pelanggaran pemilu di Provinsj Jawa Tengah
Baca Selengkapnya
Agus juga membocorkan bahwa setelah penetapan hasil Pemilu, pasti akan ada banyak perkara yang masuk di Kejaksaan
Baca Selengkapnya
Sejak tahapan kampanye Pemilu 2024 dimulai pada 28 November 2023, Bawaslu Jawa Barat mencatat 10 jenis dugaan pelanggaran di 22 kota dan kabupaten.
Baca Selengkapnya