Penasihat KPK: Jangan hilangkan ruh KPK

Merdeka.com - Penasihat KPK Abdullah Hehamahua meminta pemerintah dan DPR tidak menghilangkan ruh KPK berupa wewenang penyadapan yang termasuk dalam pembahasan RUU KUHAP dan KUHP. Sebab, hampir separuh hasil penyadapan menjadi bukti terungkapnya kasus korupsi.

"Wewenang penyadapan merupakan ruh KPK. Setidaknya 50 persen kasus korupsi berasal dari penyuapan yang hanya dapat diungkap melalui penyadapan," kata Abdullah seperti yang dikutip Antara, Selasa (25/2).

Abdullah menjelaskan apabila RUU KUHAP tetap dibahas maka mengisyaratkan penyadapan KPK harus dilakukan atas izin pengadilan. Hal itu yang menimbulkan kejanggalan.

"Kalau misalnya saat ini kewenangan penyadapan itu diserahkan kepada pengadilan maka bagaimana kalau KPK mau menyadap pengadilan. Terus KPK bilang 'maaf Pak Ketua Pengadilan! Kami mau tidak mau menyadap anda. Masak hal seperti itu pakai ijin? Logis tidak? Berarti jika seperti itu wajar bilamana ada orang KPK termasuk saya mencurigai dengan skenario apa yang sedang direncanakan di balik pembahasan RUU itu," katanya.

Padahal, kata Abdullah, yang berhak membaca transkip penyadapan adalah penyidik, penyelidik, jaksa KPK, direktur, kepala satgas, pimpinan dan direktur masing-masing. Orang dari deputi lain dalam hal ini internal KPK tidak boleh mengetahuinya kecuali ada perintah. Dengan begitu, target penyadapan tetap dilindungi dan terjamin.

Abdullah menduga ada pihak-pihak yang sengaja menggoyah keberadaan KPK.

"Menurut saya memang ada orang dan atau pihak yang tidak suka dengan eksistensi dan sepak terjang KPK selama ini. Apakah itu ada di pemerintah, legislatif, pengusaha, itu ada. Kita tidak bisa menutup mata terhadap hal itu," pungkasnya.

Abdullah menambahkan pembahasan RUU KUHAP dan KUHP berpotensi melemahkan wewenang KPK. Potensi itu berawal dari adanya miskomunikasi antara pemerintah, DPR dan KPK.

"Saya tidak tahu apa alasannya miskomunikasi itu bisa terjadi. Maksud pemerintah itu RUU KUHP dan KUHAP kan 'lex generalis' (bersifat umum), kalau itu dijelaskan nanti KPK bisa mengerti. Sebab KPK 'kan 'lex spesialis' (bersifat khusus). Nah selama ini tidak ada penjelasan bahwa RUU itu 'lex generalis' sehingga tetap menjamin eksistensi KPK seperti sekarang dengan kewenangan-kewenangannya yang ada. Jadi itu saya lihat persoalan komunikasi," pungkasnya.