Pencairan Dana Keraton Surakarta Terhambat Struktur Organisasi

Merdeka.com - Pencairan dana hibah pemerintah untuk pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sulit dilakukan. Pasalnya hingga saat ini daftar bebadan atau struktur organisasi keraton peninggalan dinasti Mataram tersebut belum diserahkan ke pemerintah.

Anggota tim kelompok kerja (Pokja) Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Budi Prasetyo mengatakan, koordinasi dengan bebadan keraton saat ini belum bisa dioptimalkan. Padahal pencairan hibah tersebut harus memenuhi peraturan yang berlaku.

"Untuk melaksanakan program perlu struktur bebadan. Informasinya saat ini sudah ada, tapi belum disampaikan secara resmi kepada pemerintah," katanya di Balai Kota Solo, Selasa (16/7).

Sejak 2017, menurutnya, keraton sudah diminta oleh pemerintah untuk membuat daftar bebadan. Namun hingga saat ini, pemerintah merasa belum menerimanya. Padahal, dikatakannya, dana hibah tersebut harus diserahkan melalui rekening lembaga dan bukan melalui rekening pribadi atau perorangan.

"Agar bantuan pemerintah bisa sampai dan dipertanggungjawabkan dengan baik, maka harus ada organisasi yang jelas dulu," jelasnya.

Budi mengaku selama ini kesulitan untuk berkoordinasi dengan perwakilan keraton dalam pencairan dana hibah Pencairan hibah dan pelaksanaan program pengembangan Keraton.

Selama ini, dia menambahkan, pemerintah menyerahkan dana hibah melalui rekening milik Paul Buwono XIII yang merupakan Raja Keraton Kasunanan Surakarta. Padahal seharusnya dana hibah itu harus atas nama lembaga.

"Kalau semuanya harus dikoordinasikan dengan raja, relatif susah dan lama. Butuh lembaga atau bebadan yang jelas tupoksinya," terangnya.

Budi berharap keraton secepatnya bisa berkoordinasi terkait bebadan tersebut. Pihaknya juga mewanti-wanti bahwa batas pencairan anggaran itu sampai 20 Desember. Selain tim pokja, rapat koordinasi itu juga diikuti perwakilan Pemkot Solo dan Keraton Kasunanan Surakarta.

Wakil Pengageng Sasana Wilayah Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, KRA Dani Narsugama menyampaikan jika bebadan dimaksud sudah terbentuk. Bahkan sudah dilibatkan dalam pelestarian bangunan dan kegiatan keraton.

Dia mengungkapkan, bebadan tersebut telah bekerjasama dengan pemerintah dalam renovasi Masjid Agung. Selama ini keraton masih menerima bantuan dana dari pemerintah, baik untuk revitalisasi bangunan ataupun kegiatan.

"Sebenarnya sudah terbentuk, tapi komunikasi formal terkait pembentukan bebadan belum dilakukan keraton. Nanti segera kami sampaikan ke Sinuhun (PB XIII)," tutup Dani.