Pencairan dana desa 2016 dibagi dalam tiga tahap

Merdeka.com - Pemerintah akan segera mencairkan dana desa, bersumber dari APBN Tahun 2016. Pencarian dana desa, berdasarkan Pasal 14 Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) 247/2015, akan dilakukan tiga tahap; 40 persen di minggu kedua bulan April, 40 persen di Agustus dan 20 persen di bulan Oktober.

Kepastian pencairan dana ini, dijelaskan di acara Workshop Kebijakan Penyaluran Dana Desa dan Penganggaran Alokasi Dana Desa 2016, yang digelar dua hari di Surabaya, Jawa Timur sejak 18 Febuari kemarin hingga hari ini (19/2).

Workshop dihadiri perwakilan daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Maluku, dengan menghadirkan beberapa narasumber, salah satunya Direktur Aset dan Keuangan Kemendagri, Lukma Nul Hakim.

Pengalokasian dana desa, berdasarkan Pasal 2 sampai 10 PMK 247/2015, dijelaskan, dana APBN 2015, ditransfer ke kabupaten/kota dengan alokasi dasar Rp 565,64 juta per desa x jumlah desa yang ada di kabupaten atau kota setempat.

Kata Lukman, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 47 Tahun 2015 tentang Perubahan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD setiap tahun anggaran.

"Besaran ADD tersebut paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK)," paparnya.

Pengaturan tersebut, lanjut dia, kabupaten/kota tidak menganggarkan ADD, maka Menteri Keuangan dapat melakukan penundaan dan atau pemotongan DAU dan atau DBH yang menjadi hak kabupaten/kota yang bersangkutan.

"Mengenai tata cara penundaan dan atau pemotongan DAU dan atau DBH tersebut diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan," jelasnya.

Sebagai tindak lanjut dari PP 47 tersebut, saat ini telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa yang merupakan revisi PMK Nomor 93/PMK.07/2015.

Perubahan mendasar dalam PMK tersebut adalah pada pengaturan mengenai penyaluran dana desa, baik dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), maupun dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD), yang semula tidak menyaratkan mengenai penyaluran atau penggunaan dana desa yang telah diterima baik di RKUD maupun RKD.

Dalam PMK yang baru ini, masih kata dia, penyaluran dana desa akan dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja penyaluran dan penggunaan dana desa di kabupaten/kota/desa, tahap sebelumnya. Jika kinerja penyaluran dan penggunaan dana desa tidak maksimal, maka penyaluran tahap berikutnya, akan ditunda.

Pengaturan dalam PMK tersebut akan diberlakukan mulai tahun anggaran 2016 (diperkirakan pada bulan April 2016). Beberapa upaya yang akan ditempuh oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, antara lain adalah menyebarluaskan PMK tersebut melalui website DJPK.

"Namun, untuk menghindari information assymetry yang dapat ditimbulkan dalam implementasi kebijakan, diperlukan proses pemberian pemahaman secara komprehensif dan efektif kepada seluruh pemerintah daerah dan stakeholders lain yang terkait, terutama kepala desa dan kecamatan. Untuk itulah workshop ini diperlukan, untuk memberi pemahaman," tandasnya.