'Pencatut' nama Jokowi anggota DPR, Sudirman segera lapor ke MKD

Merdeka.com - Menteri ESDM Sudirman Said merupakan orang pertama kali yang membeberkan ke publik bila ada politisi Senayan yang menggunakan nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla (JK) untuk kepentingan perpanjangan Freeport.

Kepada media, Sudirman masih enggan membeberkan siapa orang yang dimaksud. Namun dia memberi informasi baru, bahwa orang tersebut adalah anggota parlemen.

"Saya tidak mengatakan pencatutan. Saya hanya bilang ada orang atau tokoh yang menggunakan nama Presiden untuk meminta sesuatu kepada Freeport dan saya sedang menimbang juga karena itu orang di parlemen," kata Sudirman di Istana, Jakarta, Jumat (13/11).

Sebelumnya Sudirman sudah mengungkapkan orang yang dimaksud adalah politikus. Namun dia tak menjelaskan lebih lanjut apakah politisi Senayan yang dia maksud itu merupakan anggota DPR yang namanya terkenal atau tidak. Yang jelas, kemungkinan besar dalam waktu dekat ini dirinya akan berkonsultasi dengan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di DPR.

"Mungkin saya harus berkonsultasi dengan Mahkamah Kehormatan Dewan. Saya akan bertemu mereka, berkonsultasi dengan mereka, biarkan mereka yang melakukan review. Mencari waktu yang tepatlah," jelas Sudirman.

Nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dicatut Politikus Senayan untuk dijual kepada Freeport dengan tujuan untuk memperlancar perpanjangan Kontrak Karya. Orang yang pertama kali mengungkapkan persoalan tersebut adalah Menteri ESDM Sudirman Said ketika melapor ke Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Rakyat pun bertanya tanya, siapa pelakunya? Banyak orang kemudian mulai menduga-duga mungkin politisi A atau mungkin politisi B. Situasi demikian menjadi tidak sehat. Jadi sebaiknya, untuk tidak menimbulkan keresahan dan kegaduhan, Sudirman harus segera mengumumkannya ke publik," kata Anggota DPR Fraksi PDIP TB Hasanuddin, Jakarta, Kamis (12/11).

Selain itu, TB Hasanuddin mendesak Sudirman agar melaporkan masalah tersebut ke aparat penegak hukum. Sebab, tegas dia, masalah ini sudah mencatut nama presiden dan termasuk pidana penipuan.

"Bila Sudirman tidak berani membukanya ke publik, maka harus segera dilaporkan bahwa ucapan Sudirman hanya menebar fitnah dan menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat," tegasnya.