Pencopotan Baliho Rizieq, Refly Tak Yakin Pangdam Jaya Bergerak Inisiatif Sendiri

Merdeka.com - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengingatkan TNI ke depannya untuk tidak bertindak di luar kewenangannya. Hal ini menyusul peristiwa pencopotan baliho tentang tokoh Front Pembela Islam (FPI) oleh sejumlah TNI dari Kodam Jaya beberapa waktu lalu.

"Tapi penting ke depan bahwa tindakan-tindakan ini tidak boleh lagi dilakukan, apalagi kalau kita lihat video kemarin ya, dia (Pangdam Jaya Mayor Jenderal Dudung Abdurachman) menganggap bahwa apa yang dilakukannya tidak salah, tidak keliru sehingga dia ingin terus mencopot baliho," kata Refly dalam video yang diunggah dalam kanal Youtube pribadinya di Refly Harun, Senin (23/11).

Refly sendiri mengakui bahwa apa yang dilakukan oleh Dudung di luar wewenang TNI. Jika begitu, tindakan pencopotan baliho tersebut menurut Refly bisa disebut tindakan ilegal.

"Artinya kalau di luar kewenangan-kan bisa dikatakan tindakan yang ilegal karena dalam hukum administrasi negara, tindakan itu kalau kita punya kewenangan. Kalau tidak berwenang maka tindakan itu tidak sah," ungkap dia.

Refly juga menyindir bahwa sekelas Pangdam terkesan ngotot untuk menurunkan baliho dan menjadikannya sebuah langkah harga mati.

"Jadi tidak heran jika muncul spekulasi bahwa tindakan Mayjen Dudung tidak sendirian, pasti mungkin ada yang memerintahkannya," sebut Refly.

Refly pun mengungkapkan pembicaraannya dengan seorang mantan jenderal TNI yang mengendus tindakan Dudung digerakkan oleh pihak lain.

"Saya sebutkan namanya, dia merasa bahwa apa yang dilakukan itu tidak mungkin kalau tidak ada orang yang menyuruhnya ya," katanya.

Refly pun mengamini hal yang sama. Menurutnya tak mungkin sekaliber Pangdam Jaya melakukan pencopotan baliho hanya atas inisiatif dirinya.

"Memang rasanya tidak mungkin Pangdam Jaya Mayjen Dudung bertindak independently untuk menurunkan hal-hal seperti itu ya," kata Refly.

Reporter: Yopi Makdori

Sumber: Liputan6.com