Pendanaan proyek LRT Bandung Raya masih suram

Merdeka.com - Proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) Bandung Raya ternyata masih belum jelas. Sebab, rencana pendanaan semula akan disatukan dengan paket kereta cepat Jakarta-Bandung melalui APBN ternyata tidak disetujui.

"Sekarang ada wacana untuk pembangunan LRT Bandung Raya untuk memasukkan unsur swasta. Padahal awalnya ini akan dibiayai APBN," kata Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, di Bandung, Jumat (10/6).

Menurut Deddy, usulan itu muncul dari Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Sumarno, dalam rapat terbatas digelar bersama Presiden Joko Widodo di Jakarta beberapa waktu lalu. Namun, Deddy keberatan dengan usulan itu.

Sebab, jika melibatkan swasta dikhawatirkan harga jual tiket jauh lebih mahal dari LRT DKI Jakarta. Karena LRT DKI Jakarta dibiayai oleh pemerintah.

"Kalau dengan swasta coba dihitung kembali. Sebab kalau disubsidi beda. Masa tarif LRT Jakarta lebih murah dari Jawa Barat. Siapa yang mau naik kalau lebih mahal," imbuh Deddy.

Deddy mengatakan, trase LRT Bandung Raya sudah selesai. Bahkan, pihaknya telah menyerahkan kajian trase ke Kementerian Koordinator Perekonomian.

"Sekarang hanya tinggal tunggu perpresnya," ucap Deddy.

Deddy mengaku tidak tahu pasti alasan usulan itu mengemuka di dalam rapat. Lantaran dia berharap LRT Bandung Raya dapat dibiayai APBN.

"Tanya saja ke Ibu Rini (Menteri BUMN), sama Pak Ridwan (Wali Kota Bandung)" lanjut Deddy.

Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, juga rencananya akan mempertimbangkan jika LRT Bandung ada campur tangan swasta. Deddy berharap, Presiden Joko Widodo bisa benar-benar mempertimbangkan kembali jika proyek LRT Bandung Raya melibatkan swasta. Dia tidak ingin proyek LRT hanya menjadi tontonan masyarakat, karena mereka tidak sanggup membeli tiket.

"Saya minta tolong hitung kembali. Silakan saja Kota Bandung kalau mau pakai swasta. Ini Bandung Raya. Kalau pakai swasta berat, harus balikin modal, harus punya untung dalam tempo cepat, maka harga harus tinggi," tutup Deddy. (mdk/ary)